Rabu, 01 April 2020

Kasiter Rem 081/DSJ Apresiasi Kerjasama Satgas TMMD Dengan Masyarakat

Targethukumonline. Ngawi - Kasiter 081/DSJ Letkol Inf Udjiono meninjau berbagai sasaran fisik yang dikerjakan pada TMMD Ke-107 di desa Sekarputih, kec. Widodaren, kab. Ngawi, Rabu tgl (01/04/20).

Letkol Inf Udjiono tinjau langsung pogres TMMD di desa Sekarputih.

Melihat semangat yang ditunjukkan oleh anggota Satgas TMMD, Kasiter optimis semua sasaran dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai target.

“Apalagi ditambah dengan adanya kerjasama yang baik antara anggota Satgas TMMD 105 dengan masyarakat setempat, tentu hal itu menjadi nilai tambah yang patut kita apresiasi," ungkapnya.

Terkait tujuan diadakannya TMMD itu sendiri, Kasiter menjelaskan, jika hal itu sebagai upaya untuk membantu pemerintah guna mempercepat pembangunan dan terwujudnya kemanunggalan TNI - Rakyat.

Ia berharap, berbagai sasaran fisik yang terus dikebut saat ini, nantinya akan mampu memberikan dampak positif bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Seperti diketahui, Satgas TMMD 107 Kodim 0805 Ngawi melaksanakan berbagai sasaran fisik, seperti rabat jalan, rehab RTLH, pemplesteran dinding Mushola, serta pembuatan MCK, Poskamling dan atap TPA. (Johani Arifin)
Share:

Polda Banten Terapkan Pola Hidup Sehat Dengan Senam AW S3 Setelah Apel Pagi

Targethukumonline. Banten - Pola hidup sehat terus digencarkan oleh Kepolisian Daerah Banten. Salah satunya dengan menerapkan senam AW S3 yang diciptakan oleh Adrie Wongso setelah melaksanakan Apel pagi di Lapangan Mapolda Banten, Rabu tgl (01/04/20) pukul 08.00 WIB.

Polda Banten terapkan senam sehat AW S3.

"Ya, Alhamdulillah setelah apel pagi di lapangan Polda Banten kita AW S3 terus kita terapkan setelah apel pagi di Mapolda Banten ini," terang Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi P SIK MH.

Diterangkan Edy Sumardi, seperti yang disampaikan Andri Wongso, senam AW S3 ini merupakan senam untuk pencegahan dan penyembuhan sakit lutut, pencegahan osteoporosis dan pengapuran tulang, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. 

Gerakannya praktis dan sederhana, bermanfaat bagi semua kalangan, baik anak-anak, muda-mudi, dewasa, dan lansia.

Senam AW S3 yang dilakukan oleh Polda Banten, diterangkan Edy Sumardi berguna untuk mengoptimalkan gerakan Senam AW S3, bukan saja menjadikan diri kita sehat, juga dapat mencegah terjangkitnya Covid -19.

"Hayo, mari kita bersama kita terapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga terhindar dari virus Covid-19 serta penyakit - penyakit yang menyerang ke diri kita sendiri," tutup Kabid Humas Polda Banten. (Haryo)
Share:

Kabupaten Pati di Zona Kuning, Pelaksanaan Sholat Jum'at Berpedoman Pada Imbauan MUI

Targethukumonline. Pati - Pemerintah kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi terkait penyelenggaraan sholat Jum'at bertempat di Ruang Joyo Kusumo, Rabu tgl (01/04/20).

Sholat jumJum tunggu imbauan dari MUI.

Bupati Pati Haryanto memimpin jalannya rakor yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, Pengurus ormas NU, Muhammadiyah, MUI dan OPD terkait.

Sekda Pati Suharyono mengatakan, penetapan tanggap darurat di Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2020, dengan status zona kuning.

Artinya, untuk pelaksanaan sholat Jumat pada 3 April 2020 di wilayah Kabupaten Pati tetap mengacu pada surat edaran dari MUI sebelumnya, yang berisikan imbauan untuk meniadakan sholat Jumat dan melakukan sholat Duhur di rumah.

