Rabu, 28 September 2016

Warga Sukolilo Geruduk Kantor Kejaksaan Pati

Targethukumonline. PATI - Sekali lagi tindakan semena mena dan anarkis yang dilakukan oleh salah satu warga yang terkenal sebagai Gali atau jagoan preman kampung ini sangat meresahkan warga desa Baleadi Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati ini, mendatangi Kejaksaan Negeri Pati terkait kasus penganiayaan Kusmanto (22 Th) yang dilakukan oleh Joko Haryanto Cs. Sekitar 100 orang didampingi oleh pengacara korban Esera Gule, SH dan Harri Ginting, SH mendatangi Kejaksaan minta agar Jaksa tidak main mata dengan terdakwa. Rabu, 28/9, pukul 09.30 WIB.
Di Kejaksaan Negeri Pati perwakilan dari warga diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Sri Harna, SH untuk menyampaikan aspirasinya. Warga menyampaikan agar Kejaksaan transparan dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Joko Haryanto Cs.



Joko Haryanto Cs pelaku penganiayaan ini dianggap sebagai preman kampung oleh Sutarno kordinator demo. Kepada awak media Sutarno mengatakan,"Joko Haryanto ini adalah preman kampung yang meresahkan masyarakat dan sering melakukan penganiayaan, bahkan pernah membacok orang juga," terang Sutarno.

"Kami mendatangi Kejaksaan Negeri Pati dan PN Pati agar para Jaksa an Hakim tidak main mata, pelaku Joko Haryanto Cs harus menerima hukuman  yang setimpal agar jera dan tidak nengulangi perbuatannya," tambah Sutarno.

Warga Desa Baleadi sudah berang atas perbuatan Joko Haryanto Cs yang berlagak sebagai preman kampung, sudah berkali-kali melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain tetapi selalu lolos dari jeratan hukum. Seakan-akan Joko Haryanto Cs ini kebal hukum, makanya warga Baleadi mengawal kasus ini agar pelaku diberi hukuman yang setimpal agar jera atas perbuatannya dan proses hukum harus ditegakkan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat khususnya warga Baleadi.
Share:

Selasa, 27 September 2016

Temu Tokoh Dan Ngaji Bareng

Targethukumonline. Pati - Habis gelap terbitlah terang, inilah harapan kita semua dalam mewujudkan pesta demokrasi yang akan datang dalam konteks demokrasi yang jujur dan adil terseleggaranya pilkada kabupaten Pati. Ulama asal Pati, KH. Aniq Muhammadun menyampaikan materi dengan tema “Agama Dalam Memperkuat Kehidupan Demokrasi Dan Kebangsaan”dalam kegiatan sosialiasi, temu tokoh dan ngaji demokrasi mewujudkan pemilihan Bupati Pati tahun 2017 yang berintegritas dan bermartabat siang tadi (Selasa, 27 September 2016) di Convention Hall Salza Restoran Simpang lima Pati.

“sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 – 2022, ini kesempatan yang baik, kita harus laksanakan dan sukseskan Pilkada tersebut untuk membangun. Diperlukan seorang pemimpin yang cerdas, mampu menghadapi permasalahan yang terjadi”.

“Dalam hukum islam, memilih seorang pemimpin yang adil adalah suatu kewajiban, manakala tidak dilaksanakan hukumnya haram. Kita harus ikut serta menyukseskan pemilukada 2017. Money politik itu dalam agama islam hukumnya haram”.

“Dalam hadits disebutkan, masyarakat tidak akan menjadi rusak biarpun mayarakat tersebut bodoh manakala pemimpin yang cerdas mampu untuk menatanya (kecerdasan pemimpin sangat berpengruh untuk memimpin masyarakat). Kita harus memilih calon pemimpin yang amanah, mampu memimpin masyarakat untuk kehidupan lebih baik, kedepan harapan kita semoga pemilukada diikuti oleh masyarakat Kabupaten Pati dan Masyarakat Kabupaten Pati dalam memilih dengan hati nurani bukan karena uang dan emosional, perlunya partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun kota Pati tercinta agar bisa lebih baik", pungkas sang kyai.

Share:

Tinjauan Tentang Surat Kuasa Mutlak

Targethukumonline. Pati - Didalam praktek bisnis sehari-hari sering kita temukan banyak terobosan-terobosan hukum yaitu salah satu contoh terobosan hukum yang dihasilkan adalah keberadaan surat kuasa mutlak, dengan padanan Bahasa Inggrisnya adalah irrevocable power of attorney.
Walau dasar hukum surat kuasa di Indonesia adalah Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam KUHPerdata sendiri tidak ditemui pengaturan mengenai surat kuasa mutlak ini.
Dampak sebuah surat kuasa mutlak adalah pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasanya dari penerima kuasa. Biasanya sebuah surat kuasa akan dianggap sebagai surat kuasa mutlak dengan dicantumkan klausula bahwa pemberi kuasa akan mengabaikan (waive) Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUHPerdata mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa.
Menurut kedua pasal itu, kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggal, pengampuan atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa dan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
Dengan pencantuman klausula yang mengabaikan kedua pasal itu, maka pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa. Dasar pemikiran yang mendukung pengabaian Pasal 1813 jo Pasal 1814 a quo adalah karena hukum perdata memiliki prinsip sebagai hukum pelengkap atau aanvullen recht. Selain itu tentu saja prinsip inti dari semua perjanjian, yaitu pact sunt servanda, asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak.
Banyak sekali contoh pemberian surat kuasa mutlak, terutama dalam transaksi bisnis. Misalnya untuk pembuatan nominee arrangement antara pihak absolute owner �beneficiary owner � trustee. Atau dalam hubungan hutang piutang, dimana debitur menjaminkan tanah atau bangunan miliknya untuk diletakkan hak tanggungan, sedangkan pihak kreditur merasa belum perlu untuk meletakkan hak tanggungan itu. Lazimnya agar tetap merasa aman kreditur akan meminta kuasa untuk meletakkan hak tanggungan atas tanah dan bangunan debitur yang tidak dapat dicabut kembali.
Akan tetapi apakah praktek surat kuasa mutlak ini sebenarnya boleh diterapkan menurut hukum? Sebagai salah satu bentuk lex mercatoria yang sudah menjadi hukum kebiasaan sehari-hari dalam bisnis, seharusnya praktek pembuatan surat kuasa mutlak tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun penulis tertarik untuk membahas apakah secara konsepsional pemberi kuasa memang dapat dikekang haknya dari mencabut surat kuasa yang telah dilimpahkannya kepada penerima kuasa.
Bunyi Pasal 1972 KUHPer (Engelbrecht 2006) adalah sebagai berikut : Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.Berdasarkan ketentuan itu, maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah adanya persetujuan, yang berisi pemberian kekuasaan atau kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan tetap berpegangan pada unsur-unsur itu, maka dapat disimpulkan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa terjadi hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa-pun juga mutlak berasal dari dirinya. Mustahil pemberi kuasa dapat melimpahkan kekuasaan yang merupakan milik orang lain.
Karena kekuasaan pemberi kuasa adalah mutlak, maka dirinya juga memiliki kebebasan penuh untuk mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa. Memang masih dimungkinkan pemberi kuasa memperjanjikan untuk tidak menarik kembali kuasa yang telah diberikan. Namun tetap saja praktek semacam ini kedengarannya sangat janggal, karena ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasan tersebut.
Lebih lanjut, pencantuman persetujuan dari pemberi kuasa untuk mengabaikan Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUHPerdata menurut penulis adalah praktek yang sangat aneh bin ajaib. Memang benar sebagai hukum pelengkap, maka ada beberapa pasal dalam KUHPer yang dapat diabaikan. Namun penyimpangan itu hanya berlaku untuk pasal-pasal tentang perjanjian dalam buku III KUHPerdata, itupun tidak semua pasal boleh diabaikan begitu saja. Sedangkan ketentuan pemberian kuasa diletakkan pada Buku IV, sehingga walau ada sifat persetujuan dalam pemberian kuasa. Akan tetapi persetujuan tersebut bukanlah persetujuan bersifat dua arah dan bertimbal balik seperti perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.
Lagipula, tidaklah logis apabila Pasal 1813 KUHPer diabaikan, selain karena sifat dan kekuatan hukum dari pasal tersebut yang memang tidak boleh diabaikan, ketentuan pasal tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja, apalagi oleh perjanjian saja, kecuali bila revisi tersebut dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang baru.
Sesuai dengan Pasal 1813 KUHPer, maka salah satu mekanisme berakhirnya surat kuasa adalah manakala pemberi kuasa meninggal, dalam pengampuan ataupun pailitnya salah satu pihak, dilihat dari segi apapun, maka syarat berakhirnya kuasa dari pasal a quo sangat logis. Yang tidak dapat diterima akal sehat adalah para pihak yang mengabaikan bunyi pasal tersebut. Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwa walaupun salah satu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasa tersebut tetap dapat berjalan.
Analisa hukum paling sederhanapun akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa, dengan meninggalnya pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan kepada orang lain yang berasal dari dirinyapun akan hilang dengan sendirinya. Sementara apabila penerima kuasa yang meninggal, juga secara otomatis mengakhiri, karena penerima kuasa telah kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kuasa tersebut. Memang dalam sebuah surat kuasa biasanya juga dilampirkan pemberian kuasa substitusi untuk menggantikan penerima kuasa pada saat dirinya kehilangan kemampuan untuk menjalankan kuasa tetapi ini adalah masalah yang berbeda.
Dengan dipailitkan atau diampunya salah satu pihak, juga logis apabila kuasa berakhir. Karena adanya kepailitan, maka semua pihak yang dipailitkan akan kehilangan kekuasaannya atas harta miliknya, dan dialihkan kepada kurator ataupun balai harta peninggalan. Begitu juga dengan diampunya salah satu pihak yang akan mengalihkan kekuasaan kepada walinya.
Kesimpulan dari uraian penulis adalah surat kuasa mutlak tidak dapat dan tidak boleh dipraktekan karena tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Kalau begitu bagaimana nasib ribuan surat kuasa mutlak yang beredar diantara kita? Pemberi kuasa yang terlanjur menandatangani surat kuasa semacam ini memiliki posisi kuat di hadapan pengadilan. Namun bagi penerima kuasa yang memiliki status sebagai kreditur dari pemberi kuasa, dilihat dari segi apapun untuk mencegah terjadinya pencabutan kuasa memang lemah, akan tetapi hanya terbatas yang berhubungan dengan surat kuasa tersebut, sebab penerima kuasa boleh saja memegang surat perjanjian dari pemberi kuasa yang sepakat untuk tidak melakukan pencabutan secara sepihak tanpa mempertimbangkan penerima kuasa.
Dengan demikian walaupun pemberi kuasa tetap berhak penuh untuk mencabut kuasanya secara sepihak kapan saja, namun penerima kuasa yang memegang perjanjian dari pemberi kuasa untuk tidak melakukan pencabutan kuasa secara sepihak dapat menggugat dengan dasar ingkar janji (Wanprestasi) pada pihak pemberi kuasa, namun perlu dicatat bahwa gugatan tersebut tidak dapat membatalkan pencabutan kuasa.
Share:

Surat Kuasa Mutlak

Targethukumonline. Pati - Dampak sebuah surat kuasa mutlak adalah pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasanya dari penerima kuasa. 

Kuasa Mutlak dikenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), antara lain pada :

1. Putusan MA : Tgl. 16 Desember 1976 No.731 K/ Sip/ 1975

2.Putusan MA : Tgl. 17 Nopember 1987 No.3604 K / Pdt/1985 : yang menegaskan kembali norma yg terdapat dalam putusan diatas.

