Senin, 22 Januari 2018

Demo Petani Pati Terkait Impor Beras Oleh Pemerintah Sangat Merugikan Petani Lokal

Targethukumonline. Pati - Demo petani Pati Selatan didepan kantor bupati Pati, Senin tgl (22/01/18), untuk menyuarakan aspirasi mereka mengenai kebijakan menteri perdagangan Enggartiasto Lukita yang akan mengimpor beras dari negara Thailand dan Vietnam.

Demo Petani Pati di alun - alun Pendopo kab. PATI.

Petani berharap Bupati Pati dan Ketua Dewan Pati mengawal aspirasi mereka, sehingga kebijakan impor beras dibatalkan, demo tersebut dijaga ketat oleh satuan keamanan Polsek Pati. Peserta demo yg berjumlah kurang lebih kurang lebih 200 petani dan juga mahasiswa dari Tuban dan Kediri.

Kebijakan impor beras oleh menteri perdagangan Enggartiasto Lukita itu sangat bertolak belakang dengan Nawa Cita presiden Joko widodo, selain itu juga kebijakan impor disaat sedang panen raya jelas akan membuat harga gabah petani jadi anjlok. 

Sehingga petani akan merugi karena biaya tanam sudah mahal dan harga pupuk juga mahal ditambah dengan kewajiban petani harus beli pupuk organik dan npk plus saat beli pupuk dipengecer, teriak orator diatas mobil komando aksi saudara Bambang Riyanto sang Korlap.

Ditempat terpisah perwakilan pengunjuk rasa melakukan audiensi dengan bupati Pati Haryanto dan ketua DPRD Pati Ali badrudin untuk mengawal aspirasi para petani agar kebijakan impor beras dibatalkan,  hasil audiensi tersebut disampaikan oleh ketua DPRD Pati dihadapan para petani, Bahwa pemerintahan kabupaten Pati menolak kebijakan impor beras menteri perdagangan dan akan terus mengawal aspirasi tersebut sampai kebijakan tersebut dibatalkan.

Unjuk rasa dengan kelompok masyarakat "Petani Berdikari" dengan harapan pemerintah pusat menghentikan impor beras, salah satu koordinator Mr. Santoso juga anggota kelompok Gapoktan Petani Berdikari sangat mengapresiasi ketua DPRD kabupaten Pati juga Bupati Haryanto yang menolak tegas kebijakan menteri Perdagangan tersebut.

Petani harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, jangan sampai karena kebijakan pemerintah akhirnya merugikan masyarakat, khususnya para petani di Pati dan di Indonesia pada umumnya. (Mat.Peci)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Blog Archive