"Nanti akan dibuat redaksi imbauan kepada masyarakat dan takmir masjid berdasarkan rapat koordinasi pada hari ini.

Kecuali kalau nanti dalam waktu dekat ada ketentuan lain yang lebih tinggi dari provinsi atau pusat," terang Suharyono.

Dalam rapat ini, disepakati bahwa sholat Jumat tetap bisa dilaksanakan asalkan di desa tersebut tidak ada warga yang terindikasi covid-19 atau tidak ada ODP maupun PDP.

Namun di jalur Pantura, untuk sementara pelaksanaan sholat Jumat ditiadakan dan diganti sholat Duhur di rumah.

Sementara itu Bupati menyampaikan penanganan virus Corona di kabupaten Pati. 

Pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 2 yaitu di RSUD RAA Soewondo, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 520 yang sudah tertangani 399 yang belum tertangani 121.

"Melihat website Corona Jateng, kabupaten Pati termasuk zona kuning, bagi masyarakat jangan panik tetap waspada berpola hidup sehat, olahraga, dan cuci tangan pakai sabun.

Kalau aktivitas dan makan makanan bergizi serta berjauhan dengan kontak fisik dengan berkumpul dengan masyarakat banyak," imbaunya.

Haryanto menegaskan, agar masyarakat tidak saling menyalahkan. Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama dalam menghadapi musibah ini.

"Namun juga harus memperhatikan kesehatan masing-masing. Jangan sampai nanti kita menolong orang malah celaka, kalau dirasa itu resiko ya jangan dilakukan," pesan Bupati.

Pada peserta rapat, Bupati juga mengajak untuk menginformasikan pada warga perantau yang ada di luar daerah baik seperti di Jakarta, Tangerang, Bekasi maupun di luar Jawa agar tidak mudik di tengah wabah corona ini.

"Kalau sayang pada keluarga pada ayah, ibunya pada anaknya pada istrinya dan saudara- saudaranya jangan pulang dulu.

Lebih baik tinggal di tempat saja, sambil menunggu kondisi sudah baik. Nanti bisa berkumpul dengan keluarga bisa menikmati suasana yang lebih baik," tandas Bupati. (ROI)
Share:

Cegah Penyebaran Covid-19, Polres Jepara dan Forkompinda Lakukan Penyemprotan Disinfektan Serentak

Targethukumonline. Jepara - Covid-19 mendunia, saat ini Indonesia sudah mencapai angka 1.528 kasus positif Corona. Perlu kesadaran yang tinggi bagi semua pihak  untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Antisipasi penyebaran virus Corona, Polres Jepara dan Tim gabungan lakukan penyemprotan serentak.

Polres Jepara beserta Polsek dan jajarannya bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Daerah kab. Jepara, melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan serentak, Selasa tgl (31/03/20).

Dalam apel Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto S.H., S.I.K., M.H.menyampaikan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT. 

Atas rahmat dan ridhoNya kita bisa melaksanakan giat apel Gerakan Serentak Penyemprotan Disinfektan ini,” himbau Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto S.H., S.I.K., M.H.

“Kegiatan Gerakan Serentak Penyemprotan Disinfektan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid -19 dilaksanakan seluruh Indonesia dalam hal ini Polres Jepara beserta Polsek jajaran bekerja sama dengan TNI Kodim 0719 dan Pemda kab. Jepara,” lanjutnya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan,” terkait dengan kegiatan ini akan kita bagi dua kelompok, adapun kelompok pertama di wilayah Kota Jepara dan kelompok kedua di wilayah kec. Tahunan dan kec. Pecangan. 

Dalam kesempatan Apel Dandim 0719 Jepara memberikan arahan, dalam kegiatan ini saya minta untuk jaga diri dan keamanan masing masing, jangan sampai kita yang melaksanakan tugas malah tidak selamat," terangnya.