Yang merupakan inti dari putusan diatas adalah :

Surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya didalam KUHPdt., namun demikian Putusan MA mengakui keberadaannya sebagai suatu kebutuhan hukum.

Putusan MA Tgl. 16 Desember 1976 No.731 K/Sip/1975 telah menegaskan bahwa ketentuan pasal : 1813 KUHPerdata, tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat; oleh karena itu, jika sifat perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa mutlak tidak dapat dicabut kembali.

Diperkenankannya membuat suat kuasa mutlak didasarkan atas prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini mengajarkan, para pihak bebas mengatur persetujuan yang mereka kehendaki sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan :

- hukum dan perundang-undangan,

- moral, kepatutan, kesusilaan dan agama,

- Kepentingan umum (van openbare orde).

Dengan demikian pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali adalah sah apabila perjanjian yang menjadi dasar dari pemberian kuasa tersebut mempunyai alas (titel) hukum yang sah. 

Beberapa Ketentuan dalam KUHPerdata yang terkait adalah : Pasal 1813 KUHPdt : “Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.” Pendirian ini didasarkan pada ajaran hukum adalah bersifat mengatur. Demikian juga mengenai meninggalnya pemberi kuasa dikaitkan dengan surat kuasa mutlak, telah diterima penerapannya diIndonesia sebagai suatu “bestendigen gebruikelijk beding” (janji/syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan/kebiasaan yang lazim berlaku didalam golongan tertentu, hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan), sehingga tidak bertentangan dengan pasal 1339 dan 1347 KUHpdt.

Pasal 1339 KUHpdt : “ Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Pasal 1347 KUHPdt :“ Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.”

Pada sisi lain Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 Melarang Notaris & PPAT memberi kuasa mutlak dalam Transaksi Jual Beli Tanah.

"Kuasa mutlak yang dimaksud dalam diktum pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa; Kuasa mutlak yang pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan mempergunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya”.

Meskipun larangan ini hanya dalam bentuk Instruksi Menteri, dalam konstelasi peraturan perundang-undangan tergolong salah satu bentuk hukum positif yang mengandung aturan hukum publik yang bertujuan mengatur ketertiban umum dalam kegiatan trnsaksi jual beli tanah. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa untuk pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak Sehingga secara konkrit pemberi kuasa boleh ya atau boleh tidak dalam memberikan kuasa Mutlak, tergantung rasa percaya penuh dan mutlak atau tidak kepada si penerima Kuasa, dengan tetap mengindahkan Instruksi Mendagri diatas. Jika kita berfikir konkrit, kebanyakan surat kuasa mutlak biasanya lahir dari atau akibat dari perjanjian yang telah diadakan sebelumnya, dan bisa jadi muncul dalam kondisi si-pemberi kuasa dalam keadaan terjepit atau tidak memiliki pilihan lain. Misalkan, seorang debitur meminjam uang kepada kreditur disertai dengan objek jaminan. Ketika debitur pailit ga bisa bayar hutang, maka dalam kondisi terjepit, si debitur bisa saja "menyerah" kepada kreditur, untuk memberikan kuasa mutlak menjual, mengalihkan, menghibahkan dan lain sebagainya yang tujuannya agar hutang debitur lunas terhadap kreditur.

Share:

Marching Band Pati Juara Diajang Internasional

Targethukumonline. Pati - Setelah cukup lama vakum tidak mengirim marching band ke kejuaraan nasioanal maupun internasional akhirnya marching band Buana Suara mampu menyabet juara dua di Jember Open Competition, lawan tangguhnya adalah MB North Eastern University Thailand, MB Universitas Udayana Bali, dan MB Tiyadita Provinsi Banten.

“Kami memang pendatang baru di ajang internasional ini, dan kami bekerja maksimal untuk meraih posisi tersebut. Bisa dimaklumi, karena mayoritas anggota MBBS yang terjun dalam ajang ini adalah angkatan junior. Kendati bukan juara umum, kami patut bersyukur karena raihan ini memicu kami untuk semakin memantapkan langkah dalam kompetisi berikutnya,” papar Ketua Ikatan Alumni MBBS, Mohamad Achwan Sadikun, Senin (26/6).

Prestasi MBBS dalam acara ini cukup mengejutkan karena bisa mengalahkan Marching Band Universitas Santo Thomas (MB UST) Manila, Filipina di babak pertama. Padahal, MB UST Filipina adalah  juara dalam laga Final Drum Marching Battle 2015.



Memasuki babak berikutnya, MBBS terus melaju dan berhasil mengalahkan marching band tuan rumah, MB Gita Irama Spansa Jember, Jawa Timur.

MBBS mengusung tema ‘Anonymus’ pada JOMC 2016, Diawaki 50 orang personel, MBBS menyajikan lagu Anonymus, James Bond, Symphony 5 Ludwig van Beethoven, dan komposisi besutan Erwin Gutawa.

“Datang tanpa nama (anonymus), tapi kami kembali ke Pati dengan membawa nama,” tutur Band Director MBBS, Chairul Abrar, saat konferensi pers di Sport Garden, Jember, Senin lalu.

Kendati tanpa ada dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pati dan PDBI Pati, sejak awal MBBS optimis bisa kembali pulang dengan membawa prestasi yang membanggakan daerahnya. Ia mengakui, sejauh ini memang ada dukungan dari institusi pendidikan yang menaungi MBBS, yakni Yayasan Salafiyah Kajen. Tetapi, dukungan itu belum maksimal. “Anda bisa bayangkan, sejak ikut kompetisi nasional di Yogyakarta, kami patungan dan untuk bisa ikut lomba. Rasanya seperti kisah Laskar Pelangi saja,” ujarnya.

Setelah menjadi runner up di ajang internasional ini, skuad MBBS tengah bersiap untuk mengikuti Kompetisi Nasional Drum Battle di Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada Desember mendatang.

Share:

Bangkitnya Milisi Taliban

Targethukumonline. Pati - Belakangan ini Taliban sepertinya bangkit kembali dan menjadi ancaman di Afghanistan maupun di perbatasan Afghanistan - Pakistan. Dan muncul pula kekhawatiran taliban akan menciptakan ketidakstabilan di kawasan Pakistan Barat Laut di dekat perbatasan dengan Afghanistan.

Di sekitar kawasan tersebut Taliban melancarkan serangkaian bom bunuh diri.Taliban berdiri sekitar awal 1990-an di wilayah Pakistan Utara setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Gerakan ini awalnya didominasi oleh orang-orang Pashtun dan pengaruhnya mulai terasa pada musim gugur 1994.Cikal bakal gerakan ini adalah pesantren dengan sumber dana dari Arab Saudi. Pesantren ini biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Janji Taliban di wilayah-wilayah kediaman warga Pashtun, yang tersebar di Pakistan dan Afghanistan, adalah memulihkan perdamaian dan keamanan berdasarkan Syariah Islam jika mereka berkuasa, mulai terdengar di Afghanistan tahun 1994.

Pada masa awal sebagian besar pendukungnya adalah orang Pashtun.

Merebut ibukota Kabul 1996.

Digulingkan pasukan koalisi pimpinan Amerika pada 2001, pemimpinnya Mullah Omar tidak diketahui keberadaannya.

Di kedua negara itu mereka memberlakukan atau mendukung hukum Islam, seperti eksekusi di depan umum untuk kasus pembunuhan dan perzinahan serta potong tangan bagi para pencuri. Diberlakukan juga aturan pakaian yang ketat, seperti perempuan yang menggunakan burka atau pria yang harus memelihara janggut.

Taliban tidak memperbolehkan televisi, musik, dan bioskop serta melarang anak-anak perempuan berusia 10 tahun ke atas masuk sekolah. Pakistan sudah berulang kali membantah sebagai arsitek berdirinya gerakan Taliban.

Tapi tak diragukan kalau banyak warga Afghanistan yang bergabung dengan Taliban mendapat pendidikan di madrasah-madrasah Pakistan. Pakistan juga merupakan satu dari tiga negara, bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengakui Taliban ketika mereka merebut kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan 1990 hingga 2001.

Dan pemerintah Islamabad merupakan negara terakhir yang memutus hubungan diplomatik dengan Taliban meski kemudian Pakistan menggunakan pendekatan keras untuk menghadapi Taliban yang melakukan serangan di dalam Pakistan.

Perhatian terhadap penguasa Taliban di Afghanistan makin besar setelah serangan di World Trade Centre, New York September 2001.

Mereka dituduh memberi perlindungan kepada Osama Bin laden dan Gerakan Al Qaida, yang dianggap bertanggungjawab atas serangan di New York.Tak lama setelah serangan 11 September, Taliban berhasil digulingkan dari kekuasaan di Afghanistan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat.

Mullah Omar belum ditemukan sejak koalisi menggulingkan Taliban 2001Namun pemimpin Taliban Mullah Mohammad Omar tidak berhasil ditangkap, begitu juga Osama Bin Laden.

Setelah sempat melemah, dalam beberapa tahun belakangan ini Taliban muncul kembali dengan melancarkan sejumlah serangan bom bunuh diri maupun serangan lainnya. Para pengamat menduga meningkatnya serangan di Pakistan antara lain disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara faksi-faksi Taliban dengan kelompok-kelompok militan lain.

Faksi utama Taliban di Pakistan, yang disebut Tehrik Taliban Pakistan (TTP), dipimpin oleh Hakimullah Mehsud, yang dituduh berada di belakang sejumlah serangan baru-baru ini di Pakistan.

Sementara Taliban di Afghanistan diperkirakan masih dipimpin oleh Mullah Omar, seorang ulama yang kehilangan mata kanannya saat berperang melawan pasukan pendudukan Uni Soviet pada dekade 1980-an.

Warga Afghanistan, yang sudah bosan dengan Mujahiddin yang saling bertengkar setelah Uni Soviet keluar dari Afghanistan, pada umumnya menyambut baik Taliban ketika muncul pada masa awal.

Popularitas Taliban juga meningkat sejalan dengan keberhasilan memberantas korupsi maupun menegakkan hukum serta membangun jalan di kawasan-kawasan yang aman untuk meningkatkan perdagangan.

Dari kawasan Afghanistan Barat Daya, Taliban kemudian meningkatkan pengaruh mereka dengan cepat.Pada bulan September 1995, mereka berhasil meraih Provinsi Herat yang berbatasan dengan Iran.

Setahun kemudian Taliban menguasai ibukota Kabul dengan menyingkirkan Presiden Burhanuddin Rabbani dan Menteri Pertahanan Ahmed Shah Masood.Dan tahun 1998 mereka sudah menguasai hampir 90% dari seluruh wilayah Afghanistan.

Namun Taliban dituduh melakukan pelanggaran hak asasi maupun penindasan kebudayaan.Salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika Taliban menghancurkan patung Budha, Bamiyan, yang amat terkenal di kawasan Afghanistan Tengah walapun dunia internasional berupaya mencegahnya.

Tanggal 7 Oktober 2001, pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat menyerang Afghanistan dan dalam waktu sepekan saja rezim Taliban jatuh.

Namun Mullah Omar, sejumlah pemimpin senior Taliban dan para pemimpin AlQaida selamat dari serangan itu dan berhasil bersembunyi.

Walau terus diburu oleh pasukan koalisi, Mullah Omar dan sebagian besar rekannya masih belum berhasil ditangkap.Perlahan-lahan mereka juga tampaknya mulai menyusun kekuatan kembali di Pakistan dan Afghanistan, walau tetap berada di bawah tekanan tentara Pakistan dan NATO.