Dan cari sasaran atau ditempat tempat orang berkumpul dan tempat tempat orang yang melakukan aktivitas untuk saling mengingatkan pentingnya himbauan dari pemerintah," ujarnya.

Kemudian Kegiatan Penyemprotan dibagi menjadi dua Tim/kelompok dengan sasaran sebagai berikut ;

Untuk Tim I di pimpin Kapolres Jepara dengan sasaran wilayah kec. Jepara kota melaksanakan penyemprotan dengan rute start dimulai dari Polres Jepara ke jalan Ks. Tubun Jepara - jalan Dr. Wahidin - Pasar Apung Bulu - jalan Letjen Suprapto - jalan Kol. Sugiono - perempatan panden kiri - jalan Dr. Sutomo - jalan MT. Haryono - Pasar Jepara 2 - Pasar Jepara 1 - jalan Pattimura - SCJ - jalan Yos.Sudarso - jalan Diponegoro - Alun alun 1 Jepara - jalan Kartini - jalan Ks. Tubun Jepara dan finish Polres Jepara.

“Tim II di pimpin Kabag Ops Polres Jepara dengan sasaran wilayah kec. Tahunan dan kec. Pecangaan melaksanakan penyemprotan dengan rute sebagai berikut dimulai start Polres Jepara ke jalan Ks. Tubun Jepara - jalan Pemuda Jepara - taman pekeng Saripan - jalan Wakhid Hasyim - RSU Kartini Jepara - jalan Soekarno Hatta - Pasar Tahunan - jalan Soekarno Hatta - Bunderan Ngabul -  Pasar Ngabul - jalan Sultan Hadlirin - jalan Ratu Kalinyamat dan selanjutnya kembali ke Mako Polres Jepara,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto S.H., S.I.K., M.H., Dandim 0719 Jepara Letkol Arm Suharyanto S.Sos, personel gabungan terdiri dari anggota Kodim 0719 Jepara, Polres Jepara, Dinas Satpol PP Damkar Jepara, Dishub kab. Jepara, dan BPBD kab. Jepara.

Kegiatan di awali dijalan kol. Sugiono - perempatan Panden Kiri - jalan Dr. Sutomo - jalan MT. Haryono - Pasar Jepara 2 - Pasar Jepara 1 - jalan Pattimura - SCJ - jalan Yos. Sudarso - jalan Diponegoro - Alun alun 1 Jepara - jalan Kartini - jalan Ks. Tubun Jepara dan finish Polres Jepara.

Pada kegiatan ini disediakan cairan disinfektan sebanyak 20.000 liter, dan juga pembagian masker kepada masyarakat sebanyak 5.000 buah.

Setelah pelaksanaan penyemprotan dilanjutkan dengan Konferensi Pers oleh Kapolres Jepara dan Dandim 0719 Jepara, menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas diluar / berkerumun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Serta menyampaikan upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Jepara dan Kodim 0719 Jepara dalam mengantisipasi penyebaran Virus Covid 19 di kab. Jepara.

Kegiatan di tutup dengan apel konsolidasi di halaman Mapolres Jepara bersama seluruh jajaran anggota. (J-TEAM )
Share:

Selasa, 31 Maret 2020

Pemdes Dan Pemuda Pancasila Sikasur Turunkan Tim Reaksi Cepat, Siaga Covid-19

Targethukumonline. Pemalang - Dalam rangka antisipasi penyebaran virus Covid 19, pemerintah desa Sikasur mengadakan penyemprotan masal yang di lakukan dari ujung barat desa Sikasur hingga ujung timur desa Sikasur, (01/04/20).

Tim Gabungan Pemdes Sikasur antisipasi penyebaran virus Corona.

Kegiatan ini di lakukan oleh pemerintah desa Sikasur dengan di dukung dari unsur TNI yang di wakili oleh Babinsa, POLRI yang dalam hal ini di wakili oleh Bhabinkamtibmas dan Pemuda Pancasila ranting Sikasur di bawah komando ketua ranting Mr. Tri Pujiono, SE dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang selalu tanggap darurat dan bergerak cepat untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Kegiatan ini langsung di bawah komando kepala desa Sikasur Kusin SPd, beliau Kusin SPd langsung memberikan penjelasan kepada seluruh warga desa Sikasur agar sama sama menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekaligus kebersihan desa.

Pola hidup sehat perlu di kedepankan, biasakan cuci tangan sebelum melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan, karena ini adalah salah satu cara efektif menjauhkan virus corona.

Tujuan kegiatan ini dilakukan sengaja untuk menanggulangi sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid - 19 khususnya di desa Sikasur.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Pemuda Pancasila, terus bergerak cepat antisipasi penyebaran Covid-19.

Kedepannya situasi darurat dengan karantina wilayah akan meminimalisir terjadinya penyebaran virus Corona tersebut, hingga kini masyarakat desa Sikasur masih aman dari dampak virus Corona sampai hari ini," tegas Mas Tri. (Tri.P)
Share:

Muhamad Aliyanto Benar Wartawan Dari Media Rajawali News

Targethukumonline. Bekasi - Ali Sopyan, Pimpinan Umum Rajawalinews menjelaskan bahwa Nama Muhammad Aliyanto adalah benar wartawan dari Media Rajawalinews untuk wilayah kalimantan dan  Muhamat Ali Yanto Bukan Wartawan Gadungan hal itu dibuktikan dengan surat tugas dan id card yang dimilikinya yang sahkan langsung oleh Media Rajawalinews. 

Dok/RN_Media.

"Muhammad Aliyanto adalah wartawan kami, dia wartawan untuk wilayah Kalimantan", tegas Ali Sopyan.

Jelas disebutkan bahwa UU ITE tak akan jerat jurnalis. Ketus Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan UU ITE tidak akan mengganggu kinerja wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya. Dewan Pers, lanjut Yosep, sedang mengupayakan kerja sama dengan Kemenkominfo guna meminimalisir adanya kriminalisasi UU ITE kepada wartawan.

"Karena UU ITE menyebut, 'barang siapa tanpa hak mengambil dan menyebarkan'. Kalau wartawan kan punya hak. Pasal 9 UU Pers mengatakan, bahwa wartawan dalam pekerjaan dilindungi oleh hukum. 

Jadi tidak mungkin jadi sasaran UU ITE," tegasnya usai menggelar diskusi publik bertemakan Kebebasan Pers di Bawah Bayang-bayang Kriminalisasi Hukum Siber di Gedung Dewan Pers, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hak jawab dan hak koreksi serta langkah yang harus dilakukan terhadap pemberitaan semestinya dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku khususnya pada wartawan yang memiliki UU Pers.

Perlu kami jelaskan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. 

Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP.

Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam buku yang berjudul Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers. 

Mereka menulis bahwa UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers (hal. xvii). 

Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali). 

Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, lex specialis derogate legi generali. 

Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut (hal. 147) Hinca dan Amir menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. 

Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat danpenanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab(Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). 

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hinca dan Amir dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut (hal. 149-152, sebagaimana kami sarikan dan sesuaikan dengan adanya kode etik wartawan yang baru).

Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. 

Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya.

Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”)(sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.
Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). 

Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. 

Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. 

Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.

Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana terdapat dalam artikel Hak Jawab Dimuat, Hendropriyono Tak Akan Tuntut The Jakarta Post.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. 

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. 

Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA 13/2008"). 

Sebagaimana ditulis dalam artikel Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008, berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk PERS tersebut secara teori dan praktek. (RED)
Share:

Jaga Keindahan Kampung, Satgas 411 Kostrad dan Warga Kondo Gelar Karya Bhakti

Targethukumonline. Merauke - Sebagai wujud kepeduliannya terhadap keindahan dan kebersihan kampung, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/PDW Kostrad Pos Kondo dan warga kampung Kondo, Distrik Naukenjerai, melaksanakan kegiatan Karya Bhakti.