Kehadiran sejumlah besar pasukan asing tampaknya tidak menghalangi Taliban secara perlahan-lahan memperluas pengaruh mereka sejalan dengan meningkatnya kembali serangan di Afghanistan dan Taliban beberapa waktu ini Beberapa pihak menyarankan agar Taliban diikutsertakan di dalam pemerintahan Afghanistan pimpinan Hamid Karzai, walau saran itu tidak ditanggapi serius oleh dunia internasional.

Share:

Senin, 26 September 2016

Operasi Rahasia Z Force Selamatkan Sultan Ternate

Targethukumonline. Pati - Leluhur Australian Special Air Service Regiment dapat ditarik ke masa-masa Perang Dunia II. Dengan ancaman Jepang yang seolah tak terbendung, Australia sebagai satu-satunya kekuatan Barat di belahan Selatan yang masih tersisa harus membeli waktu agar Jepang tak terburu menginjakkan kakinya di negeri Kanguru itu.

Satu-satunya jalan untuk menjinakkan Jepang yang begitu perkasa adalah melakukan serangan ke titik-titik strategis yang ada di garis belakang Jepang, mengacaukan persediaan logistik perbekalan, bahan bakar, dan tentu saja moral pasukan Jepang. Yang bisa melakukan misi semacam ini tentu saja hanya pasukan yang dididik dan bertugas secara khusus dalam unit-unit kecil dengan kemampuan gerilya dan sabotase.

Inggris sudah kenyang pengalaman melancarkan operasi semacam ini yang jatuh ke bawah kendali SOE (Special Operations Executive). Agen-agen SOE diterjunkan ke garis belakang di Perancis, Yunani, Yugoslavia, dan negara lainnya untuk berkerjasama dengan partisan lokal dan menyerang Jerman di lokasi yang tak terduga.

Jenderal Sir Thomas Blarney, Panglima Pasukan Darat Sekutu di Teater Pasifik Tenggara mengajukan ide untuk membentuk SOE di Pasifik. Ide untuk membentuk organisasi serupa SOE di teater Pasifik dengan cepat disetujui oleh Jenderal Douglas MacArthur pada bulan Maret 1942. Jenderal karismatik ini tidak punya alasan untuk tidak setuju; ia butuh segala macam siasat untuk dapat memukul balik Jepang yang baru saja melengserkannya dari Filipina.

London merestui pembentukan SOE Pasifik dan secara resmi disebut sebagai SOA (Special Operation Australia), namun untuk mencegahnya kalau-kalau sampai ketahuan Jepang, organisasi ini disebut IASD (Inter Allied Services Department) agar aroma pasukan khusus tidak tercium Jepang.

Anggotanya datang dari Inggris, yaitu eks agen SOE yang berhasil lari dari Singapura yang jatuh ke tangan Jepang, Belanda yaitu dinas intelijennya AFNEI, dan juga Australia. Australia mengirimkan sejumlah orang-orangnya bergabung masuk ke dalam IASD, yang diorganisasikan sebagai Z Special Unit atau Z Force.

Anggota Z Special Unit dilatih di Fraser Commando School, Cairns, Richmond, Cowan Creek, Camp X, Careening Bay, Queensland, dan Mount Martha Research Station. Markas rahasia Z Force ada di East Arm di Darwin, yang dekat dengan Indonesia. Sebagai kamuflase, markas mereka diberi nama resmi Lugger Maintenance Unit. Pendidikan anggota Z Force disamakan dengan SOE, yaitu kemampuan beroperasi tunggal di belakang garis lawan, teknik penghindaran, kemampuan membuat bahan peledak dan sabotase.

Seluruh anggota Z Force disumpah untuk tidak membocorkan keberadaan unit ini sampai dengan tahun 1980, padahal boleh dikata bahwa merekalah peletak dasar pembentukan pasukan khusus Australia, khususnya SASR yang menjadi penerus lineage kemampuan tempur unit kecil Angkatan Bersenjata Australia.

Satu kisah terselip dalam sejarah yang terkait dengan Indonesia seperti pernah dimuat di Majalah Commando. Walaupun tidak punya kaitan langsung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, rupa-rupanya Sekutu dalam PD II menaruh perhatian pada keselamatan Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Syah, yang secara tegas menolak kehadiran Jepang di wilayah Kesultanan Ternate. Menganggap bahwa Sultan Jabir punya pengaruh kuat di Kepulauan Maluku, Sekutu menganggap bahwa beliau merupakan aset berharga, dimana berlaku adagium enemy of my enemy is my friend.

Sultan Jabir Syah tentu saja merasa tidak aman, makin hari Jepang makin bertindak semena-mena. Karena Sultan Jabir menolak menjadi kolaborator, maka Jepang merampas seluruh harta benda, persediaan pangan, dan obat-obatan rakyat. Mata-mata Jepang pun disebar kemana-mana. Meski diblokade, orang-orang yang setia pada Sultan menyelinap keluar Ternate, mendayung perahu sejauh 200 kilometer (!) sampai ke pulau Morotai yang saat itu sudah direbut oleh Sekutu. Permintaan untuk mengungsikan Sultan pun disampaikan, dan diterima dengan tangan terbuka oleh Sekutu.

Foto Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Syah diambil usai penobatan tahun 1930. Sumber gambar: flickr.com
Foto Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Syah diambil usai penobatan tahun 1930. Sumber gambar: flickr.com
Satu operasi khusus pun disiapkan, dengan sandi Project Opossum yang perintahnya turun sendiri dari Panglima Mandala Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur. Z Force diperintahkan untuk mengeksekusi operasi ini, mengeluarkan Sultan Jabir Syah dari Ternate dan mengungsikannya ke tempat aman. Ini bukan perkara mudah, karena Jepang sudah terlanjur bercokol di sana. Satu regu yang terdiri dari 9 orang Australia dan seorang dari Timor Barat plus satu orang dari Minahasa diperintahkan untuk melakukan operasi tersebut.

Dalam lindungan gelap malam, perahu yang dipergunakan oleh Z Force perlahan mendekati pulau Ternate, mendarat di pulau Hiri yang letaknya dua kilometer di sisi Utara Ternate. Dari situ mereka bertemu dengan utusan Sultan dan meminta agar Sultan segera mempersiapkan diri untuk mengungsi. Setelah menyeberang ke Ternate, regu Z Force akhirnya bisa bertemu dengan Sultan di istananya tepat pada tengah malam.

Setelah persiapan seadanya, rombongan Sultan yang membawa dua istri yang salah satunya sedang hamil, delapan anaknya, serta para dayang dan pelayan pun berangkat ke arah pantai. Bukan hal yang mudah untuk menempuh jalan setapak yang terbuat dari lava yang mengeras, melewati rimbunnya pohon pala dan cengkeh yang meruapkan harum dan membuat Maluku terkenal. Ahmad Basir, salah satu pelayan Sultan memimpin di depan, dikawal seorang anggota Z Force yang membawa pistol mitraliur Owen. Mengawal rombongan yang berjumlah empat puluh orang yang semuanya tidak bisa bertempur bukan hal yang mudah; bila mereka bertemu Jepang maka habislah sudah.

Saat pagi menjelang, setelah berjalan tanpa henti selama enam jam, rombongan Sultan yang dikawal Z Force tersebut sampai di desa nelayan Kulaba. Rakyat yang melihat Sultannya datang segera memberikan penyambutan terbaik, berlutut menyembah sang penguasa yang selaksana Tuhan. Sultan dan rombongannya beristirahat menunggu kapal yang lebih besar datang untuk dapat menampung rombongan besar itu, yang baru akan datang pada hari berikutnya.

Pada subuh hari selanjutnya, para pengintai Z Force yang menanti-nanti kapal penjemput justru menemukan kejutan tidak menyenangkan: alih-alih kapal kawan, yang muncul justru Jepang yang mendaratkan beberapa sampan dan prajuritnya. Secepat kilat seorang pengintai melapor ke Letnan George Bosworth yang sedang mengawal Sultan, yang lain segera ambil posisi di bawah rerimbunan pohon, siap memberi sambutan meriah kepada tamunya.

Letnan Bosworth yang lari ke arah pantai menjadi yang pertama membuka tembakan, 500 meter jauhnya dari bibir pantai. Tembakannya telak mengenai seorang Jepang. Anakbuahnya yang lain juga ikut menembak dari tempat persembunyiannya. Pasukan Jepang yang tidak mengira terjebak di medan terbuka, satu persatu ambruk meregang nyawa diterjang timah panas Z Force. Situasinya sungguh kacau, Jepang di pantai, Z Force di tengah, dan Sultan dan keluarganya di belakang, Sultan bahkan berteriak-teriak mengingatkan sahabat barunya untuk terus berhati-hati.

Setelah tiga orang Jepang roboh, pasukan Jepang yang tersisa mulai undur dan menarik kembali perahunya, berupaya kembali ke Ternate untuk minta bantuan. Disinilah Letnan Bosworth ceroboh. Mendekati seorang prajurit yang terbaring di tanah, Letnan Bosworth ingin memastikan si Jepang sudah tewas; tapi si Jepang dengan cepat meraih senapannya yang terletak di sampingnya dan menembak ke arah Letnan Bosworth. Peluru yang seakan sudah ada NRP Letnan Bosworth tersebut menghunjam tepat di kepala sang Letnan muda; tubuhnya ambruk tak bernyawa.

Wakilnya Warrant Officer Perry yang melihat komandannya gugur segera menerjang ke depan; diikuti oleh yang lainnya. Melihat orang-orang Australia yang mengamuk ini, tentara Jepang lari ketakutan ke arah laut menyusul rekannya yang sudah di atas perahu. Para penduduk desa Kulaba yang melihat Jepang lari segera menghunus parang dan mengejar orang-orang Jepang yang sudah berenang tapi ditinggal rekannya yang sudah mulai mendayung. Tanpa ampun, Jepang yang tertinggal segera ditarik ke pantai, dan satu persatu ditebas dengan parang. Putihnya buih segera memerah oleh darah yang mengucur dari tubuh Jepang yang tercabik-cabik. Total Sembilan prajurit Jepang berhasil ditewaskan, dengan korban dua orang Australia dari Z Force yang gugur.

Tak lama setelah pertempuran kecil itu, satu PT Boat yang memang dikirim menjemput muncul di garis cakrawala dan akhirnya berhasil merapat dan rombongan Sultan pun naik bersama Z Force. Perjalanan ke Morotai berlangsung tanpa gangguan, dan Sultan Jabir akhirnya bertatap muka dengan Jenderal MacArthur. Sekutu hendak menjadikan Sultan Jabir sebagai kepala Negara Indonesia Timur dalam desain Republik Indonesia Serikat apabila Belanda nantinya berhasil kembali menduduki Indonesia. Sementara itu, Sultan dan keluarganya diungsikan ke Wacol, Australia, dimana NICA (Netherlands Indies Civil Administration) bermarkas di masa perang.

Pada akhirnya, sejarah tentu menyaksikan lahirnya Republik Indonesia yang mengacaukan rencana Belanda untuk kembali bercokol. Pada Oktober 1945 Sultan pun kembali ke Ternate untuk kembali bertahta, namun dua tahun kemudian, Sultan dipanggil ke Jakarta oleh Presiden Soekarno dan dijadikan menteri dalam negeri dan meteri perekonomian dalam kabinet Republik Indonesia Serikat. Salah satu operasi gemilang Z Force yang dirahasiakan tersebut ternyata peranannya sangat penting dalam sejarah Republik yang masih muda.

Share:

Peran Etnis Tionghoa Dimasa Kemerdekaan

Targethukumonline. Pati - Peran Etnis Tionghoa Dalam Kemerdekaan Indonesia
Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran etnis Tionghoa yang memberikan dukungan tenaga, suplai logistik dan senjata. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam upaya perjuangan menegakkan kemerdakaan RI, telah dimulai sejak lama. Sejak dulu Tionghoa memberikan dukungan tenaga kerja, logistik, dan bahkan senjata. Namun, dalam sejarah kemerdekaan di Indonesia tidak pernah disebutkan kiprahnya.
Peran mereka pada tahap awal berdirinya Republik Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah diakui menjadi tanah airnya sendiri yang wajib mereka bela. Menurut sejarawan Mary Somers-Heidhues alasan utama karena etnis Tionghoa tidak ingin berpihak dalam konflik Indonesia-Belanda. Karena merekabukan Indonesia dan bukan juga Belanda.
Sikap netral ini muncul sebagai produk devide et impera kolonial Belanda dan politik resinifikasi (pencinaan kembali) penguasaan Jepang. Yang kedua, banyak sekali orang Tionghoa dan peranakannya yang bersimpati dan berjuang untuk Indonesia.
Pada masa Pra Kemerdekaan RI, para etnis Tionghoa sudah lama tinggal di negeri ini. Malah sebelum pemerintah Hindia Belanda datang. Namun mereka, para etnis Tionghoa masih berkewarganegaraan Kiau-seng dan Hoa-kiau.
Kiau-seng adalah orang-orang Tionghoa yang lama tinggal di Hindia Belanda dan dianggap kurang beradab karena tidak menguasai bahasa resmi. Hoa-kiau adalah golongan perantauan yang memang masih murni Tionghoa asli, orang tersebut memang merantau ke Hindia Belanda tapi hanya sekedar sementara lalu pulang kembali ke tanah leluhur.
Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Tionghoa memang memiliki aspirasi politik yang berbeda-beda namun mereka tetap sadar menjadi kelompok minoritas yang hidup di tengah bangsa yang sedang membentuk jati dirinya. Menjelang proklamasi kemerdekaan RI, setidaknya terdapat empat orang etnis Tionghoa yang duduk dalam Badan Penyelidik Upaya KemerdekaanIndonesia (BPUPKI) dan seorang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).Sementara itu, pada masa awal-awal kemerdekaan, etnis Tionghoa juga diberi peran politik.
Dimana Mr. Tan Po Gwan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa dalam kabinet Sjahrir kedua. Selain itu, dalam kabinet Amir Sjarifoedin diangkat dua menteri dari etnis Tionghoa. Yaitu, Siauw Giok Tjhan yang diangkat sebagai Menteri Negara mewakili etnis Tionghoa dan Dr. Ong Eng Die yang diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan.Dr. Ong Eng Die ini selanjutnya ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo. Selain Dr. Ong Eng Die, Ali Sastroaidjojo juga menunjuk Lie Kiat Teng sebagai Menteri Kesehatan.
Peran politik yang diberikan kepada etnis Tionghoa ini bukan melulu pada pemberian jabatan publik. Dalam politik diplomasi melalui serangkaian perundingan pun, pemerintah Indonesia juga menunjuk orang-orang dari etnis Tionghoa untuk duduk sebagai anggota tim delegasi. Dalam perjanjian Renville ada Dr. Tjoa Siek In, sementara dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) ada Dr. Sim Kie Ay.
Ketika Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950, terdapat enam orang etnis Tionghoa yang duduk dalam parlemen RIS. Mereka mewakili Negara Republik Indonesia dan Negara-negara bagian yang ada dalam konsep RIS. Keenamnya adalah, Siauw Giaok Tjhan dan Drs. Yap Tjwan Bing (Wakil Republik Indonesia), Mr. Tan Tjin Leng (Negara Indonesia Timur), Ir. Tan Boen Aan dan Mr Tjoa Sie Hwi (Negara Jawa Timur) serta Tjoeng Lin Seng (Negara Kalimantan Barat)
Bahkan yang mengejutkan, dalam pemilu 1955 banyak orang Tionghoa yang berhasil menduduki kursi parlemen dan berangkat dari partai poltik Islam, yaituOei Tjeng Hien (Masjumi) serta Tan Oen Hong dan Tan Kim Long (NU). Pada zaman orde baru, pemerintah melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Larangan ini bukan hanya membatasi aktivitas politik orang-orang Tionghoa, melainkan juga aktivitas budayanya.
Bahkan pada masa ini dikeluarkan aturan bagi orang Tionghoa untuk mengganti namanya dengan nama Indonesia. Namun setelah reformasi, etnis Tionghoa memiliki ruang kembali untuk mengekspresikan nilai budaya dan kehendak politiknya secara bebas.
Share:

HUT Klub Moge Di Kabupaten Pati

Targethukumonline. Pati - Sejarah panjang sederet tren moge di Indonesia, penampilan yang memukau empat dancer seksi yang diiringi musik DJ dalam HUT ke-4 klub Motor Gede (Moge) Smokers berhasil memukau penonton. Aksi modern dance tersebut dihelat di Lapangan Parkir Stadion Joyokusumo, Pati, Sabtu, 24 September 2016 malam.

Aksi DJ dimulai sekitar pukul 22.15 WIB hingga 23.45 WIB, kemudian beberapa menit diisi aksi goyang modern dance. Puluhan penonton memadati depan panggung, sedangkan puluhan lainnya berada di luar pagar.

Sejumlah bikers yang baru saja mengikuti prosesi potong tumpeng ulang tahun tersebut masih di tempat, sedangkan beberapa di antaranya membubarkan diri. Mereka adalah para bikers dari berbagai klub Moge dari Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Kudus, Pati, hingga Bali.


"Event berlangsung sangat meriah dan lancar. Di sela-sela acara inti perayaan Hari Jadi ke-4, para bikers dihibur dengan ragam hiburan seperti dangdut house, Warna Band, OAM, Atap Band, DJ performance, modern dance dan freestyle motor," kata Ketua Smokers, Hartopo.

Bikers yang hadir mengendarai beragam moge, mulai dari Harley Davidson, BMW GS R1200, Honda Gold Wing, dan lain sebagainya. Baik Moge berkapasitas 1.200 cc hingga 1.800 cc.

Tak sekadar ramah tamah, perhelatan tersebut menjadi momen untuk menjalin keakraban antarklub Moge di seluruh Indonesia. Termasuk menjalin relasi dan komunikasi bisnis. Lebih dari itu, para bikers dari luar kota dikenalkan dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. (*)

Share:

Pelantikan KNPI Kabupaten Pati

Targethukumonline. Pati - Menimbang rasa yang selama ini terputus rumor yang ada selama ini bahwa KNPI yang berada di Kabupaten Pati tak mampu berdiri di karenakan sudah hampir belasan tahun vakum dan ternyata semua itu cuma kabar burung yang tak jelas dari mana sumbernya , hari ini (24/09/2016) akhirnya  kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pati jawa tengah telah berkumpul di Pendopo Kabupaten pati guna melaksanakan Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten pati proses mekanisme pelantikan organisasi kepemudaan itu berjalan lancar dan kondusif.



Hari ini organisasi kepemudaan tersebut di kabupaten pati telah terbentuk dan terorganisir dengan komposisi kepengurusan DPD KNPI Kabupaten pati  yang meliputi , ketua di emban saudara Teguh Bandang waluyo, Sekretaris diemban Saudari Sri Lestari Wahyu Anggraeni, Bendahara diemban oleh Saudara Deddy Iwan Prasetyo dan ikuti atau di lengkapi anggota-anggota di bawahnya, Acara pelantikan tersebut di hadiri Bupati Kbupaten Pati H.Harynto SH,MM,MSi , para camat , Pemuda Pancasila.

Setelah dilantik sebagai ketua Teguh Bandang Waluyo dalam sambutannya mengatakan setelah pelantikan hari ini kedepanya akan segera menindak lanjuti guna mengembangkan sayap maka secepatnya akan di lakukan pembentukankepengurusan di tingkat  kecamatan yang ada di kabupaten pati , demikian pengurus KNPI Kabupaten Pati setelah di lantik segera ikut serta membantu tugas KPU kabupate Pati untuk mensosialisasikan tentang pilkada 2017 yang akan mendatang.
Setelah usai melantik Ketua DPD KNPI Jawa Tengah Bintang Yudha Daneswara  berharap supaya anggota KNPI yang ada di kabupaten pati dapat aktif dan mampu untuk berorganisasi guna memajukan dan melahirkan pemuda yang cerdas dan peduli pada bangsa , Bupati Haryanto SH,MM,MSi dalam sambutanya berharap dalam kepengurusan DPD KNPI yang baru dilantik bisa menjadi pelopor di bidang kepemudaan di kabupaten pati  dan  mengintensifkan dkumunikasi dengan pemerintahan daerah ,agar mampu singkronisasi dalam laksanaka setiap program-program dan kegiatan-kegiatan nya untuk masyarakat.
Dan bupati Haryanto SH,MM,MSi juga menyarankan apa bila melaksanakan program maupun kegitan akbar (besar) bisa menjalin kerja sama dengan organisasi atau instansi lain agar mampu menciptakan kemeriahan untuk acara itu sendiri.


Share:

Minggu, 25 September 2016

Pendukung Haryanto Arifin Mengantar Pendaftaran Ke KPU

Targethukumonline. PATI - Para simpatisan yang tergabung dalam laskar pelangi dan juga kelompok masyarakat pendukung duet Haryanto-Saiful Arifin sudah mulai berdatangan di titik kumpul Pendopo Kabupaten Pati untuk mengantar pendaftaran dan penyerahan berkas ke KPU Pati sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2017-2022, Kamis, 22/9, pukul 08.30 WIB.



Diperkirakan sekitar 750 orang perwakilan dari masa pendukung Haryanto-Arifin menggunakan Kendaraan Roda 4, Roda 2 dan bersepeda akan mengawal ke Komisi Pemilihan Umum.
H. Hardi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati kepada Wartawan mengatakan," Kami sebagai Partai pendukung duet Haryanto-Arifin, untuk mengawal pendaftaran ke KPU ini kami telah mengintruksikan seluruh Pengurus DPC, PAC dan Ranting untuk hadir mengawal pendaftaran dan penyerahan berkas duet Haryanto-Arifin ke KPU,"jelasnya.
Gerakan Partai Gerindra ini juga diikuti Partai-Partai pendukung lain ikut menyemarakan pendaftaran dan penyerahan berkas ke KPU, sebagai bukti kuat untuk mensukseskan Haryanto-Arifin.
Share:

Camat Gabus Gagal Pahami UU Keterbukaan

Targethukumonline. Pati - Sebagai pejabat Pemerintah yang dipercaya menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya, harus mempunyai sikap dan sifat santun dan terbuka terhadap warga masyarakat maupun awak media saat hendak meminta informasi.




Masyarakat Kec. Gabus saat menunggu antrian e-KTP yang dinilai lambat penanganannya, Jumat (23/9). 
Lain hal nya dengan Niken selaku Camat Gabus, Pati, Jawa Tengah, saat dirinya hendak di konfirmasi terkait antrian e-KTP yang membludak di Kecamatan Gabus, Niken seolah tidak bersahabat dengan awak media dan enggan di wawancarai.
“Kalau nanya soal e-KTP semuakan sudah di layani secara baik ngapain sampean wawancarai saya, selama ini saya menjabat disini tidak mau di masukan berita, untuk apa dan nggak penting buat aku cerita secara lisan di depan kantor kecamatan dan bukan di dalam kantor,” ucap Niken dengan nada ketus kepada awak media, Jumat (23/9).
Namun saat hendak di minta untuk diwawancarai di ruangannya, Niken menolak dengan alasan semua sudah di layani dengan baik dan kenapa harus di wawancarai. “Seumur-umur saya nggak mau di wawancarai, itu lihat kan udah dilayani, warga yang antri menunggu pembikinan e-KTP dan surat pindah sampai antrian padati ruangan kantor kecamatan gabus, sampai ada yang rela nunggu di luar kantor hanya untuk bikin e-KTP,” tambahnya kembali dengan nada ketus.
Sebagai pelayan publik, selain tidak bersahabat, Camat Gabus juga mengeluarkan kalimat yang tidak enak di dengar kepada awak media. Niken Camat Gabus tidak memahami Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu produk hukum di Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan di undangkan pada tanggal 30 April 2008 serta mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.
"Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu".
Sementara dari pantauan media, antrian e-KTP di Kecamatan Gabus, cukup membludak. Seperti dikatakan salah seorang warga Gabus yang namanya tidak mau disebutkan, yang menjelaskan bahwa dia sejak pagi sudah mengantri untuk pembuatan e-KTP.
“Harusnya pelayanan e-KTP, kalau bisa dipercepat biar tidak padat antrian nya, jangan sampai menunggu terlalu lama. Nanti kalau terlalu banyak antrian malah blangkonya habis jadi nggak bisa jadi e-KTP nya dan paling tertunda lagi,” katanya.


Share:

Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Sokokulon

Targethukumonline. Pati - Kepala Desa Sokokulon Masrikan, melantik perangkat desa Staf Urusan Keuangan dan Staf Kepala Dusun Gantungan Desa Sokokulon Kecamatan Margerejo Kabupaten Pati, Kamis (22/9).




Pelantikan perangkat desa yang dimulai pukul 9.00 WIB di hadiri, Camat, Kapolsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur Muspika.
Dalam sambutannya Masrikan selaku Kepala Desa Sokokulon menyampaikan bahwa perangkat desa yang yang baru semoga jadi perangkat yang baik untuk melayani masyarakat.
“Selamat atas pengakatan Anik Wiyati SIP sebagai staf urusan keuangan dan Endang Sunarti SE sebagai Staf Kepala Dusun Gantungan. Semoga desa Sokokulon bisa lebih baik dengan kehadiran perangkat desa yang baru,” kata Masrikan.
Setelah acara pelantikan selesai, Anik Wiyanti SIP dan Endang Sunarti SE mengundang rombongan untuk makan bersama di kediamannya sebagai wujud syukur karena Anik dan Endang sudah dilantik menjadi perangkat desa yang baru.
Disela acara makan bersama saat di wawancarai, Anik Wiyanti mengucapkan rasa terimakasih kerena sudah diterima menjadi perangkat Desa Sokokulon dan dilantik oleh Kades sebagai Staf Urusan Keuangan Desa.

“Mohon doanya agar saya bisa melaksanakan tugas dengan baik di Desa Sokokulon ini, saya siap dibimbing dan belajar. Dan saya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga sebagai perangkat desa,” ujar Anik.
Ditambahkan Endang Sunarti, Kami juga ucapkan terimakasih kepada media pers yang sudah mau meliput acara pelantikan kami berdua sampai selesai. “Semoga dengan adanya acara ini kami bisa semakin dekat dengan awak media, kinerja kami siap di kontrol oleh para awak media,” tutup Endang sambil tersenyum.
Share:

Sabtu, 24 September 2016

Pendampingan Koramil Kec. Gunung Wungkal

Targethukumonline. Pati – Langkah nyata TNI manunggal bersama rakyat seringkali melakukan penyuluhan dan pendampingan ditiap tiap rayon dan wilayah seperti halnya Babinsa Desa Gunungwungkal Serda Ansori yang selalu aktif melaksanakan Giat maupun menghadiri rapat koordinasi tentang pengendalian hama penggerek batang padi, di kantor BPK Kecamatan Gunungwungkal. Jum’at(23/09/2016)

Hadir dalam acara tersebut

1). Koordinator PPL Bpk Su’udi.

2). Mantri tani. Bpk Khahar.

3). Seluruh PPL kec.  Gunungwungkal.

4). Anggota koramil 14/Gunungwungkal di wakili Babinsa Ds Gunungwungkal Srd Ansori.

Rapat dan koordinasi membahas tentang cara penanggulangan hama penggerek batang padi yang sedang di alami para petani.

Koordinator PPL Bpk Su’udi mengatakan untuk menindak lanjuti keluhan para petani mengenai hama penggerek batang padi  maka segera dilakukan langkah langkah dan tindakan yang tepat guna menanggulangi wabah penyakit yang ada.

PPL di dampingi Bapak Babinsa segera cek dilapangan dan segera buat perencanaan kapan akan dilakukan penyemprotan. Jangan sampai terlambat sehingga berakibat fatal alias gagal panen, untuk itu perlu diadakan koordinasi kepada semua pihak yang terkait baik para petani maupun dinas yang yang ada sehingga hasilnya nyata dirasakan oleh masyarakat.

 

Share:

Mayor Agus Harimurti Selangkah Lagi

Targethukumonline. Pati - Den Intel Dam:
Panglima TNI: Pengunduran Diri Mayor Agus Telah Disetujui

 23 Sep. 2016 17:07

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa prajurit TNI yang maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus mengundurkan diri dari kedinasan. Pernyataan Gatot ini menyusul pencalonan Mayor Agus Harimurti sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dari koalisi Cikeas.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI nomor ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016. Surat Telegram ini berisi tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pilkada bagi anggota dan PNS TNI sebagai turunan dari UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.



Saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (23/9/2016) Gatot mengaku, Mayor Agus telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai prajurit TNI kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono.

"Mayor Agus sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya tadi pagi kepada KASAD dan tembusan kepada saya. Sebetulnya surat pengunduran dirinya cukup ke Pangdam Jaya, namun berhubung Pangdam sedang di Australia," kata Gatot.

Dia menegaskan, jika dalam Pilgub DKI 2017 nanti Mayor Agus kalah, yang bersangkutan tidak bisa kembali lagi menjadi prajurit TNI.

"Saya kembali tegaskan, apabila nanti kalah dalam Pilkada DKI, yang bersangkutan tidak bisa balik lagi menjadi prajurit TNI," ujarnya.

Dia menambahkan, permohonan pengunduran diri putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudoyono itu sudah disetujui oleh KASAD.

"Nanti setelah resmi mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI, yang bersangkutan otomatis sudah berhenti sebagai prajurit TNI," tutur Gatot.

Seperti diketahui, Mayor Agus saat ini masih menjabat sebagai Danyonif 203/Arya Kemuning di bawah jajaran Kodam Jaya. Agus dicalonkan sebagai bakal Cagub DKI oleh Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.
Share:

Kamis, 22 September 2016

Sang Patriot Kusuma Bangsa

TOKOH : Yos Sudarso, Sang Patriot yang Terkubur di luasnya Samudera

Nama Yos Sudarso tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Karena keberanian dan jasanya, tak heran nama pahlawan ini diabadikan sebagai nama jalan protokol di sejumlah kota di Indonesia. Komodor Yos Sudarso adalah perwira Angkatan laut yang gugur di laut Arafuru dalam perjuangan Trikora merebut kembali Irian Barat dari tangan penjajah pada tahun 1962.

Pertempuran ini adalah sebuah operasi yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat yang masih dalam kekuasaan Belanda. Operasi intelijen menjadi pilihan yang paling strategis karena kekuatan militer Indonesia dianggap belum mampu menandingi pasukan Belanda pada perang terbuka. Tujuan dari operasi ini adalah membangun pos-pos intelijen di daratan Irian Barat. Pasukan Militer Indonesia tidak memiliki informasi tentang Irian Barat, baik informasi tentang musuh, keadaan alam, dan medan Papua Barat itu sendiri. Itulah tujuan infiltrasi ini, dan tugas tersebut tersebut diserahkan kepada Angkatan darat. Menteri keamanan tidak mengetahui adanya operasi ini, dan tidak ada bukti tertulis mengenai operasi ini. Hal inilah yang menjadikan para Sejarawan menyimpulkan bahwa para perwira operasi ini melaksanakan operasi intelijen dengan kesepakatan mereka sendiri.

Pemimpin dari operasi ini adalah Letkol Sudomo. Pada tanggal 5 Januari 1962 Letkol Sudomo memimpin rapat koordinasi dengan 4 komandan MTB yang akan ikut dalam operasi. Jabatan Yos Sudarso saat itu adalah deputi Operasi KSAL (Kepala Satuan Angkatan Laut) dan sebenarnya beliau tidak terlibat dalam operasi ini. Namun karena solidaritas dan keputusannya sebagai seorang prajurit dan pemimpin yang bertanggung jawab akan anak buahnya dan juga kedaulatan negara, maka Yos Sudarso memutuskan untuk ikut dalam operasi militer ini. Pada 9 januari 1962 menjelang maghrib, keempat MTB berangkat dari Tanjung Priok yang dipimpin langsung oleh Sudomo.

Baca Juga  PPATK Berikan Data Negara Australia Penyumbang Dana Teroris Terbesar
Dikatakan oleh Suharmaji mantan ABK Macan Tutul, ketika daratan Irian Barat sudah terlihat secara remang-remang, secara mendadak dari lambung kanan ada pesawat belanda yang bergerak lalu kembali dan menembaki kapal-kapal MTB Indonesia, mereka juga menembakkan roket tetapi tidak mengenai MTB. Pada saat itulah kapal yang terakhir yaitu Macan Kumbang menembak pesawat-pesawat Belanda.

Pasukan militer Indonesia ini juga tidak mengetahui bahwa disekitar mereka sudah ada kapal destroyer Belanda yang menyambut kedatangan mereka. KRI Macan Tutul yang digunakan oleh Komodor Yos Sudarso dan ketiga MTB lainnya ini tidak dilengkapi dengan torpedo sebagai senjata utamanya, sehingga tidak ada perlawanan ketika operasi ini terbongkar oleh pihak Belanda. Karena Belanda berpikir bahwa kapal-kapal MTB ini dilengkapi dengan torpedo, maka sebelum pasukan Indonesia menyerang mereka menyerang terlebih dahulu dengan memberondong dan mengkonsentrasikan tembakan ke kapal-kapal MTB Indonesia tersebut. Kenyataanya, keempat MTB ini memang tidak dilengkapi dengan Terpedo.

Belum begitu lama setelah Yos Sudarso mengambil alih pimpinan operasi, anjungan KRI macan Tutul terbakar. Menurut pengakuan Sukirman mantan ABK Macan Tutul yang mengisahkan detik-detik akhir gugurnya Yos Sudarso. Sang Komodor menyampaikan pesan melalui radio RPF nya yang pasti diterima oleh kedua kapal dan oleh pos-pos PHB seluruh TNI angkatan laut dan institusi TNI lainnya. Pesan tersebut adalah “Kobarkan Semangat Pertempuran”. Seketika itu juga, KRI macan tutul tenggelam dan suasana menjadi sunyi.

Gugurnya Orang nomor dua di lingkungan angkatan laut Republik Indonesia, sekaligus pahlawan Nasional Indonesia Komodor Yos Sudarso. Bahkan mungkin masih banyak yang belum mengetahui akan adanya peristiwa pertempuran Aru ini. Lautan Arafuru menjadi saksi perjuangan Komodor Yos Sudarso. Peristiwa ini memberikan nilai moral dimana integritas bangsa adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar dan ini menjadi harga mati. Keputusan, keberanian, serta patriotisme itu muncul untuk melawan belenggu penjajahan.

Share:

Lima Negara Yang Dilatih Militer Indonesia

5 Negara di Dunia yang Militernya Dilatih oleh Tentara Indonesia.

Targethukumonline. Pati - Meskipun kemiliteran Indonesia berada di urutan 12 dari 126 negara di dunia, namun kemiliteran Indonesia ternyata menjadi panutan negara-negara lain. Bahkan negara-negara itu secara khusus meminta agar militernya dilatih oleh Tentara Negara Indonesia (TNI).

Satuan yang kerap membawa nama baik kemiliteran Indonesia yakni Satuan Komando Pasukan Khusus atau yang dikenal dengan Kopassus TNI AD. Pada 2014 lalu misalnya, Kopassus kebanjiran permintaan untuk melatih militer-militer di negara ASEAN, khususnya dalam bidang regu tembak.

Berdasarkan laporan berikut 5 negara yang militernya dilatih oleh tentara Indonesia.

Negara di Afrika Utara

Kopassus merupakan salah satu korps terbaik yang dimilik TNI AD, namanya kerap mengharumkan kemiliteran Indonesia lewat berbagai prestasi dan kesuksesan misi. Tak heran jika negara-negara di Afirka Utara meminta Kopassus untuk meng-upgrade kemiliteran di sana, khususnya di bidang survival, strategi, bela diri yang tidak begitu tergantung pada peralatan canggih.

Timor Leste

Permintaan khusus agar TNI melatih militer Timor Leste datang sejak 2012 lalu. Wakil Panglima militer Timor Leste, Filomeno Da Paixa De Jesus terang-terangan meminta agar militernya dilatih oleh Kopassus khusunya di bidang tembak. Maka TNI pun mencoba membangun simbiosis saling menguntungkan dengan menjual senjata buatan PT Pindad dan atribut militer bikinan Sritek yang bercokol di Solo, Jawa Tengah.

Bruna
Negara kecil yang kaya dengan sawit ini juga terang-terangan mengaku kepincut dengan Kopassus. Mereka bahkan berniat menyewa Kopassus untuk melatih grup tembak militer Brunai yang akan tampil di sebuah ajang tembak dunia.

Kamboja

Kamboja menjadi salah satu negara yang telah membuktikan keunggulan kemiliteran Indonesia. Militer Kamboja dilatih oleh satuan TNI AD bernama Batalyon Komando 911. Kini militer Kamboja yang dilatih satuan tersebut digadang-gadang sebagai salah satu satuan paling gahar di Kamboja.

Myanmar

Pada ajang Asean Armies Rifle Meet (AARM) 2014 silam, Myanmar secara langsung meminta agar militer Indonesia bersedia melatih militer Myanmar. Saat itu, Myanmar terpukau pada aksi Kopassus yang mampu menyabet 29 medali dari 45 medali emas yang ada.

Share:

Satlantas Pati Giat Ops Rutin

Targethukumonline. Pati - Pada sore hari (Kamis,22/09/2016) Satuan Petugas Lalu Lintas Polres Pati menggelar kegiatan Operasi Rutin di Jl. Diponegoro Pati dengan didukung personil Polwan Yang dipimpin dua Perwira Pengendali Operasi (Padal Ops) yakni IPTU Parsa (Kanit Reg Ident) dan IPTU Syamsi, SH (Kaur Bin Ops) melakukan pemeriksaan pada pengendara sepeda motor yang ada. Seluruh Pengendara yang melintas di jl.Diponegoro Pati diberhentikan oleh petugas lantas pati guna dilakukan pemeriksaan kelengkapan yang ada baik dari fisik sepeda motor maupun kelengkapan lainya termasuk Helm, SIM dan STNK.


Dalam Operasi tersebut yang dimulai dari pukul 15:00 WIB hingga Pukul 16:30 WIB tersebut telah terjadi pelanggaran dengan tilang Sebanyak 31 Pelanggar, dengan perincian pelanggaran dengan BB (Barang Bukti) 2 Unit Sepeda Motor, 4 buah SIM, 25 Lembar STNK , dengan Kegiatan Operasi ini diharapkan masyarakat pati dan para pengguna jalan raya lebih tertib dalam berlalu lintas, mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan ,Karena kecelakaan di awali dari pelanggaran lalu lintas.Kasat lantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari SH, SIK, Msi melalui Kanit Reg Ident IPTU Parsa dalam keterangannya menjelaskan bahwa Operasi tersebut adalah Operasi Rutin sasaran Operasi tersebut adalah mengantisipasi terhadap  Curas, Curanmor, Curat, Ilegalloging, Narkoba dan Senpi.
Diharapkan Masyarakat Pati utamanya para Pengendara Sepeda Motor (SPM) Untuk lebih tertib berlalu lintas, jadilah Pelopor Keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan kesadaran seperti itu akhirnya bisa menciptakan keselamatan keamanan dan kenyamanan berkendara sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) pungkasnya.
Share:

Silaturahmi Kabiro Jateng Investigasi Aktual Bersama Kapolres Pati

Targethukumonline. Pati - Merenungi dan menyikapi suatu keadaan maupun permasalahan yang ada, harian mingguan Investigasi Aktual yang dikibarkan oleh Kabiro Investigasi Aktual Jawa Tengah bapak Sabari" menyatakan bahwa akan selalu memberi sentuhan yang bijak maupun Investigasi yang adil jujur transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat terkait informasi media yang benar.


Untuk itu selaku kabiro Investigasi Aktual Jawa Tengah bapak Sabari menegaskan dalam kesempatan pertemuan bersama bapak Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo SIK bahwa media Investigasi Aktual akan bersinergi bersama seluruh jajaran Polres Pati dalam menciptakan hubungan suasana yang harmonis dan kondusif, pertemuan silahturahi forum wartawan pati bersama sama lembaga maupun institusi ini dapat terjalin komunikasi yang saling bersinergi, harapan inilah yang kedepannya bisa lebih ditingkatkan dalam pembangunan kota Pati tercinta, semoga pertemuan yang bertempat dikolam pemancingan sumber urip plangitan pati ini bisa menjadi agenda dan mitra yang strategis antara jajaran penegak hukum maupun rekan - rekan dari Pers.
Bapak Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo SIK sangat mendukung dan mengucapkan terimakasih kepada dewan Pers maupun forum wartawan pati bisa bertatap muka satu persatu semoga silaturahim pertemuan ini bisa diambil momentumnya sesuai dengan UU Pers dan kode etik yang telah ada tegasnya".
Share:

Rabu, 21 September 2016

Studium General Bersama Ganjar Pranowo di STAIP Pati

Targethukumonline. Pati – Perubahan teknologi informasi global yang begitu cepat, tentunya harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang ada melalui kurikulum baru agar para akedemisi dan mahasiswa/mahasiswi dapat menjadi tulang punggung masa depan bangsa dan negara, tatanan ini oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kali ini berkesempatan hadir di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) untuk memberikan stadium general mahasiswa baru.
Pada kesempatan ini, Ganjar menyampaikan betapa pentingnya pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah kabupaten agar muncul gerasi muda yang tangguh dan mampu membawa perubahan lebih baik.
“Di tingkat dunia, sekolah tinggi Indonesia mendapatkan peringkat ke 600. Jadi kita harus betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan kita,” ujarnya.
Ganjar juga menbahkan, saat ini pendidikan-pendidikan di daerah, terutama di Jawa Tengah memang mempunyai tantangan tersendiri. Jadi pendidik harus mampu menciptakan generasi muda yang mempunyai intelektualitas yang tinggi.
“Tantangan pendidikan semakin nyata. Karena mau tidak mau para pendidik harus mampu menciptakan kader intelektual yang mumpuni, SDM yang mumpuni,” tandasnya.
Share:

Menuju Gerbang KPU Dengan Bersepeda Ontel

Targethukumonline. PATI - Tepat pukul 09.30 WIB start dari pendopo kabupaten pati Haryanto dengan diiringi pasangannya Saiful  Arifin calon Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2017-2022 menaiki Sepeda ontel menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas, dengan bersegaram batik khas Pati diikuti oleh masa pendujungnya.
Pasangan Haryanto-Arifin dalam perjalanannya diatas sepeda sambil melambaikan tangan menyapa masyarkat yang ingin melihatnya di sepanjang jalan yang dilewati. 


Kurang lebih 750 orang yang terdiri Pimpinan Partai pengusung, Ketua PAC sampai Ranting Partai pengusung, Perangkat Desa yang tergabung di PPDI dan Relawan Haryanto ikut dalam rombongan mengantar sampai ke KPU.
Pasangan Haryanto-Arifin yang diusung oleh Patai Gerinda, PDI-P, Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar dan PKB lebih awal melakukan pendaftaran ke KPU hari ini, Kamis, 22/9, Hari pertama di buka pendaftaran peserta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. 
Share:

Serangan Pati Unus ke Malaka

Targethukumonline. Pati - Awal mula armada Portugis mengarungi Samudera Atlantik adalah berlayar menyusuri Sungai Tagus yang bermuara ke arah samudera kemudian dari Samudera Atlantik melewati Tanjung Harapan (Cape of Hope) Afrika dan melanjutkan pelayaran sampai ke Selat Malaka. Dari Selat Malaka armada tersebut melanjutkan penjelajahannya ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah yang saat itu sebagai komoditas yang setara dengan emas kala itu untuk dikirim ke Eropa. Motivasi Portugis memulai petualangan ke timur dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis, yaitu feitoria, fortaleza dan igreja (gold, gospel and glory).


Gubernur Portugis yang kedua Alfonso d’Albuquerque dari Estado da India merupakan arsitek utama pergerakan ekspansi Portugis ke Asia. Dia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka yang berangkat dari Goa dengan membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Tiba di Malaka pada awal Juli 1511 kemudian pada tanggal 10 Agustus 1511 Malaka dapat ditaklukannya. Setelah menguasai Malaka Portugis bergerak mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah yaitu Kepulauan Maluku.
Melalui strategi ini Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa dan selama kurang lebih 15 tahun (1511-1526) Nusantara menjadi akses kemaritiman penting bagi Portugis. Di selat itu Portugis menjadikannya sebagai rute maritim menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda dan Maluku.
Praktis kedatangan Portugis ke Selat Malaka yang kemudian memonopoli perdagangan dan menyebarkan agama Kristen menyebabkan kepentingan Kesultanan Demak terganggu. Maka dari itu dalam waktu setahun Pati Unus segera mempersiapkan armada-armadanya untuk diberangkatkan ke Malaka.
Adapun persiapan yang terpenting dalam melakukan perang selain senjata adalah tenaga manusia dukungan logistik dan angkutan. Penggalangan pun berhasil dilakukan, Palembang, Jepara, Cirebon dan Johor bersedia membantu Pati Unus untuk menyerang Malaka puluhan telik sandi (intelijen) juga dikirim ke Malaka yang kemudian dapat memobilisir pedagang-pedagang Jawa disana.
Pasukan telik sandi itu diketuai oleh Utimuti Raja yang sebelumnya memihak kepada Portugis pada saat menaklukan Malaka tahun 1511, sehingga Portugis memberikan kedudukan yang cukup baik kepadanya, ekspedisi Pati Unus ke Malaka pada tahun 1512 memiliki kekuatan 10.000 orang prajurit yang diangkut menggunakan 100 buah kapal jung berukuran dua ratus ton.
Kapal yang digunakan untuk mengangkut perlengkapan dan prajurit terdiri dari beberapa jenis antara lain disebut jung, merupakan kapal layar yang berukuran beberapa ratus ton. Penggeraknya adalah layar yang dipasang pada tiga buah tiang yang mempunyai bobot antara 400–800 ton.
Jenis yang lain adalah lancaran, merupakan kapal layar atau dayung hampir sama halnya dengan jenis jung kemudian kapal Pangajava, merupakan kapal yang dibuat khusus untuk perang dan dapat dipersenjatai dengan meriam tenaga penggeraknya adalah layar dan dayung.
Strategi Maritim Pati Unus
Secara strategi, persiapan pasukan Pati Unus sudah teramat matang dalam serangan itu sudah memiliki ends (tujuan), means (alat) dan ways (cara). Ketika ketiganya berkolaborasi, diadakanlah serangan besar-besaran ke Malaka.
Ketika pasukan Pati Unus telah terlihat di Selat Malaka maka tugas pasukan darat yang sebelumnya telah berada di sana sebagai telik sandi dan mampu memobilisir para pedagang serta penduduk asli yang simpati dengan Demak melakukan serangan dengan mengepung benteng A Famosa, pusat pertahanan Portugis. Namun sial seluruh strategi Pati Unus dapat diketahui dengan jelas oleh Portugis, seorang Tome Pires yang awalnya merupakan juru catat Alfonso d’Albuquerque menjelma menjadi intelijen yang tangguh dan menguasai seluruh data musuh.
Atas pengintaiannya pula Utimuti Raja sebagai pemimpin telik sandi Demak di Malaka tertangkap dan kemudian dihukum mati. Kematiannya itu tidak diketahui oleh Pati Unus ketika strategi yang direncankan akan dijalankan, Pati Unus tidak mendapatkan bantuan dari pasukan telik sandi yang berada di Malaka maka dengan leluasa Portugis memukul mundur pasukan Pati Unus yang berjumlah besar bala bantuan dari Goa pun turut menggulung pasukan Pati Unus.
Akhirnya hanya bermodalkan rawe-rawe rantas malang-malang putung dengan minim data Pati Unus tetap mengobarkan peperangan di Selat Malaka. Setelah mengetahui pasukannya kalang kabut, Pati Unus menarik mundur tentaranya ke Demak dari seratus kapal yang diberangkatkan hanya kembali 20 kapal. Banyak pasukan Pati Unus yang tewas dan tertawan oleh Portugis termasuk Sultan Palembang.
Pati Unus naik tahta pada tahun 1518 namun Pati unus tidak lama memerintah Demak pada tahun 1521 telah tersebar berita tentang kematiannya. Kepahlawanan Pati Unus dalam memimpin armada perangnya untuk melawan tentara Portugis yang memiliki armada perang tangguh dan senjata modern merupakan hal yang sangat heroik, sehingga Pati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor.
Kegagalan Intelijen
Satu catatan penting akibat gagalnya Pati Unus menaklukan Portugis di Malaka, ialah kegagalan intelijen Demak yang mencari data tentang Portugis.
Teori Sun Tzu menyebutkan “barangsiapa yang mengetahui lawannya, maka dialah pemenang perang”. Teori tersebut sangat sesuai dengan kasus kegagalan Pati Unus di Malaka meskipun sebesar apapun armada dan logistik perang namun ketika tidak menguasai data musuh maka sia-sia lah instrument itu. Dari peristiwa itu nama Tome Pires kemudian menjadi intelijen legendaris Portugis yang tersohor di Nusantara, langgengnya kekuasaan Portugis di Nusantara karena perannya.
Namun sang intelijen ulung ini harus menemui ajalnya di negeri Tiongkok saat misi yang sama di Nusantara coba diterapkan di sana. Gerak-geriknya sebagai duta telah terdeteksi oleh tentara Tiongkok yang kemudian memenjarakannya di Kiangsu hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu teori intelijen untuk kepentingan nasional suatu bangsa sangat memegang peranan penting. Dalam konteks ini maka pendekatan akan intelijen maritim sangat melekat atau saat ini yang lazimnya berada pada Angkatan Laut atau instansi-instansi lainnya.
Share:

Terbunuhnya Gubernur Jenderal Batavia

Targethukumonline. Pati - Ki Lurah Bagus Wanabaya Komandan Intelejen Pasukan Sandi Tempur Kesultanan Mataram.
Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah suami Kanjeng Roro Sekar Pembayun putri Panembahan Senopati ing Mataram, perkawinan tunggalnya menghadirkan putra ki Bagus Wanabaya yang lahir di Pati Jawa Tengah pada tahun 1588, ki Bagus Wanabaya bersama ibunya sempat berguru pada Pangeran Benawa putra Joko Tingkir diwilayah Kendal Jawa tengah. Pada tahun 1818 bagus Wanabaya bertempur dipihak Mataram dibawah pimpinan Ki Bahurekso melawan Pos VOC di Jepara Jawa Tengah dan pertempuran Jepara tersebut dimenangkan oleh pihak Mataram.


Selanjutnya Ki bagus Wanabaya bersama keluarga besar Kanjeng Roro Sekar Pembayun hijrah ke Pajajaran untuk bertemu dengan orangtua Nyimas Linggar Jati istri Ki Bagus Wanabaya, adik dari sahabat karibnya yaitu Purwagalih atau disebut Ki Jepra (jenazahnya dimakamkan didalam Kebon Raya Bogor Jabar) selanjutnya karena mereka sudah berkomitmen untuk membangun jaringan intelejen mataram di Batavia rombongan veteran Perang Jepara 1618 itu kembali menduduki pos di wilayah Banjaran Pucung Cilangkap Tapos Depok tepat di mata air Kali Sunter, mereka mendirikan basis gerilya dengan bimbingan Pangeran Jayakarta yang saat itu berkedudukan di Batavia diwilayah Jatinegara.
Ki Bagus Wanabaya memimpin sekitar 80 tentara Mataram yang merupakan pasukan khusus yang bergerak dalam wilayah Benteng Batavia, merekalah pasukan Pandu Mataram yang kelak mempunyai peranan penting saat Sultan Agung menyerang Batavia di tahun 1628 - 1629. Sayangnya Kanjeng Roro Pembayun tak bisa menikmati buah kemenangan Mataram, beliau meninggal di Jatinegara 1625 tertembak pasukan VOC yang sedang menyerbu Pos Pangeran Jayakarta jenazahnya dimakamkan di Keramat Kebayunan Tapos Depok.
Pada tanggal 20 September 1629 Nyimas Utari Sandijayaningsih, putri Bagus Wanabaya yang menyamar sebagai penyanyi tempat hiburan ( semacam kafe di masa itu ) yg berada di Batavia berhasil menjebak JP Coen kedalam kamar pribadinya dan malam itu JP Coen gubernur jendral VOC terbunuh .
Dalam laporan resmi VOC JP Coen wafat akibat penyakit kolera pada tanggal 21 September 1629 kedudukannya digantikan oleh gubernur jendral Jaques Specx. Pasukan sandi khusus Mataram yang berhasil membunuh JP Coen membawa kepala JP Coen untuk diserahkan kepada Panembahan Juminah sebagai Jendral Mataram di Batavia, keberhasilan ini membuat Sultan Agung menerima saran Panembahan Juminah  untuk menghentikan serbuan Mataram ke Batavia.
Walaupun tak ada jasa bagi Ki Bagus Wanabaya dan keluarganya atas semua jerih payah perjuangan di benteng VOC, namun ia masih tetap berjuang hingga wafat dan dimakamkan di dekat ibunya di Kebayunan Tapos Depok.
Share:

Syarat Menjadi Pasukan Khusus

Targethukumonline. Pati - Kecepatan reaksi tidak hanya harus mampuni di medan lapang kadang disela semak belukar para prajurit Parako harus bisa bergerak cepat dengan senjata mengarah kedepan untuk mengejar musuh yang lari. Mengejar komposisi pas, kecepatan dan posisi pasukan itulah susahnya, waktu pendidikan ditetapkan selama 20 minggu.
Periode pelatihan dibagi atas Latihan Dasar Komando (10 minggu), Gunung dan Hutan (enam minggu) dan Pendaratan Laut (empat minggu). Dalam ketiga tahapan ini, siswa komando menerima 63 materi pelajaran seperti teknik tempur, baca peta, pionir, patroli, survival, naik gunung serta pendaratan dengan kapal motor dan pendaratan amfibi. Pada masa setelah itu, waktu pendidikan mengalami peningkatan menjadi 22 minggu.
Malah karena kebutuhan organisasi dan lapangan yang terus meningkat, tahun 1991 waktu pendidikan menjadi 28 minggu.
Para petinggi di Mako Kopassus terus berupaya mengupgrade kemampuan dan keterampilan prajurit. Maka diciptakanlan 28 jenis pendidikan dan kursus untuk mempertajam kemampuan. Mulai dari pendidikan sandi yudha, kursus pelatih komando, kursus pelatih sandi yudha, kursus pelatih para, kursus pelatih free fall, kursus jump master dan kursus pandu udara (path finder).


Hingga pertengahan 1990-an, Kopassus akhirnya mencapai pertumbuhan terbesarnya. Dari tiga grup dikembangkan menjadi lima grup. Kebutuhan personel meningkat dengan cepat ujung ujungnya yang kelimpungan adalah Pusdik Passus. Untuk mengakalinya, akhirnya gelombang pendidikan yang sebelumnya sekali setahun dijadikan dua kali.
Dan untuk memberikan jeda refreshing kepada Pusdik waktu pendidikan dikurangi menjadi 20 minggu dengan tidak mengurangi materi artinya terjadi pemadatan materi. Dalam crash program ini calon prajurit diambilkan dari sejumlah Kodam serta wervinginternal di setiap grup Setelah kebutuhan terpenuhi, pendidikan komando kembali menjadi 28 minggu setahun sekali.
Paket ini masih dipertahankan hingga hari ini pendidikan komando diakhiri di Nusakambangan sebelum acara pembaretan, selalu diadakan demo penutup dari siswa komando yang disaksikan para undangan dan keluarga siswa.
Kopassus menyebut demo saat matahari terbit ini dengan Seruko (Serangan Regu Komando) setelah menyelesaikan pendidikan komando dan para dasar serta berhak menyandang brevet komando dan baret merah, saatnya berdinas pun dimulai.
Prajurit-prajurit baru itu disebar di Grup 1 dan 2. Di Grup, pada tahap awal mereka akan melaksanakan orientasi untuk mendapatkan gambaran tugas, nilai nilai dan tradisi satuan barunya. Baru setelah itu dibawah pembinaan Grup, mereka menerima beberapa materi latihan baik untuk meningkatkan kemampuan, setidaknya memelihara kualifikasi yang sudah diperoleh. Tuntutan selama di Grup adalah setiap prajurit minimal harus mengikuti  sekali tugas operasi, tuntutan ini adalah syarat mutlak apabila salah satu dari mereka dipromosikan ke Sat 81 atau Grup 3.
Pada masa menunggu sebelum tugas operasi turun prajurit diberi pendidikan lanjutan yaitu pendidikan spesialisasi dan pendidikan khusus di Sekolah Pertempuran Khusus (Sepursus). Sepursus diselenggarakan di Pusdik Passus Batujajar kemampuan yang akan dikuasai ini sangat menunjang dalam operasi komando.
Karena beroperasi dalam tim-tim kecil dengan menerapkan teknik-teknik unconventional warfare, pertempuran yang dilakukan memang tidak keroyokkan. Perebutan pengepungan, pencidukan, penyekatan atau penculikan tokoh musuh adalah jenis pertempuran yang tidak sembarangan.
Untuk itulah materi-materi di Sepursus diarahkan kepada kebutuhan tugas meliputi PJD (Pertempuran Jarak Dekat) perang kota, gerilya lawan gerilya dan antiteror.
Selain Sepursus prajurit juga diharuskan mengikuti pendidikan spesialisasi jika Sepursus difokuskan untuk level kelompok tempur maka pendidikan spesialisasi adalah kecakapan individu untuk mendukung kelompok tempur. Kopassus menggunakan istilah regu untuk kelompok tempur terkecilnya yang berkekuatan 10 orang.
Pendidikan komando
Melelahkan dan meruntuhkan mental itulah kesimpulan akhir dari pendidikan komando.
Ada yang kuat setengah kuat dan yang gagal di tengah jalan, penilaian akhir pendidikan komando dilakukan secara akumulatif dari puluhan materi yang diberikan. Dari penilaian itu akan terlihat kecenderungan, kelebihan dan kekurangan seorang prajurit, peserta gagal biasanya karena sakit.
Standar selama pendidikan di atas rata-rata kalau nilai jasmani di satuan lain minimal 61, Kopassus menerapkan angka 70 nilai yang sama untuk menembak, yang berat juga dalam urusan jasmani adalah renang nonstop 2.000 meter dan renang ponco menyeberangi selat dari Cilacap ke Nusakambangan.
Setidaknya ada dua materi yang bikin bulu kuduk merinding dalam tahap Perang Hutan.
Yaitu Pelolosan dan Kamp Tawanan Sebagian prajurit Kopassus yang ditanya soal dua materi ini hanya bisa tersenyum tipis “Berat, berat sekali tapi harus dilalui apapun yang akan terjadi,” tutur seorang prajurit Grup 1.


Pelolosan diawali dengan dilepasnya siswa satu demi satu di sebuah tempat di Nusakambangan.
Dalam hitungan tertentu harus tiba di save house di pantai Permisan. “Kalau ditarik garis, itu dari ujung ke ujung pulau hingga berakhir di Permisan,” jelas Kapten Inf Agus Widodo, Perwira Seksi Intel Grup 1. Pelolosan dimulai pukul 7 pagi hingga paling lambat memasuki save house pukul 10 malam.
Setelah dilepas instruktur siswa yang tidak dibekali apapun itu harus mampu menembus segala rintangan selama di perjalanan, rintangan baik dari alam atau rekaan para instruktur. Rekaan instruktur bisa berupa tembakan atau dikejar sampai tertangkap. “Kami harus berupaya agar tidak tertangkap, karena tertangkap sama saja gagal melaksanakan tugas,” kata Agus. Apa jadinya kalau tertangkap? Bayangkan saja perang sungguhan ketika seorang tentara musuh tertangkap, dimasukkan ke dalam tahanan lalu diinterogasi dan disiksa sampai buka mulut.
Gebukan, tendangan, hantaman benda keras dan sejumlah siksaan lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan, hukuman diterima bagi yang tertangkap katanya sejumlah tentara asing mengakui bahwa materi ini tidak manusiawi. Menurut Kapten Agus, latihan ini membuat mereka betul-betul sadar ancaman yang bisa saja diterima dalam sebuah pertempuran.
Selesai Pelolosan berikutnya sudah menunggu materi Kamp Tawanan jika di Pelolosan hanya yang tertangkap merasakan siksaan sebagai tawanan, maka di Kamp Tawanan seluruh siswa merasakannya. Selama tiga hari tiga malam siswa merasakan beratnya menjadi tawanan perang. Walau semua jenis siksaan fisik ini sudah ditentang lewat Konvensi Jenewa, namun siapa bisa menjamin tidak akan terjadi. Contoh paling aktual lihat saja penyiksaan tawanan Irak di Baghdad Correctional Facility yang dulunya Penjara Abu Ghraib oleh tentara Amerika Serikat di tahun 2004.
Share:

Eksepsi

Targethukumonline. Pati - Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection).
Bisa juga berarti pembelaan (Plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat.
Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu :
Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale).

■ Cara mengajukan Eksepsi ■

□ Cara pengajuan eksepsi diatur dalam beberapa pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR,

□ Cara pengajuan berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan berdasarkan pasal pasal tersebut terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis eksepsi yang bersangkutan.

■ Cara mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dan Relatif (Exceptio Declinatoir)
Pengajuan Eksepsi kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa :



□ Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN), dengan kata lain tergugat berhak mengajukannya sejak proses dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan.
□ Bahkan dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi.
■ Selanjutnya berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut “ dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.” Yang dimaksud dalam pasal ini adalah
Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

■ Cara pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie)
Bentuk dan saat pengajuan eksepsi kompentensi relatif diatur dalam pasal 125 (2) dan pasal 133 HIR bertitik tolak dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan hal sebagai berikut :
□ Bahwa pengajuan eksepsi kompetensi relatif dapat diajukan secara lisan hal tersebut diatur dalam pasal 133 HIR oleh karenanya PN tidak boleh menolak dan mengenyampingkannya, dan hakim harus menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Selain itu pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dapat diajukan secara tulisan (in writing) hal tersebut diatur dalam pasal 125 ayat (2) Jo. Pasal 121 HIR.
■ Menurut Pasal 121 HIR, Tergugat pada hari sidang yangditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis, sedang pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan dalam surat jawaban  terguugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN yang bersangkutan.
■ Oleh karenanya eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban, berarti mengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bantahan terhadap pokok perkara.
□ Meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktek hukum dan doktrin hukum. dan sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, yang mengatur sebagai berikut :
■ Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.
Dalam praktik acara perdata ternyata banyak sekali bentuk eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi yang cara pengajuannya diatur dalam pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan :
semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi.
Bentuk pengajuan eksepsi tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, sepanjang eksepsi disampaikan sekaligus bersama dengan bantahan/jawaban pokok perkara. Dan jika eksepsi tersebut terdiri dari beberapa jenis eksepsi selain eksepsi kompetensi absolut maka harus dilakukan secara sekaligus tidak bisa dipisah-pisahkan. Eksepsi lain yang tidak diajukan secara sekaligus bersama jawban pertama dianggap gugur sebagaimana tafsir pasal 136 HIR dan 114 Rv.
Penyelesaian Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir.

■ Dan jika eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, yaitu dengan amar putusan : mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Dan bila eksepsi ditolak maka pengadilan akan mengeluarkan putusan positif berdasarkan pokok perkara sehingga putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara Penggugat dan Tergugat.

☆ Jenis Eksepsi :
■ Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal perundang-undangan tertentu. Misalnya :
■ Eksepsi nebis in indem ditarik dan dikonstruksikan dari pasal 1917 KUH Perdata. Eksepsi dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya.
■ Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard).
□ Secara garis besar eksepsi prosesual dapat dibagi kepada dua bagian :
■ Eksepsi tidak berwenang mengadili yang sebelumnya telah dijelaskan dan dapat diklasifikasikan, eksepsi karena pengadilan tidak berwenang secara absolut dan eksepsi karena pengadilan tidak berwenang secara relatif.
□ Dan untuk eksepsi kewenangan relatif pengadilan berkaitan langsung dengan pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv.
■ Berdasarkan ketetuan tersebut telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan : (actor sequitor forumrer), (actor sequitor forumrer dengan hak opsi), (actor sequitor forumrer tanpa hak opsi), tempat tinggal Tergugat, forum rei sitae, forum rei sitae dengan hak opsi, dan domisili pilihan. Lebih lanjut dibawah ini dibahas mengenai eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi.
■ Eksepsi ini terdiri dari berbagai bentuk atau jenis dan yang paling sering ditemukan dalam praktek antara lain :

■ Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, dalam hal ini dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain karena surat Kuasa bersifat umum, hal ini dapat menjadi bagian eksepsi karena untuk berperkara dipengadilan harus menggunakan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 123 HIR. Kemudian eksepsi karena surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 tahun 1971 (23 januari 1971) jo. SEMA No. 6 tahun 1994 (14 Oktober 1994).
■ Dan eksepsi karena surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang misalnya surat kuasa yang diberikan oleh komisaris perseroan, padahal menurut UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan yang dapat mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalah direksi.
■ Eksepsi Error in Persona, Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in person.
■ Bentuk atau jenis eksepsi ini meliputi peristiwa sebagai berikut :
□ Eksepsi diskulifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan PN karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Sebagai contoh apabila yang mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal ini tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskulifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas nama yayasan.
Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat,  sebagai contoh putusan MA no 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.
■ Exceptio plurium litis consortium, alasan dalam mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

■ Ekseptio Res Judicata atau Nebis In Idem, atau disebut juga exceptie van gewijsde zaak, kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

■ Exceptio Obscuur Libel,  yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :
Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).
Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, anatara lain tidak disebutnya batas batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat.
Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, untuk memahami hal ini perlu mengambil contoh putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah terebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina singkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum.
Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, meskipun ada yang berpendapat wanprestasi atau ingkar janji (default) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Alasannya, seorang debitur yang ingkar janji atau lalai memenuhi pembayaran utang tepat pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran atas hak kreditur. Dengan demikian, terdapat persamaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. akan tetapi jika diteliti lebih lanjut terdapat perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain :
Ditunjau dari segi hukum,
■ Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept, 3) wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

■ Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya.
Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, dasar timbulnya hak menuntut dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan ingebrekkestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio) kecuali jika dalam perjanjian telah mencantumkan mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan PMH tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi PMH pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.
Dari segi tuntutan ganti rugi, bertolak dari ketentual pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut sejak terjadi kelalaian (wanprestasi), dan pasal 1236 DAN 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari : kerugian yang dialami oleh kreditur, keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau interest. Sedangkan pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH tidak menyebutkan bentuk ganti ruginyam juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi dengan demikian dapat dituntut : a) ganti rugi nyata (actual loss) kerugian materiil; b) kerugian immateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).
Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan 1) mencampur adukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, 2) dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi 3) atau tidak tepat jika gugatan wanpretasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH, akan tetapi dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan dengan syarat harus tegas pemisahannya.

■ Eksepsi Hukum Materiil (materiele exceptie) dari pendekatan doktrin terdapat beberapa macam eksepsi hukum materiil yang cara pengajuannya tunduk pada pasal 136 dan 114 Rv dengan demikian caranya sama dengan eksepsi prosesual. Namun perlu diketahui jenis jenis eksepsi materil sebagai berikut :
Exceptio dilatoria,  atau disebut juga dilatoria exceptie yaitu gugatan penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktu yang disepakati atau karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur. Atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan.
■ Exceptio Premtoria,  yaitu jenis eksepsi yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Karena apa yang digugat telah tersingkir umpanya hal yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan 1381 KH Perdata, misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR. Bentuk exceptio peremtoria (peremtoria exceptie) antara lain terdiri dari :
■ Exceptio Temporis (eksepsi daluarsa). Menurut pasal 1946 KUH Perdata daluarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dan mengenai pengajuannya dapat diajukan disetiap tahapan sedangkan diperiksanya dan diputus bersama dengan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir.
Exceptio non pecuniae numeratae,  eksepsi yang berisikan sangkalan tergugat (tertagih), bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima. Akan tetapi eksepsi ini sangat erat kaitannya denan kemampuan atau keberhasilan tergugat membuktikan bahwa uang yang disebut dalam perjanjian tidak pernah diterima. Apabila tergugat tidak mampu membuktikan eksepsinyapun ditolak.
■ Exceptio doli mali,  atau biasa disebut juga exceptio doli presentis, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian. Dengan demikian eksepsi ini berikaitan dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata.
■ Exceptio metus,  eksepsi ini mengandung keberatan terhadap gugatan pengguagat yang bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (dwang) atau compulsion (dures). Eksepsi ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 1323 dan 1324 KUH Perdata.
■ Exceptio non adimpleti contractus, eksepsi ini dapat diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik, masing masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Seseroang tidak berhak menggugat apabilia dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
■ Exceptio Domini, eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat.
■ Exceptio litis pendentis, yaitu eksepsi yang berisikan bantahan bahwa sengketa yang digugat oleh penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhagig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya dipengadilan.

Sumber : Hukum Acara Perdata

Share:

Blog Archive