Bersih-bersih jalan kampung utama, Yonif MR 411 bersama warga.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif MR 411/PDW Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., dalam rilis tertulisnya di Distrik Eligobel, kabupaten Merauke, Papua, (01/04/20).

Diungkapkan Dansatgas, Karya Bhakti pembersihan jalan utama di Kampung Kondo dilaksanakan selasa (31/03) pagi, oleh 7 personel Pos Kondo yang dipimpin Danpos Kondo Letda Inf Ulivo Dicky Pambudi dan warga Kampung Kondo.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) Satgas Pamtas.

"Karya bhakti bersama-sama dengan warga Kampung Kondo merupakan wujud implementasi kebersaman dalam menjaga keindahan kampung, khususnya untuk membersihkan jalan yang telah di tumbuhi rumput-rumput liar, yang mana merupakan akses utama digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari," ucapnya.

Sambungnya, melalui kegiatan karya bhakti juga untuk membangun semangat gotong royong yang merupakan budaya bangsa Indonesia sejak dulu, selain itu juga untuk mempererat tali silaturahmi guna terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sementara itu, Elissa Banggu (48 thn) kepala kampung Kondo yang turut hadir dalam karya bhakti, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad khususnya Pos Kondo, yang telah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembersihan jalan.

"Kami semua sangat senang atas kehadiran bapak-bapak TNI dari Pos Kondo yang telah membantu pembersihan jalan
menjaga keindahan Kampung Kondo, semoga melalui kegiatan ini semakin mempererat tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat," ucapnya. ($.aries)
Share:

Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Penanganan Covid-19, Anggota DPD RI Kunjungi Kodam Kasuari

Targethukumonline. Manokwari - Anggota Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A. Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat bersama Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Dr. Andi Mulyono, SH.,M.Hum., C.L.A., selasa kemarin, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kodam XVIII Kasuari, guna mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan Kodam dalam hal penanganan Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Kodam XVIII Kasuari, (01/04/20).

Kunjungan kerja anggota DPD RI diterima oleh Kasdam Kasuari.

Kunker anggota DPD RI dan Dosen STIH tersebut diterima Kasdam XVIII Kasuari, Brigjen TNI Ferry Zein, yang mewakili Pangdam XVIII Kasuari.
Kepada Dr. Filep Wamafma, Kasdam menyampaikan bahwa di jajaran Kodam XVIII Kasuari terdapat tiga Batalyon yang berada di Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Kota Sorong.

Ketiga satuan tersebut telah diperintahkan untuk selalu siap siaga terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi terkait dengan dampak dari wabah virus Corona (Covid-19), termasuk apabila timbul kerusuhan sosial, misalnya karena masyarakat kekurangan logistik karena dampak dari adanya suatu kebijakan yang diterapkan untuk menangani penyebaran virus Corona.

"Itu sudah kami antisipasi, kita sudah punya kontingensi, maka langkah-langkah tindakan preventif sudah kita siapkan untuk ke depan, terutama di Provinsi Papua Barat ini," ungkap Brigjen TNI Ferry Zein.

Kodam XVIII Kasuari, dalam hal ini melalui Asisten Teritorial (Aster) Kasdam XVIII Kasuari, selalu melakukan pemantauan terhadap dinamika situasi wilayah tugas Kodam XVIII Kasuari.

"Tentang korban setiap hari, di kantor Aster selalu memonitor tentang data beberapa korban yang terinfeksi itu. Kami dapat laporan-laporan dari beberapa satuan jajaran Kodam khususnya melalui Kodim-Kodim yang tersebar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam XVIII Kasuari Kolonel Inf Wahyu Handoyo,S.I.P. menyampaikan pesan Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau bahwa memang seyogyanya kita sudah menyiapkan penanganan tentang masalah ini sejak jauh hari, termasuk menyiapkan rumah sakit.

"Kami juga ingin menyampaikan masukan sebagai pesan kepada bapak sebagai yang  berwenang dengan ini.

Setelah sekian tahun menjadi provinsi, seyogyanya Papua Barat sudah memiliki rumah sakit daerah yang berkemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bukan hanya bangunannya saja yang ditingkatkan, tetapi peralatan dan kemampuan tenaga medisnya juga agar lebih ditingkatkan," ujar Asintel.

Ditambahkan Kasdam, fasilitas rumah sakit Kodam yang melayani BPJS, saat ini tidak hanya menerima pasien dari kalangan personel Kodam saja namun juga warga masyarakat.

"Kita sudah menyiapkan tanah di daerah Warmare, namun sampai saat ini anggarannya belum turun. Seyogyanya untuk Kodam sendiri minimal punya rumah sakit tingkat 2.

Saat ini yang ada, rumah sakit kita tingkat 4, itu pun kalau dilihat standar dokter, fasilitas, obat-obatan, dan alat peralatanya, sebetulnya belum sampai tingkat 4," ungkapnya.

Aster Kasdam XVIII Kasuari,  Kolonel Inf Susanto Dwi Asmara, S.H. pada kesempatan itu menyampaikan bahwa menurut laporan para Komandan Kodim (Dandim), secara umum kondisi wilayah di jajaran Kodam XVIII Kasuari kondusif dan terdapat dua wilayah yang saat ini melakukan lockdown, dengan pertimbangannya yang berbeda-beda.

"Sebagai contoh kabupaten Fakfak. Pertimbangannya mungkin bukan karena takut kedatangan masyarakat dari luar, namun lebih utama adalah karena pertimbangan kemampuan sarana dan prasarana rumah sakit berikut tenaga medisnya yang sangat terbatas, sehingga Bupati mempertimbangkan kalau muncul dua atau tiga kasus Covid-19 saja, mereka akan kewalahan dan sudah tidak mampu menanganinya.

Hal ini berbeda dengan kabupaten Sorong, yang mungkin memiliki pertimbangan yang lain, namun untuk rumah sakit barangkali cukup bagus," ucap Aster.

“Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) telah bersinergi dengan personel Polri di wilayah untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, kita mempertajam kagiatan social distancing yakni melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga masyarakat hingga ke pedalaman, dan ini cukup efektif," tambahnya.

Menanggapi penyampaian Kasdam XVIII Kasuari, anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma mengatakan, tidak ada solusi lain apabila terkait dengan peningkatan sarana prasarana rumah sakit, maka akan bersama-sama didorong dan akan dibicarakan secara bersama dengan Pemda Provinsi atau Gubernur, Bupati, dan pihak TNI.

"Bilamana sudah ada dokumen pengusulan, misalnya dari Kodam sudah pernah mengusulkan namun belum sempat dilihat, kita nanti akan rapatkan. Aspirasi ini akan saya bawa dan kawal," katanya. ($.budhi)
Share:

Aparat Gabungan Kodim 0803 Madiun dan Polres Bubarkan Kerumunan Warga

Targethukumonline. Madiun - Komando Distrik Militer 0803 Madiun dan Polri bersinergi menerjunkan jajarannya untuk berpatroli di berbagai wilayah.

Aparat gabungan bubarkan kerumunan warga.

Mereka mengimbau warga agar tidak berkerumun untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona, selasa malam.

Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos., mengatakan patroli kali ini ke tempat-tempat yang di duga menjadi kerumunan warga. 

Aparat gabungan akan melakukan pembubaran terhadap warga yang bergerombol.

"Kita mengimbau masyarakat untuk kembali ke rumahnya masing-masing, karena wabah Covid-19 ini masih sangat masif di masyarakat," kata Dandim di kantor Makodim, Rabu tgl (01/04/20).

"Hal ini harus di sadari bersama, maka kami meminta kesadaran dari masyarakat untuk tidak berkumpul. Serta tidak keluar rumah apabila keperluan tak mendesak," tegasnya.

"Kami juga akan menindak tegas apabila ada warga yang membandel dan melawan petugas pada saat melakukan tugasnya," pungkas Letkol Czi Nur Alam Sucipto. (Ujang Palupi)
Share: