Kamis, 31 Januari 2019

Terkait PTSL Bupati Punya Pesan Khusus Untuk Pj Kades

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto hari ini menghadiri acara sosialisasi Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, di ruang Pragolo Setda Pati.

Pada tahun 2023 pensertifikatan diharapkan sudah selesai.

Dengan bergantinya tahun dan terselesaikannya pemberkasan program PTSL tahun 2018, BPN Pati dan Bupati Haryanto beserta seluruh Forkompimda Pati, hari ini menghadiri sosialisasi program PTSL 2019 untuk 50 desa calon penerima program PTSL 2019.

"Meski PTSL 2018 belum selesai dibagikan, saat ini sudah disusul dengan program PTSL 2019", ujar Bupati.

Jika pada tahun 2018 Pati mendapatkan 45 ribu, maka pada  2019 Pati mendapatkan sebanyak 65 ribu.

"Ada yang berbeda dengan tahun lalu dimana jumlah desanya lebih banyak, sedangkan tahun ini jumlah desa lebih sedikit namun harus tuntas", imbuhnya.

Di tahun 2023 nanti, semua pensertifikatan di Kabupaten Pati ditargetkan sudah terselesaikan semua sehingga bila mana ada proses hukum terhadap tanah hanya antara pemilik tanah yang sudah memiliki sertifikat. 

"Tidak seperti saat ini yang mana selama ini masih bersandar pada C desa", lanjut Haryanto.

Akan tetapi perlu disayangkan, karena program yang sangat membantu ini, menurut Bupati, kadang - kadang menyisakan persoalan, permasalahan, yang timbul karena minimnya kepercayaan.

"Perlu diketahui bersama PTSL ini berbeda dengan PRONA, dimana PRONA ini sertifikat masal yang dibiayai pusat lebih banyak, nah kalau PTSL ini, dibiayai sebagian dan sisanya swadaya masyarakat dengan syarat tidak membebani masyarakat", terang Haryanto.

Yang jelas, imbuh Bupati, mengurus sertifikat melalui program PTSL lebih meringankan daripada mengurus secara reguler, di mana bila diurus secara reguler harus membayar BPHTB, PPH dan akan memakan biaya mencapai Rp 2 sampai 3 juta.

Haryanto dalam acara ini pun menghimbau, kepada desa yang masih dipimpin oleh Pj, agar mengajak kepala desa yang baru terpilih untuk turut  mengurus dan mensosialisasikan program PTSL ini kepada masyarakatnya, agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan.

Sementara itu, Kepala BPN Pati, Yoyok Anwar Hadi mengatakan bahwa Program PTSL ini dikatakan sistematis lengkap lantaran pemohon selain mendapatkan patok yang akan digunakan sebagai batas, juga harus memfotocopy berkas - berkas dengan lengkap, kemudian melengkapi materai dan mempersiapkan foto copy berkas C desa secara lengkap pula.

"Oleh karena itu, kami memohon bantuan para Kepala Desa, agar program PTSL untuk masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Selain itu, kepala desa juga diharapakan dapat menyiapkan data - data yuridis", pinta Yoyok.

Selain itu, lanjut Yoyok, program PTSL ini memang diperuntukkan untuk pengurusan sertifikat untuk yang pertama kali.

"Karena sifatnya yang pertama kali, jadi untuk mengurus balik nama, pecah sertifikat dan lain - lain pun tidak bisa. Pertama kali yaitu berasal dari C desa ataupun tanah - tanah bengkok pun bisa", imbuhnya. (ROI/humas)
Share:

Program Baru di Baznas Ini Dapat Dukungan dari Bupati Pati

Targethukumonline. Pati - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati, memberikan bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Margorejo, bersama Bupati Pati Haryanto hari ini (31/1) bertempat di Masjid Al Falah Kecamatan Margorejo Pati.

Pemberdayaan perekonomian menjadi program baru dari Baznas.

Imam Zarkasi Ketua Baznas mengatakan, program pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat merupakan program terbaru dari Baznas Pati. 

Sebagai awal pelaksanaan program tersebut, Kecamatan Margorejo menjadi pilot projects atau proyek percontohan untuk kemudian dilanjutkan ke wilayah lainnya. 

"Penerima bantuan ini adalah pedagang kecil yang menerima bantuan untuk mengelola usaha sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Imam menyebutkan, penyerahan bantuan ekonomi produktif digulirkan baru pertama kali tahun 2019 ini sebesar 40 juta di dua desa yaitu desa Bumirejo dan Margorejo. 

Masing- masing penerima bantuan mendapatkan 1 juta. 

Ia mengungkapkan, penerima bantuan ini merupakan kelompok yang terdiri dari toko kelontong, warung makan, catering, dan usaha lainnya. 

"Kami terus melakukan pembinaan kepada pelaku ekonomi kecil agar usaha mereka berkembang dan mampu mensejahterakan keluarga," ungkapnya.

Bupati Pati berharap dengan bantuan modal usaha, mereka tidak berjuang sendiri-sendiri tetapi berkelompok agar perekonomian mereka bisa lebih baik dan usahanya bisa bermanfaat.

"Tujuannya agar memiliki kekuatan dalam menjalankan ekonomi di perdesaan untuk memperlancar usaha sesama warga Pati," imbuhnya.

Bupati pun meminta penerima bantuan untuk membuktikan sebagai warga yang mampu memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.

"Demikian pula dalam menjalankan usaha tidak boleh hanya sesaat tapi harus terus berlanjut hingga bmmherhasil sesuai tujuan," tandas Bupati. (ROI/humas)
Share:

Safin Bagikan Jurus Jitu Dalam Menjalankan Bisnis

Targethukumonline. Pati - Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin) sebelum berkecimpung di dunia politik, telah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sukses yang merintis bisnis dari nol. 

Jurus jitu ala Safin.

Karena itulah, di tiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, Safin getol memotivasi para pelaku usaha.

Hal itu nampak saat tadi pagi, Wabup menerima audiensi Komunitas UMKM Pati (Kupat) di ruang Joyo Kusumo Setda Pati.

Ia tak segan membeberkan jurus jitu untuk meningkatkan usaha UMKM di Pati berdasarkan pengalaman sendiri dalam bidang usaha dan bisnis.

Jurus jitu tersebut antara lain, UMKM perlu percaya diri karena produk sudah bagus namun kadang secara marketing dan komunikasi branding memang kurang percaya diri. 

"Maka dari itu saya berpesan bahwa percaya diri adalah salah satu kiat suksesnya", tutur Safin.

Kemudian kiat sukses selanjutnya menurut Wabup adalah banyak jejaring. 

"Karena apapun itu kita harus membangun komunikasi kepada seluruh pasar dan seluruh komponen. 

Karena semakin banyak jejaring otomatis peluang pasar akan semakin banyak dan semakin luas", lanjutnya.

Dan yang terakhir, menurutnya adalah jangan takut kekurangan permodalan. 

"Karena kita bisa mengajukan pinjaman di bank dan digunakan untuk usaha produktif, tapi jangan pinjam bank lalu digunakan untuk konsumtif", pesan Safin.

Wabup pun menambahkan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan bank, pelaku usaha harus bisa menunjukkan bahwa produk yang akan dipasarkan betul-betul bagus dan menjanjikan. (ROI/humas)
Share:

UMKM Pilar Perekonomian Kabupaten Pati Sebagai Produk Unggulan Daerah

Targethukumonline. Pati - Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) kembali menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar roda perekonomian Kabupaten Pati. 

UMKM merupakan pilar utama perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkapkan Safin saat menerima audiensi dari Komunitas UMKM Pati (Kupat), pagi ini di ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati.

"Perekonomian di Pati bisa bertahan dan berkembang bahkan bisa menahan krisis memang dari UMKM.

Gerakan - gerakan kecil dari usaha kecil menengah seperti ini sudah seyogyanya harus benar - benar dijalankan maupun digerakkan", imbuhnya.

Audiensi yang dilaksanakan oleh pengurus inti Kupat dan dipimpin oleh ketua kupat Yuli Sanjoyo ini bertujuan untuk mendapatkan wejangan maupun motivasi terkait jalan dan perkembangan Kupat kedepannya.

Wakil Bupati Pati Saiful Arifin dalam arahannya menyampaikan bahwa terbentuknya Kupat ini memang penting sebab sebagai wadah untuk menampung bagi para pelaku UMKM yang ada di Pati dan sekitarnya.

"Saya sangat setuju bahwa UMKM ini terdapat wadah yang menaungi, tentunya demi kebaikan dan kemajuan juga perkembangan berbagai usaha yang telah dirintis dari Pati dan sekitarnya", jelas Safin.

Dengan terbentuknya wadah seperti ini, Safin berharap agar di dalam Kupat ini jangan sampai ada persoalan antar pengurusnya bahkan timbul rasa saling menyaingi disebabkan adanya produk yang sama.

Justru dengan wadah seperti ini, lanjut Safin, bagaimana semua pihak berpikir agar dapat menciptakan pasar yang membuat Kupat ini dapat semakin maju dan berkembang.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pengurus dengan semua pihak yang bersangkutan agar pasar yang tercipta tidak hanya di lokal Pati saja namun juga di luar kabupaten Pati.

"Berbicara bisnis adalah berbicara tentang bagaimana kita membangung jaringan dengan banyak orang. Sebab dengan terbangunnya jaringan ini, produk akan dapat berkembang secara otomatis. 

Selain itu, dalam menawarkan produk, hilangkan rasa minder, tetap harus percaya diri", imbuhnya.

Wabup Safin menegaskan bahwa dalam Kupat ini, secepatnya agar dapat mengurus status Halal untuk produk yang ada.

Selain itu ke depan, Safin juga mengupayakan agar di Pendapa Kabupaten Pati disediakan tempat untuk display produk - produk UMKM. (ROI/humas)
Share:

Rabu, 30 Januari 2019

Produksi Garam Hingga Ratusan Ton, Bupati Sayangkan Adanya Gudang Garam Impor

Targethukumonline. Pati - Siapa sangka, produksi garam di Kabupaten Pati mencapai 320 ton per tahun. 

Produktivitas petani garam di kabupaten Pati mencapai 320 ton.

Melihat kondisi ini, Bupati Pati Haryanto merasa keberatan dengan adanya penempatan gudang penyimpanan garam impor di wilayah Bumi Minatani. 

Hal ini dikarenakan Pati merupakan salah satu produsen garam dengan jumlah yang cukup lumayan besar, meski jumlah produksinya belum bisa mencukupi kebutuhan garam skala nasional. 

Mengingat kebutuhan garam nasional yang sangat besar dengan kebutuhan garam yang juga bermacam-macam baik dari jenis maupun kualitasnya.

Hal ini disampaikan oleh Bupati dalam acara Sosialisasi Daerah Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Rumah Makan Kampung Pati, Desa Widorokandang Rabu (30/01/19).

Ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan impor garam,  Bupati mengaku pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. 

Namun ia mengungkapkan, bersama Wakil Bupati pernah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah agar penyimpanan garam impor tidak ditempatkan di Kabupaten Pati. 

"Mungkin bisa dialihkan ke wilayah lain seperti Grobogan, Blora, atau daerah lainnya. Karena ketika ditaruh di Pati hal ini menjadi tidak efektif lantaran Bumi Minatani merupakan wilayah produksi garam," ujarnya.

Dengan produksi garam Kabupaten Pati sebanyak 320 ton per tahun, pihaknya yakin jumlah itu masih bisa mencukupi kebutuhan untuk garam konsumsi. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati perlu mengawal agar sumber pencaharian masyarakat pesisir di Pati tetap aman dan tidak terpengaruh oleh garam impor.

"Ketika dari 320 ton dikalkulasi dengan dikali Rp. 1000/kg maka sudah mencapai 320 miliar. 

Jumlah tersebut kan termasuk lumayan, belum lagi ditunjang dari sektor lain seperti perikanan tambak dan lainnya," ungkap Bupati Haryanto.

Bupati berharap, program Pugar ini bisa diterima oleh masyarakat, karena Pemkab dan pemerintah pusat lewat KKP juga menggelontorkan bantuan yang tidak sedikit. 

Dimana sebelumnya bantuan diberikan senilai 10 miliar sekarang menjadi 11 miliar. Terlebih dengan adanya program Pugar yang terintegrasi, ia yakin setelah program Pugar terintegrasi dengan sistem geo isolator ini berjalan dengan sendirinya. 

"Nantinya masyarakat yang masih menggunakan teknik produksi garam dengan cara tradisonal akan mulai mengikuti program ini. 

Karena hasil yang didapat untuk produksi garam dengan sistem ini bisa meningkatkan produksi," jelasnya.

Bupati juga menyampaikan, untuk menunjang program Pugar dan meningkatkan produktivitas petani garam di wilayah pesisir Kabupaten Pati, Pemerintah Desa (Pemdes) setempat juga bisa manfaatkan dana desa untuk mendukung produktivitas petani garam.

"Pemdes bisa alokasikan dana tersebut untuk membangun infrastruktur seperti saluran irigasi dan jalan. Justru, hal itu dianjurkan karena untuk produktivitas masyarakat," jelasnya. (ROI/humas)
Share:

Tinjau Banjir Sukolilo - Kayen, Bupati Haryanto Ingatkan Warga Soal Ini

Targethukumonline. Pati - Setelah mengunjungi salah satu bangunan di Jalan Raya Kayen-Sukolilo yang diduga menjadi penyebab banjir Kayen, Bupati Pati beserta Wakil Bupati dan sejumlah dinas terkait, melanjutkan peninjauan menuju Kecamatan Sukolilo, Desa Kasihan, Dukuh Penggingwangi untuk memberikan bantuan dan melihat langsung bencana banjir yang terjadi.

Pemberian bantuan langsung ke lokasi desa yang terendam banjir.

"Peninjauan ini dilakukan memang untuk memastikan kebenaran di lapangan, terkait informasi yang sebelumnya beredar tentang bencana banjir yang terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Pati", jelasnya saat dikonfirmasi.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa masyarakat jangan sampai termakan informasi yang belum jelas kebenarannya terkait banjir. 

Terlebih, seperti di Kayen maupun di Dukuhseti yang telah ditinjaunya beberapa hari sebelumnya, banjir memang kerap datang setiap tahunnya, bahkan masyarakat pun menganggap banjir ini hal yang biasa. Meski demikian, Pemkab terus mengupayakan solusi terbaik untuk penanggulangan banjir.

Sedangkan untuk pengawasan cuaca, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati juga telah berkoordinasi dengan BMKG. Hal ini perlu dilakukan, mengingat cuaca ekstrim yang sulit diprediksi.

"Tetapi yang terpenting kami himbau kepada warga, agar ketika tinggi air kian bertambah dari luapan sungai Juwana. 

Diharapkan, segera warga segera berkumpul di tempat pengungsian, agar aman", imbuhnya.

Meski musim penghujan diperkirakan sudah lewat ketika pemilihan umum serentak April 2019 mendatang, Pemkab Pati tetap akan bersiaga. 

Bila saat  pelaksanaan pemilu masih terjadi banjir maka akan dilakukan evakuasi korban banjir.

"Serta akan kita siapkan armada untuk memfasilitasi agar masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya," tandas Bupati. (ROI/humas)
Share:

Bangunan Penyebab Banjir di Kecamatan Kayen, Akan Ditinjau Ulang

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Saiful Arifin, Dandim, Sekda, Kepala Dinas Sosial, BPBD, Dinkes, PMI serta dinas terkait, hari ini meninjau lokasi bangunan yang disinyalir menjadi salah satu penyebab banjir rob yang terjadi di wilayah Desa Kayen, Kecamatan Kayen.

Dampak banjir tahunan ini akibat normalisasi sungai Juwana yang belum tuntas.

Di sela kegiatan peninjauan tersebut,  Bupati Pati Haryanto akan melakukan pengkajian lokasi tersebut lebih lanjut. Dan ketika wilayah tersebut merupakan arus sungai maka akan dilakukan normalisasi.

"Kami juga akan mengidentifikasi saluran air itu dengan peta saluran irigasi, nanti DPUTR akan membuat laporan secara komprehensif, kita sebelum melangkah harus sesuai data yang konkrit. Jadi wilayah tersebut harus kita pastikan dulu apakah bantaran sungai atau milik pribadi," ungkapnya saat dikonfirmasi.

Sedangkan untuk mengurangi dampak banjir, normalisasi Sungai Manggi di Kecamatan Kayen, juga akan segera dilaksanakan. "Karena normalisasi sungai tersebut sudah kita alokasikan di anggaran perubahan," imbuhnya.

Menurut Bupati Haryanto, banjir tahunan yang melanda wilayah tersebut merupakan dampak belum tuntasnya normalisasi sungai Juwana yang merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

" Sudah kita usulkan beberapa kali ke pemerintah pusat, agar dampak banjir tahunan yang melanda wilayah Kabupaten Pati bisa berkurang", pungkas BUPATI. (ROI/humas)
Share:

Bupati Haryanto Bagikan 1.600 Sertifikat Kepada Masyarakat Batangan

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Saiful Arifin dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati kembali menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk warga. 

Penyerahan sertifikat di kecamatan Batangan Pati.

Kali ini, sertifikat dibagikan untuk warga di Kecamatan Batangan.
Penyerahan sertifikat yang bertempat di Gedung Haji Kecamatan Batangan pada Selasa (29/01) ini merupakan yang keempat kalinya. 

Setelah penyerahan di beberapa kecamatan sebelumnya yakni di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Pucakwangi, dan Kecamatan Tlogowungu.

Program PTSL merupakan program pemerintah pusat, berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI dalam satu wilayah desa atau kelurahan maupun yang setingkat.

Bupati Pati Haryanto menyebut bahwa PTSL ini merupakan program yang membantu masyarakat agar memiliki bukti hak milik sah tanah secara hukum. 

"Bukan gratis, namun biayanya yang murah. Oleh karenanya jangan sampai permasalahan, terlebih keributan juga saling lapor terkait biaya, itu semua jelas dan ada aturannya serta legal," tegas Bupati.

Sebanyak 1.600 an sertifikat dibagikan kepada pemilik sertifikat di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Batangan yaitu, Desa Lengkong, Desa Batursari, Desa Bumimulyo, Desa Kedalon dan Desa Klayusiwalan.

Bupati Haryanto juga mengajak masyarakat agar usai mendapat sertifikat tersebut, digunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai manfaat. 

"Kalau pun digunakan sebagai jaminan maupun agunan di bank, tidak masalah namun diharapkan setelah itu bisa digunakan sebagai modal usaha," ujar Haryanto.

Tak lupa, Haryanto mengajak masyarakat untuk menyengkuyung program pemerintah ini bersama-sama. "Kita dukung program-program pemerintah pusat seperti ini. 

Terlebih, program dari Presiden RI ini dapat membantu dan meringankan dalam mengurus sertifikat," pintanya.
 
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pati Yoyok Hadi Mulyo Anwar mengatakan bahwa sertifikasi tanah melalui program PTLS merupakan salah satu program strategis BPN yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, program ini biayanya ditanggung pemerintah pusat sehingga tidak ada biaya di BPN dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. 

"Namun untuk tahap pra-permohonan diperlukan biaya pada tingkat Kelurahan dan Desa berupa biaya materai dan biaya patok. 

Selain itu juga dikenakan biaya perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah," jelasnya dihadapan para penerima sertifikat.

Sementara itu, salah satu warga penerima sertifikat program PTSL, Ahmad Nuryani asal Desa Klayusiwalan mengatakan bahwa progam seperti ini sangat berguna dan bermanfaat, terlebih untuk kalangan masyarakat desa.

Penyerahan sertifikat menjadi harapan baru bagi masyarakat kecamatan Batangan Pati.

"Kami warga desa dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terlebih Presiden RI yang telah memberikan program PTSL ini baik kepada masyarakat Pati maupun masyarakat di kecamatan Batangan," imbuhnya.

Dia berharap bahwa semoga program - program PTSL semacam ini, kedepan terus dilaksanakan dan dipertahankan. (ROI/humas)
Share:

Maksimalkan ADD Untuk Pembangunan SDM

Targethukumonline. Pati - Pada rapat konsultasi (Rakon) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pati 2019 di Pendopo Rabu (30/01), Bupati Pati Haryanto tegaskan agar dana ADD juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan. 

Dana ADD agar di manfaatkan untuk pemberdayaan PKK ditingkat Desa".

Hal ini dikarenakan, pembangunan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) cenderung sulit lantaran harus bertahap dan dilakukan secara kontinyu. 

Sebab meski masyarakat sudah dibina dan diberikan pemahaman akan mudah lupa karena tergerus dengan informasi baru yang begitu cepatnya arus informasi secara online yang bisa diakses melalui gawai atau smartphone oleh masyarakat.

"Beda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur yang mudah dilakukan ketika sudah direncanakan, sudah dianggarkan pasti bisa dilaksanakan," ujarnya.

Dengan arus informasi yang semakin cepat saat ini, pembangunan SDM sangat perlu agar masyarakat tidak larut dalam informasi yang beredar. 

Oleh karena itu masyarakat harus hati-hati dengan perkembangan tersebut, terlebih yang memiliki media sosial seperti facebook, twitter dan sebagainya agar berhati-hati saat ingin membagikan informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya.

"Karena saat ini untuk merekayasa informasi mudah sekali bagi yang ahli IT, untuk bisa mengatur bagaimana orang tertarik dan percaya informasi yang disajikan meski bohong," ungkap Bupati.

Dengan kondisi demikian, Bupati mengharapkan Pemerintah Desa bisa memaksimalkan ADD yang ada dialokasikan untuk program pemberdayaan. 

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) maupun pihak terkait agar bisa bersinergi, karena sering kali program pemberdayaan masih dikesampingkan dan dianggap tidak perlu.

"Jangan sampai program pemberdayaan yang dianggarkan pada penggunaan ADD tidak pernah dilakukan meski dianggarkan. 

Terlebih yang memang ditujukan untuk TP PKK," tegasnya.

Bupati mencontohkan, sering kali Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya tidak ada pada TP PKK. 

Seperti keluarga berencana yang mana TP PKK dituntut untuk menekan pertumbuhan penduduk. 

Di kesempatan ini, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada TP PKK yang telah membantu pelaksanaan dan sosialisasi program kerja bagi masyarakat.

"Serta tugas lainnya yang sering dilakukan TP PKK yang mana tugas itu merupakan program pemerintah," imbuh Bupati.

Pada kesempatan yang sama, ketua TP PKK Kabupaten Pati Musus Indarnani Haryanto mengatakan, agenda rutin tahunan ini adalah sebagai tindak lanjut pada rakon tingkat provinsi beberapa waktu lalu. 

Rakon ini diharap menjadi ajang koordinasi, komunikasi, dan evaluasi antara TP PKK di tingkat kecamatan dan desa. "Sehingga TP PKK terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang yata kepada masyarakat Kabupaten Pati," ujar istri dari Bupati Haryanto itu.

Musus mengatakan, berbagai program TP PKK telah berjalan lancar dan sinergi. "Tetapi dengan koordinasi ini diharapkan bisa lebih tepat sasaran, terarah dan terealisasi lebih baik," tandasnya. (ROI/humas)
Share:

Selasa, 29 Januari 2019

Warga Desa Plumbungan Keluhkan Jalan Poros Desa Rusak Parah Mengganggu Pengguna Jalan

Targethukumonline. Pati - Sejumlah warga Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati mengeluhkan akses jalan poros desa yang sudah sejak tiga tahun lebih dibiarkan rusak parah, Rabu tgl (30/01/19).

Tampak jalan poros menuju desa rusak parah, menjadi keluhan warga setempat.

Jalan desa Plumbungan yang menghubungkan dari Gapura timur menuju poros jalan utama sepanjang 550 m rusak parah hingga depan pengusaha selep padi atau Roosmild milik bpk Sahuri.

Selain aspalnya mengelupas, hampir seluruh jalan tersebut berlubang dengan kedalamaan 5 sampai 25 cm.

Desa plumbungan adalah desa strategis di sebelah selatan kota Pati karena di desa ini ada jalan penghubung antara jalan raya Pati - Gabus dengan jalan raya Pati - Kayen.

Oleh karena itu mulai tahun 2010 jalan alternatif penghubung tersebut di ambil alih oleh PU dalam membangun pembetonan jalan maupun pembangunan talud semuanya dalam tanggung jawab dinas Pekerjaan Umum pemerintah kabupaten Pati.

Namun belum semua jalan poros desa Plumbungan ini mulus dan nyaman untuk dilewati. Penyebab kerusakan jalan, salah satunya sering kali dilewati kendaraan truck bermuatan berat.

Seperti halnya jalan penghubung Desa Plumbungan dan Desa Koripan dan arah desa Penanggungan kecamatan Gabus Pati. Jalan sepanjang kurang lebih 550 meter ini dibiarkan rusak, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Jalan rusak ini sudah berlangsung hampir 3 tahun lebih. Ironisnya, jalan poros desa ini lokasinya tidak jauh dari jalan utama Gabus - Pati. 

Kerusakan jalan disebabkan sering kali dilewati kendaraan truck atau kendaraan lain yang bermuatan, kerusakannya hampir merata sepanjang jalan desa kurang lebih 550 meter lebih.

Salah satu warga, saat melintasi menjelaskan, “pengguna jalan, terutama kendaraan roda dua harus ekstra hati hati saat melintas karena jalan sangat licin dan berlumpur jika terjadi hujan bahkan genangan air  yang menutupi lubang mengakibatkan beberapa kendaraan bermotor harus terpeleset.

Para pengendara jika tidak ekstra hati-hati, pengendara bisa terjatuh, karena jalan berlubang. "Disaat musim penghujanpun, jalan ini sangat berbahaya, selain tergenang, jalan juga semakin licin dan berlumpur," ujarnya.

Sejauh ini, perbaikan jalan hanya dilakukan sekedar ditambal sulam saja, warga berharap agar ada perbaikan secara permanen secepatnya.

Jalan poros desa ini menjadi jalur alternatif utama bagi warga yang berada di Plumbungan dan sekitarnya, menuju akses desa Koripan dan desa Penanggungan ke kota Pati atau yang mengarah ke kecamatan Gabus. 

Kerusakan pada poros jalan desa itu bukan hanya menghambat perekonomian masyarakat namun membahayakan para pengendara pengguna jalan terutama roda dua.

Salah seorang masyarakat desa setempat saat melintasi jalan tersebut mengatakan, kondisi rusaknya jalan poros desa yang menghubungkan Gapura timur (desa Plumbungan) jalan utama Gabus - Pati ke arah Desa Koripan atau Desa Penanggungan Gabus sepanjang 550 m menuju desa merupakan akses utama perekonomian masyarakat setempat.

Sebab, aktivitas warga yang hendak menggarap sawah dan ladangnya atau yang pergi sekolah dan bekerja melalui jalur ini sangat mengeluhkan hal tersebut.

Jalan poros desa itu merupakan satu-satunya yang bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat sebagai jalan alternatif.

“Mulai dari Gapura timur masuk arah jalan poros ruas dari jalan kabupaten menuju Desa Koripan atau Penanggungan yang dipadati permukiman warga termasuk menuju desa Plumbungan mesti ekstra hati-hati karena banyaknya jalan yang berlubang cukup dalam.

Apalagi disaat musim penghujan seperti ini tidak sedikit yang terperosok,” kata warga akhir pekan lalu.

Hal senada juga diutarakan warga Desa Plumbungan lainnya,  menurutnya, “jalan poros desa yang menghubungkan dua desa itu pernah dibangun oleh PU.

Namun hingga saat ini belum pernah ada perbaikan, padahal akses jalan ini merupakan akses utama perekonomian masyarakat perdesaan.

“Saya prihatin, saat warga mau ke sawah dan ladang maupun yang pergi sekolah yang bekerja harus ekstra hati-hati melalui akses jalan ini. 

Ia menambahkan, pihaknya sudah mencoba mengoordinasikan ini dengan pihak desa tapi belum ditanggapi secara serius. “Saya berharap pemerintah bisa membantu keluhan warga terkait jalan ini,” keluhnya.

Aksesoris jalan sudah mulai terlihat rusak dari Gapura timur Desa".

Sementara itu Kepala desa Plumbungan belum ada tanggapan  serius terkait parahnya kerusakan jalan poros desa yang menghubungkan dua desa tersebut.

Namun mengingat kemampuan anggaran desa yang terbatas, pihaknya hanya bisa membangun jalan lingkungan.

“Untuk membangun jalan poros desa itu membutuhkan biaya yang cukup besar hingga ratusan juta.

Pihak desa juga bukan tidak mengeluh dan tidak berusaha untuk mencari solusi untuk jalan poros desa itu. 

Kami sudah mengusulkan untuk rehab pembangunan jalan poros desa ke pihak pemerintah desa maupun kabupaten namun saat ini belum ada jawaban,” tutur warga setempat. ($.tim)
Share:

Senin, 28 Januari 2019

Hoak Marak Dimedsos, Bupati Haryanto Tinjau Langsung Lokasi Banjir

Targethukumonline. Pati - Banyaknya pemberitaan yang tidak benar di media sosial atau hoax terkait bencana alam yang terjadi seperti misalnya banjir, mendorong Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin), Sekda Pati Suharyono, dan sejumlah pihak terkait meninjau lokasi banjir di  Dukuh Kedawung, Dukuhseti, yang berlokasi dekat Sungai Lenggi, Senin tgl (28/01/19).

Bupati Haryanto terjun langsung ke lokasi banjir agar lebih tahu kondisi di lapangan.

Dalam sidak yang dilakukan hari ini,
Bupati berharap agar masyarakat tidak mengunggah foto atau video yang terlalu mendramatisir kondisi di lapangan, sehingga membuat masyarakat semakin panik.

"Oleh karena itu, kami yang juga bersama Dandim, BPBD, DPUTR dan PMI datang ke lokasi banjir untuk mengetahui kebenaran kondisi terkini di lokasi banjir.

Jangan sampai berita dan informasinya tidak berimbang antara foto atau video yang diunggah di media sosial dengan kenyataan yang ada di lapangan," ujarnya.

Bupati Pati Haryanto juga mengatakan, penyebab banjir itu bermacam-macam diantaranya akibat tanggul jebol, tingginya curah hujan dan lain sebagainya.

Saat ini pihaknya juga sedang melakukan inventarisir kecamatan di Kabupaten Pati yang terdampak banjir, termasuk Kecamatan Kayen, utamanya Desa Kayen yang sering dilanda banjir bandang, meski biasanya hanya bertahan dalam hitungan jam saja.

"Dari wilayah yang terdampak banjir saat ini yang agak besar adalah di Desa Dukuhseti, Dukuh Kedawung. 

Karena ketika terjadi banjir biasanya berlangsung cukup lama mulai empat hari sampai satu minggu," ungkapnya.

Dengan kondisi demikian, Bupati Pati sudah menurunkan tim untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat korban banjir.

Bahkan kalau memang banjir diakibatkan karena tanggul bedah, Pemkab Pati akan melakukan penanganan dengan menurunkan alat berat.

"Tetapi, sementara ini banjir yang terjadi akibat luapan sungai karena debit air yang meningkat diakibatkan curah hujan yang tinggi seperti yang terjadi di Desa Dukuhseti, Dukuh Kedawung," bebernya.

Bupati Pati Haryanto juga berjanji akan melakukan penganggaran untuk normalisasi sungai di sekitar Desa Dukuhseti, Dukuh Kedawung.

"InsyaAllah karena ini sudah penetapan APBD maka akan kita anggarkan pada anggaran perubahan. Karena, kalau proses pengerukan sungai kan harus dilakukan pada musim kemarau," paparnya.

Bupati menghimbau kades setempat untuk mensosialisasikan kepada warganya yang ada di Dukuh Kedawung, agar jika air semakin besar, warga dapat segera mengungsi.
 
"Yang terpenting adalah, warga sekitar yang terdampak banjir segera menyelamatkan diri saat banjir. 

Jangan sampai mempertahankan diri karena menjaga harta, tetapi malah menjadi bahaya ketika bencana banjir membesar," urainya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dukuhseti, Sukarji membeberkan ada enam Rukun Tetangga (RT) yang terdampak banjir di Dukuh Kedawung dan Dukuh Krajan. Sedangkan kedalaman air di wilayah tersebut mulai dari 50 centimeter hingga satu meter.

"Banjir sudah berlangsung selama dua hari, sedangkan lokasi yang terparah ada di Dukuh Kedawung," terangnya.

Dengan kondisi demikian, lanjutnya, sebagian warga sudah mulai mengungsi. 

Sedangkan untuk warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing, saat ini aktivitasnya sudah berhenti karena tingginya genangan air serta intensitas hujan yang masih tinggi.

"Kami berharap, segera ada normalisasi di Sungai Lenggi yang ada di dekat Dukuh Kedawung. Sehingga, lokasi tersebut tidak menjadi langganan banjir tahunan," tandasnya. (ROI/humas)
Share:

Intensitas Hujan Tinggi, Delapan Desa di Kayen Pati Terendam Banjir

Targethukumonline. Pati - Diguyur hujan sejak minggu malam hingga pagi dengan curah hujan yang tinggi membuat beberapa desa di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati terendam Banjir.

Beberapa desa terendam banjir kateka curah hujan yang tinggi.

Dari Pantauan media awak media sedikitnya ada delapan Desa di Kecamatan Kayen Pati terendam banjir, Senin tgl (28/01/19).

Dari Informasi yang dihimpun oleh  Babinsa Koramil 04 Kayen dan warga setempat serta dari berbagai sumber, beberapa desa yang terdampak diantaranya Desa Sumbersari, Desa Kayen, Desa Slungkep, Desa Srikaton, Desa Jatiroto, Desa Talun, Desa Pasuruhan dan Desa Trimulyo.

Bahkan dari delapan desa yang terendam, satu desa diantaranya kondisi ketinggian airnya paling dalam yaitu Desa Srikaton Dukuh Popoh mencapai Lutut orang dewasa antara 30 hingga 70 cm.

Menurut warga setempat saat disambangi awak media menjelaskan,”setiap musim hujan tiba apalagi hujan yang terus menerus mengguyur dari malam kemarin sampai hari ini, beberapa wilayah kecamatan Kayen kebanjiran. 

Dikarenakan kondisi daerah yang sedikit rendah dan sering menjadi langganan banjir, ” Jelas warga yang melintas di lokasi genangan banjir.

“Serta di puncak gunung saat ini telah gundul, tidak ada hutan seperti dulu. 

Makanya daerah Kayen dalam pantauan serius karena rawan banjir terutama desa desa yang di lewati aliran air sungai dari gunung kendeng,”sanggah warga lainya.

“Seperti puncak gunung sekarang telah beralih fungsi karena menjadi lahan jagung yang ditanam warga. Tanaman tersebut tak mampu menahan air hujan, sehingga banjir lumpur tak terelakkan ketika hujan deras mengguyur  belakangan ini,” imbuhnya.

“Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah untuk daerah-daerah yang rawan banjir sehingga setiap musim hujan tiba tidak kebanjiran lagi,” harap warga.

Selain di beberapa desa lainnya seperti di Jalur Kayen - Pati, turut Desa Jatiroto juga terendam banjir sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan harus putar balik dikarenakan tidak mau kendaraan mereka mogok terkena air.

Tepatnya di depan pintu masuk RSUD Kayen volume air mencapai 50 hingga 100 cm, mengakibatkan sejumlah pengendara roda dua khususnya terlihat bak antrian panjang terpaksa harus menunggu hingga banjir surut.

Dan yang memprihatinkan adalah ada  beberapa sekolah yang terpaksa di liburkan karena tergenang air  setinggi lutut orang dewasa.  

Seperti MI Mambaul Landoh Kayen saat disambangi, semua dewan guru masuk sekolah untuk berjaga jaga di dalam kelas mengantisipasi terjadi ketinggian air bertambah sehingga bisa menyelamatkan buku sekolah dan yang lainya.

Ada juga yang melakukan bersih-bersih kelas dari endapan lumpur setebal 3-5 cm.

Curah hujan yang tinggi juga di barengi dengan angin yang cukup ektrim, mengkibatkan putusnya jaringan PLN di dukuh Malangan desa Trimulyo sehingga  warga harus ekstra hati hati dalam melintasi jalan tersebut. 

Walaupun upaya pemerintah dalam mengatasi banjir di Kayen ini diataranya telah ditinggikan jalan dengan rabat beton dan pengerukan sungai disepanjang aliran sungai dari gunung kendeng masih juga menyisakan banjir tiap turun hujan, sehingga warga usulkan pengerukan sungai lagi.

Dari usulan  warga yang dirilis awak media pengerukan sungai Kesinan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi banjir di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Banjir yang hampir setiap tahun menggenangi area pemukiman, ladang serta sawah warga setempat, disinyalir akibat pendangkalan sungai Kesinan,” pasalnya.

“Banjir disebabkan pendangkalan sungai begitu muncul  warga memberikan alasanya kepada awak media Intensitas hujan dari daerah lain yang lebih tinggi juga melewati kayen.

Kata warga desa Srikaton masyarakat mengatakan bahwa didesanya dilewati sungai kali Kesinan.

Penggundulan hutan yang terletak disekitar kecamatan  Kayen juga menjadi penyebab seringnya banjir didesanya,” ujar warga dengan nada memelas.

Kali kesinan sudah waktunya dikeruk, pengerukan terakhir dilakukan 3 tahun yang lalu,”tambahnya.

Warga juga menjelaskan  bahwa seharusnya kali Kesinan dikeruk setiap 4 tahun sekali.

Dia menganggap gundulnya hutan dan dan pendangkalan kali Kesinan adalah penyebab utama meluapnya sungai yang melewatinya.

Berdasarkan pantauan awak media sungai yang melewati beberapa desa di Kecamatan Kayen itu meluap akibat curah  hujan tinggi mengguyur wilayah Pati selatan selama beberapa hari terakhir.

Hingga senin siang, air masih menggenangi sawah , ladang serta halaman rumah penduduk setempat.($.diman)
Share:

Minggu, 27 Januari 2019

Bupati Haryanto Harapkan Komunitas Peduli Sosial Kian Bertambah

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto berharap komunitas masyarakat yang peduli sosial kemanusiaan semakin bertambah di Kabupaten Pati.

Bupati Haryanto apresiasi terhadap komunitas Ayo Berbagi yang selalu berbagi kasih kepada sesama.

"Sebab komunitas semacam itu semata - mata melakukan kegiatan sosial demi kemanusiaan, dan tidak ada unsur mengharap imbalan", ungkapnya usai acara Milad Ke-3 Komunitas Ayo Berbagi Pati (ABP), di Pendopo Kemiri, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Sabtu malam (26/01/19).

Haryanto pun sangat mengapresiasi kiprah komunitas tersebut. Dia berharap bahwa komunitas semacam ini, dapat menjadi motivasi bagi yang lain dalam aktif berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.

"Mudah - mudahan tidak hanya sampai di situ saja, namun ke depan akan semakin berkembang, terlebih lagi, komunitas ini sudah berbadan hukum," tuturnya.

Haryanto juga mengaku, dirinya hadir sudah yang kedua kalinya, yakni saat Milad pertama ABP dan Milad ke-3 ini.

Diakui Bupati, komunitas peduli sosial ini kiprahnya memang begitu terasa di dalam masyarakat Pati sejak lahirnya ABP di bulan Februari 2016.

Milad ABP kali ini diisi dengan berbagai macam kegiatan, yaitu pengajian, pembacaan puisi, ngobrol bareng anggota ABP, persembahan lagu, potong tumpeng serta santunan kepada 300 anak yatim sebagai puncak acaranya.

Sutrisno selaku ketua ABP pertama sejak lahirnya ABP hingga 2 tahun berjalan, dan sekarang menjadi dewan pembina menyampaikan bahwa 300 anak yatim ini diambil dari Kecamatan Pati dan sekitarnya.

Ada yang dari Desa Asempapan, Desa Sarirejo, Desa Sidoharjo, Desa Gadingrejo, dan beberapa desa lain.

"Kita ambil dari masyarakat umum, dan anggota ABP yang di daerahnya terdapat anak yatim, bisa dibawa kesini untuk dapat santunan", ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa tujuan dari peringatan milad ini, tak lain dan tak bukan adalah agar keberadaan ABP ini semakin dirasakan oleh masyarakat Pati.

Khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan, belum berdaya atau dhuafa terutama bagi anak - anak yatim maupun piatu. (ROI/humas)
Share:

Fasilitas Kesehatan Terintegrasi Smart City, Diyakini Tunjang Pelayanan Kesehatan

Targethukumonline. Pati - Era globalisasi yang identik dengan dunia tanpa batas, fasilitas kesehatan seperti halnya rumah sakit (RS) menjadi prioritas agar bisa dijangkau mayarakat dimanapun berada. 

Smart City diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan cepat.

Demikian juga dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pati, diharapkan saling berlomba-lomba untuk menyajikan pelayanan kesehatan yang terbaik, sehingga masyarakat semakin percaya dan tidak mengesampingkan pelayanan kesehatan lokal.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono saat membuka Lokakarya Manajemen di Rumah Sakit KSH Pati, Sabtu (26/01/19).

Sekda mengatakan, masyarakat bebas menentukan pilihan berkaitan fasilitas kesehatan rumah sakit yang menyajikan pelayanan baik.

Bahkan kemajuan teknologi sekarang ini mendorong masyarakat mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri, karena kecepatan pelayanan, kualitas fasilitas yang ada disana.

"Semoga rumah sakit di Indonesia bisa seperti itu, sehingga masyarakat kita tidak berobat keluar negeri yang kualitasnya juga sama dengan di Indonesia, harapnya dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Pati, Danramil, Kapolsek Margorejo dan para direktur rumah sakit di Kabupaten Pati.

Pada Lokakarya yang bertema "Mengedepankan peran super team dengan teknologi digital kekinian melalui jejaring pelayanan berkualitas hulu hilir RS Bintang lima" Sekda menjelaskan bahwa di bidang kesehatan, Pati sudah memiliki penguatan untuk layanan yang terintegrasi dengan sistem.

"Untuk menunjang pelayanan berkualitas, Pemkab Pati telah mengupayakan penguatan dengan cara mendorong semua fasilitas kesehatan untuk mengikuti akreditasi baik rumah sakit maupun puskesmas," imbuh Suharyono.

Pihaknya juga bersyukur, karena pada tahun 2019 ini, sudah ada 29 puskesmas dan 8 rumah sakit yang telah terakreditasi, meski untuk Rumah Sakit Kayen masih dalam proses akreditasi.

Untuk itu ia mendorong agar pelayanan puskesmas dan rumah sakit yang saat ini terintegrasi dengan smart city (kota pintar) diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Dengan terpilihnya Pati menjadi salah satu penerima bantuan program 100 kabupaten kota Smart City dari pemerintah pusat, diharapkan bisa menunjang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan baik.

Ditambah lagi dengan kebijakan 50% pajak rokok bisa digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan 70% dari jumlah itu digunakan untuk JKN KIS," ujar Sekda Pati.

Kondisi demikian diharapkan Sekda bisa memberikan kesejahteraan kesehatan kepada masyarakat.

"Meski saat ini untuk Kabupaten Pati baru 91 ribu masyarakat kurang mampu yang terjamin dalam JKN KIS dan dibayarkan pemerintah," pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Sabtu, 26 Januari 2019

Curah Hujan Tinggi Desa Banjarsari Terancam Banjir

Targethukumonline. Pati - Curah hujan yang tinggi dalam seminggu ini di Wilayah pati berdampak banjir di sebagian wilayah Kecamatan Gabus.

Banjir kiriman sudah memasuki pemukiman penduduk dukuh Biteng desa Banjarsari.

Banjir yang menggenangi daerah banjarsari terdampak tiap kali musim penghujan tiba, daerah rawan bencana banjir tersebut antara lain
Desa Banjarsari dukuh Biteng karena letak desa nya yang berada di bantaran sungai Silugonggo, Sabtu (26/01/19).

Ada tiga rumah yang sudah  mulai kemasukan luapan air sungai Silugonggo di dukuh Biteng bersama tagana kab. Pati Sertu Edi Asluri anggota Koramil 19 Gabus selaku Babinsa Desa Banjarsari, segera mengadakan pengecekan dan pemantauan keadaan banjir yang sudah mulai masuk ke rumah warga.

Selain itu team Tagana juga mempersiapkan perahu karet untuk mengantisipasi apabila banjir tersebut semakin membesar dan warga membutuhkan bantuan untuk evakuasi.

Mutadi Ketua team Tagana Kab. Pati mengatakan kondisi curah hujan yang sangat tinggi sampai saat ini kemungkinan besar air sungai Silugonggo bisa semakin besar luapanya ke perkampungan warga.

Maka dari itu team Tagana bersama anggota TNI khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Gabus Kab. Pati mempersiapkan diri untuk penaggulangan bencana supaya tidak terjadi korban jiwa.

“Kerja sama dengan anggota Koramil ni sudah biasa kami lakukan, sehingga kami tidak canggung lagi untuk membantu warga yang terdampak banjir,” pungkasnya. ($.uyoto)
Share:

Jumat, 25 Januari 2019

H. Heri Kuswadyono ST Siap Mengemban Amanah Masyarakat Desa Saradan

Targethukumonline. Pemalang - Bupati Pemalang, H. Junaedi, SH melantik 89 kepala desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa serentak kabupaten Pemalang 2018 di pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu tgl (16/01/19).

Kades Saradan H. Heri Kuswadyono ST siap mengemban amanah masyarakat desa Saradan.

Sebanyak 172 desa di Pemalang telah melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-Voting.

Kabag Sumda Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, Kompol Supriyadi, SH mewakili Kapolres Pemalang, AKBP Agus Setyawan HP, SH, SIK turut menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Hari ini dilantik 89 kepala desa dari 172 kepala desa terpilih pada tahapan bulan Januari 2019,” jelas Kabag Sumda.

Kompol Supriyadi juga mengungkapkan sebanyak 181 personel Polres Pemalang dikerahkan untuk mengamankan jalannnya acara pelantikan, didukung oleh 30 personel TNI, 50 personel Satpol PP dan 2- personel Linmas.

Bupati Pemalang dalam sambutannya menjelaskan kembali tentang e-Voting yang menurutnya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, namun melalui proses tahapan yang panjang.

Kemudian, Bupati juga berpesan kepada para kades terpilih agar bertanggung jawab penuh atas amanah rakyat.

“Jabatan Kades adalah untuk diemban bukan untuk diselewengkan, segera adakan Rekonsiliasi pasca pelaksanaan Pilkades karena sempat terkotak kotak. Kenali potensi yang ada di setiap Desa dengan memanfaatkan BUM Des.

Setiap Kades harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang Kemajuan Desa,” pesannya.

H. Heri Kuswadyono ST salah satu Kades yang dilantik pada hari ini, siap akan membangun desa Saradan kec. Pemalang untuk lebih maju baik dari segi pemerintahan maupun pembangun baik dari segi infrastruktur maupun dari segi perekonomian, sebagaimana potensi sumberdaya yang ada di desa Saradan sendiri, bekerja untuk rakyat dan amanah untuk seluruh masyarakat desa Saradan. (Karsudin)
Share:

Sinergitas Antar OPD Kunci Keberhasilan Smart City

Targethukumonline. Semarang - Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) menilai salah satu kunci keberhasilan program kota pintar (smart city) adalah sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati. 

OPD harus bersinergi menjadi super tim yang kuat.

"Jadi tantangannya tidak hanya pada biaya dan SDM yang mumpuni saja. 

Yang jelas kuncinya, OPD harus bersinergi menjadi super tim smart city", tegas Safin, hari ini, saat diwawancarai usai melakukan Study Implementasi dan Replikasi Aplikasi Smart City di Kota Semarang.

Karena itulah, kali ini pihaknya memboyong para pimpinan OPD untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.

"Dengan mengajak 12 OPD, kami berharap kemajuan yang ada di Semarang bisa langsung diadopsi ke Pati," tandasnya.

Apalagi menurutnya, tahun lalu Pemkab Pati telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City dengan Kota Semarang, dan Pati pun tahun lalu sudah meluncurkan dan menerapkan konsep smart city.

Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka aplikasi yang telah dipakai di Kota Semarang dapat diimplementasikan di Kabupaten Pati. Aplikasi ini tujuannya untuk mengefektifkan pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat.

Wakil Walikota Semarang Hevearita G Rahayu dalam sambutannya di kantor walikota, berharap supaya perjanjian kerjasama yang kemudian diperkuat dengan studi implementasi dan replikasi ini, bisa bermanfaat dalam upaya penguatan komitmen untuk membangun Smart City.

“Kota Semarang walaupun telah menjadi kota cerdas namun tetap membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan Kabupaten dan Kota lain di Jawa Tengah. 

Hal ini penting. mengingat keberhasilan inovasi, program dan kegiatan tidak mungkin dicapai sendiri oleh sebuah daerah. 

Sehingga kegiatan seperti ini menjadi sebuah harapan besar bahwa kita bersama – sama dapat saling melengkapi,” ujar Wakil Walikota Semarang saat diwawancarai di sela-sela kegiatan tersebut.

Berbagai program inovasi yang telah dilakukan Kota Semarang, lanjut Hevearita, nantinya bakal ditularkan Diskominfo Kota Semarang pada Kabupaten Pati.

Selain itu Wakil Walikota juga menawarkan Wabup beserta jajarannya untuk belajar secara menyeluruh soal Smart City tidak hanya di lingkup balai kota namun juga sampai ke OPD di Kota Semarang.

Sementara itu, saat ditanya soal alasan Pemkab Pati memilih Kota Semarang, Safin pun membeberkan alasannya.

Sejak 2012 lalu, menurut Wabup, Kota Semarang telah mengaplikasikan sejumlah sistem yang berkonsep Smart City dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 

Kini daerah yang terkenal dengan penganan lumpianya itu merupakan satu dari empat kota yang menjadi kiblat pembangunan Smart City di Indonesia. 

Tiga kota lainnya adalah Surabaya, Bandung, dan Makassar.

Safin juga mengatakan, kerjasama ini diharapkan bisa lebih ditingkatkan agar bisa memajukan potensi yang ada terlebih diwilayah Jawa Tengah.

Pihaknya juga mengajak Pemkot Semarang agar bersama-sama bisa memberikan kotribusi kepada negara. 

Karena bagaimanapun juga, menurut Safin, masyarakat Jawa Tengah memiliki satu visi yang sama untuk maju bersama.

"Jadi tidak usah jauh-jauh ke mana-mana karena dulure dewe bisa membantu," ungkap Wabup di hadapan Wakil Walikota Semarang.

Safin juga menjelaskan tentang hasil studi kali ini. "Setelah melihat di kota Semarang ini tentunya ada yang siap kita implementasikan di kabupaten Pati tetapi ya tidak semuanya, kita lakukan bertahap, tapi prioritasnya memang pada dimensi smart city yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat.

"Semoga apa yang kita lihat langsung di sini bersama segenap jajaran OPD dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan yang sudah baik tentu bisa kita tiru dan kita terapkan di Kabupaten Pati", pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Kamis, 24 Januari 2019

Rumput Zeosia Ternyata Tak Semahal Rumput FIFA Impor

Targethukumonline. Pati - Saat kualitas rumput Alun-Alun Pati disebut mendekati standar FIFA, masyarakat banyak yang mengira rumput zeosia semahal rumput impor berstandar FIFA, Kamis tgl (24/01/19).

Dok/humas.

Karena itu, Kabid Kebersihan dan Pertamanan Noor Azid, buru-buru menjelaskan perbedaan keduanya.

Menurutnya, rumput impor standar FIFA seperti rumput yang di Stadion GBK merupakan jenis zoysia zeon. 

Harganya Rp 175 ribu per meter persegi, belum termasuk biaya media tanam dan pembuatan lapisan-lapisan di bawah material rumput.

Sedangkan rumput yang akan ditanam di Alun-Alun Pati berjenis Zeosia dengan kualitas mendekati FIFA namun dibuat di dalam negeri (lokal).

Harganya hampir separuh lebih murah ketimbang rumput impor, tepatnya di kisaran harga Rp 85-90 ribu per meter persegi (sudah termasuk biaya pemasangan, pemeliharaan dan pemupukan).

Selain itu, selisih harganya menjadi semakin jauh karena media tanamnya diminimalisir, sehingga hanya memakai pasir biasa saja.

"Makanya lebih menekan biaya. Beda halnya dengan rumput serupa yang dipakai untuk lapangan pertandingan sepakbola, pembuatan lapisan-lapisan di bawah rumputnya tentu akan lebih membuat biayanya membengkak, karena standar di lapangan bola tentu beda ya", terangnya.

Dengan luas 3.330 meter persegi, lanjut Noor Azid, harga rumputnya menjadi tak lebih dari Rp 400 juta (sudah termasuk pemasangan, perawatan dan pupuk).

"Jadi misalnya tak pakai rumput baru dan bertahan dengan rumput lama, anggaran rehab Alun-Alun tetap akan mencapai milyaran, karena komponen lain justru yang menghabiskan banyak biaya", imbuhnya.

Pengeluaran rehab Alun-Alun, diakui Noor Azid, malah nantinya akan lebih banyak digunakan untuk paving granit, peninggian Alun-Alun, serta rehab saluran dan trotoar di sisi selatan.

"Nah jika rumputnya tetap seperti sebelumnya, bisa dipastikan tiap hujan tiba, lapangan Alun-Alun akan mudah tergenang di sejumlah titik lantaran media tanamnya masih berupa tanah merah yang tak cepat menyerap air", pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

DED Dilelang Bulan Pebruari, Rumput Stadion Joyo Masuk Renja 2020

Targethukumonline. Pati - Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Arif Wahyudi mengatakan bahwa bulan depan Detail Engineering Design (DED) atau bestek gambar kerja detail terkait pengadaan rumput lapangan Stadion Joyokusumo akan dilelang, Kamis tgl (24/01/19).

Dok/humas.

Nilainya bahkan jauh lebih besar ketimbang rumput yang akan ditempatkan di Alun-Alun Pati tahun ini.

"DED-nya dilelang Februari, dan akan masuk Renja 2020, satu paket dengan pembangunan jogging track berbahan rubber atau karet serta  lampu sorot besar di dalam stadion.

Total nilainya mencapai Rp 18 hingga 20 Milyar. Khusus untuk rumput stadion diperkirakan anggarannya sekitar 17 % dari nilai keseluruhan ", terang Arif.

Nilai rumput yang akan ditempatkan di Stadion Joyokusumo tentu saja jauh lebih besar ketimbang rumput di Alun-Alun Pati.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan Noor Azid, hari ini menegaskan kembali bahwa rumput yang akan ditempatkan di Alun-Alun Pati nilainya hanya sekitar Rp 400 juta.

"Kalau kemarin ada yang mentafsirkan bahwa rumput Alun-Alun senilai Rp 10 Milyar itu perlu diluruskan. 

Angka sepuluh milyar itu yang terpakai untuk pengadaan rumput hanya 4%-nya saja atau hanya sekitar Rp 400 juta saja", terangnya.

Selebihnya atau 96% nya malah lebih banyak digunakan untuk paving granit, peninggian Alun-Alun, serta rehab saluran dan trotoar di sisi selatan. (ROI/humas)
Share:

Selasa, 22 Januari 2019

Dari Balai Benih Ikan Donorejo, Optimis Nila Salin Semakin Maju

Targethukumonline. Pati - Wakil Bupati Saiful Arifin hari ini (22/01) meresmikan Balai Pembenihan Ikan di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu.

Balai pembenihan ikan agar dapat meningkatkan perekonomian warga.

Acara ini juga dihadiri oleh Dinas Kelautan, Penyuluh Perikanan, pemerintah desa dan petani tambak pembudidaya nila salin setempat.

Wakil Bupati Saiful Arifin berharap dengan adanya kantor ini bisa menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Lantaran tempat tersebut saat ini sudah bisa memproduksi bibit nila salin yang bagus sehingga tidak tergantung dengan wilayah lain.

"Ditambah lagi dengan adanya kantor ini nantinya diharap bisa ditunjang dari beberapa sektor lain yang tidak hanya pembudidayaan bibit saja tetapi juga dalam hal pemasaran dan lainnya.

Kami percaya budidaya nila salin alam bisa berkembang," ujarnya optimis.

Saiful Arifin juga berharap para pedagang ikan juga tidak menekan harga panen kepada petani agar mendapat keuntungan.

Tetapi juga harus berfikir agar petani dan pedagang juga untung.

Zaman sekarang lanjut Safin, tidak berlaku lagi bisnis monopoli tetapi bisnis kolaborasi bersama untuk maju dan berkembang.

Pihaknya juga bersyukur kelompok pembudidaya untuk berdiskusi dalam hal budidaya nila salin. 

Selain komoditi lain yang bagus seperti garam, bandeng dan lainnya.

"Kami berharap gedung bagus ini selalu diramaikan untuk diskusi yang positif.

Sehingga kebutuhan bibit petani di Kabupaten Pati bisa dipenuhi di kantor yang ada di Desa Donorejo Kecamatan Tayu," himbaunya.

Safin juga mengajak masyarakat pembudidya ikan nila salin agar memotivasi masyarakat yang merantau untuk menggeluti bisnis ini. 

"Agar bisa memacu teman lain setelah merantau bisa berkarya dengan modal yang telah didapat," pungkas Wabup. (ROI/humas)
Share:

Rajin Donorkan Darah, Dua Warga Pati Akan Terima Penghargaan di Istana Presiden

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto melepas dua orang yang akan menerima penghargaan donor darah di Istana Presiden, Senin (21/01) di ruang kerja Bupati.

Setetes darah dapat menyelamatkan nyawa seseorang.

Ia mengatakan sering mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah agar  mau berlomba-lomba untuk melakukannya.

Bupati Pati yang juga merupakan Ketua PMI Pati ini berharap, masyarakat sering melakukan donor darah lantaran kegiatan kemanusiaan ini merupakan salah satu wujud apresiasi masyarakat dalam mendukung program kesehatan pemerintah.

"Biasanya lewat Sekolahan, OPD, Organisasi dan masyarakat lainnya," ungkapnya.

Seperti halnya momen ini lanjutnya, Bupati Haryanto melepas dua orang kandidat pendonor darah yang pantas diberikan apresiasi yakni Piono dan Mustamir yang mana mereka adalah ASN yang sudah sejak 1991 sampai sekarang aktif mengikuti donor darah.

"Semoga hal ini bisa menjadi contoh yang lain dan memberikan semangat bagi masyarakat lain untuk donor darah karena setetes darah untuk kehidupan masyarakat dalam membantu program pemerintah di bidang kesehatan.

Saat ini, kedua orang yang telah kami lepas untuk mendapat penghargaan presiden ada yang masih menjadi PPL dan sudah purna tugas," ujar Bupati.

Meski tidak mendapat penghargaan dari pemerintah Bupati Haryanto juga berharap masyarakat tetap semangat untuk mendonorkan darahnya. 

"Sebab donor darah tidak hanya terbatas bagi ASN, TNI, dan Polri saja. 

Tetapi masyarakat luas pada umumnya," imbuh Bupati Haryanto.

Pelepasan ini juga sering dilakukan oleh Bupati Pati Haryanto yang akan mendapatkan penghargaan dari presiden. 

Bahkan, pada tahun sebelumnya ada empat sampai tujuh orang yang mendapat penghargaan. (ROI/humas)
Share:

Bupati Haryanto Bagikan Sertifikat PTSL Himbau Masyarakat Tak Terprovokasi Berita Negatif

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto hari ini (22/01) kembali menyerahkan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Lahar Kecamatan Tlogowungu.

Salah satu warga desa yang menerima sertifikat PTSL.

Penyerahan sertifikat bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), ini merupakan kali ketiga setelah penyerahan pertama yakni di Kecamatan Cluwak dan di Kecamatan Pucakwangi.

Program PTSL sendiri merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI dalam satu wilayah desa atau kelurahan maupun yang setingkat.

Bupati Pati Haryanto menyebut bahwa PTSL ini merupakan program yang memudahkan masyarakat untuk memiliki bukti hak milik sah tanah, yaitu sertifikat dengan biaya terjangkau bukan gratis.

"Murah dan mudah, disepakati bersama oleh  karenanya jangan sampai ada ribut saling lapor melapor terkait biaya, itu semua jelas dan ada aturannya serta legal," tegas Bupati.

Sebanyak 800an sertifikat dibagikan kepada 8 desa yang berada di kecamatan Tlogowungu yakni, Desa Cabak, Desa Suwatu, Desa Lahar, Desa Tanjungsari, Desa Lahar, Desa Guwo, Desa Regaloh dan Desa Gunungsari.

Bupati tak lupa mengajak masyarakat agar setelah mendapat sertifikat tersebut, digunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kebermanfaatan.

Bupati menjelaskan, kalaupun digunakan sebagai jaminan di bank, tidak masalah namun diharapkan setelah itu dapat digunakan sebagai modal usaha.

"Monggo saja kalau sertifikat tersebut mau di pakai sebagai agunan, namun kalau sudah cair, ya dipakai modal, agar mendapatkan hasil. Kalau cuma untuk membangun rumah saja, ya ujung - ujungnya pasti merasa keberatan," imbuhnya.

Karena itu, Haryanto mengajak masyarakat untuk menyengkuyung program ini bersama-sama.

"Kita dukung program-program seperti ini, jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan berita - berita negatif terkait PTSL. 

Disamping itu yang terpenting, manfaatkan dengan baik atau disimpan dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pati Yoyok Hadi Mulyo Anwar mengatakan bahwa sertifikasi tanah melalui program PTSL merupakan salah satu program strategis BPN yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Program PTSL ini biayanya ditanggung pemerintah pusat sehingga tidak ada biaya di BPN dan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Namun untuk tahap pra-permohonan diperlukan biaya pada tingkat kelurahan dan desa berupa biaya materai dan biaya patok. 

Selain itu juga dikenakan biaya perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

AKI di Kabupaten Pati Menurun

Targethukumonline. Pati - Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pati mengalami penurunan, dari sebelumnya di angka 15 pada tahun 2017 turun menjadi 11 di 2018.

AKI di kabupaten Pati menurun bagi ibu hamil.

AKI adalah angka kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan pasca persalinan/nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu pada setiap 100.000 kelahiran hidup.

"Penurunan AKI menjadi salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan di suatu daerah", terang Bupati Pati Haryanto, kemarin, usai menghadiri rapat koordinasi kepegawaian dinas kesehatan, di Aula Gedung Dinas Kesehatan Pati.

Haryanto selama ini mengaku getol mendorong penurunan AKI di Kabupaten Pati. 

"Saya sering sampaikan itu pada kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan. Akhirnya Dinkes Pati merespon baik dengan melakukan sejumlah terobosan baru guna menurunkan AKI", jelas Bupati.

Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan konsultasi ahli per Kawedanan guna mendeteksi ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. 

Kegiatan ini melibatkan dokter spesialis kandungan dan spesialis penyakit dalam.

"Alhamdulillah beberapa Kabupaten yang pernah study banding ke Pati malah meniru terobosan kami, salah satunya Kabupaten Kendal", ungkapnya.

Kualitas kesehatan yang baik, diakui Bupati mampu mencegah kematian ibu saat melahirkan.

Meski gangguan kesehatan itu terkadang muncul menjelang akhir kehamilan, seperti misalnya Eklamsia.

“Eklamsia atau tekanan darah yang tiba-tiba tinggi, ini masalah serius pada masa kehamilan akhir,” tutur Bupati yang diwawancarai bersama Kepala Dinas Kesehatan. (ROI/humas)
Share:

Senin, 21 Januari 2019

Danramil Juwana Memberikan Materi Wasbang Kepada Pelajar SMPN 01

Targethukumonline. Pati - Bertempat di  Aula SMPN 1 Juwana Kabupaten Patu, Danramil 02 Juwana, Kapten Inf Yahudi S.Sos Mensosialisasikan atau memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada pelajar dan guru  SMPN 01 Juwana, di desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kab. Pati, Senin tgl (21/01/19).

Wawasan kebangsaan sebagai sarana cinta tanah air dan Bangsa.

Menurut Kapten Inf Yahudi S.Sos, wawasan kebangsaan Pancasila harus dipahami sejak dini, karena untuk menanamkan ideologi kebangsaan yang kuat dan rasa cinta tanah air serta mengetahui dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

"Kita memotivasi generasi muda dimulai dari pelajar untuk belajar pengetahuan Pancasila, bagaimana hidup berbhineka tunggal ika dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

"Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ada 4 pilar yang perlu kita ketahui bersama yakni Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika," imbuhnya.

Menurutnya, pola kehidupan seperti ini perlu terus disosialisasikan kepada generasi muda, karena sampai saat ini mereka dalam bersikap dan bertindak banyak yang masih belum mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negara.

"Generasi muda sekarang ini jauh berbeda dengan generasi seperti dulu, dimana di zaman sekarang ini para generasi muda kita masih sangat kurang peduli terhadap wawasan kebangsaan," tegasnya.

"Jangan gampang terhasut ataupun terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai ini," tandasnya.

Diakhir penyampaiannya dalam memberikan wawasan kebangsaan, Kapten Inf Yahudi S.Sos menjelaskan bagaimana perjuangan para pejuang yang sudah mempertahankan keutuhan NKRI dengan mengorbankan jiwa dan raganya, menjaga kekompakan dengan tidak saling membeda-bedakan sehingga terjadi permusuhan, perpecahan diantara kita kemudian musuh dengan gampang merebut Indonesia.

Kepala Sekolah SMPN 1 Juwana, Drs. Mashuri, S.Pd memberikan apresiasi “kami berterima kasih kepada Danramil 02 Juwana yang telah sudi dan meluangkan waktunya untuk memberikan Wasbang kepada Guru  SMPN 1 Juwana sebagai tenaga pendidik kepada siswa-siswi melalui pembekalan yang diberikan ini menjadi pedoman untuk para Guru,” Ungkap Kepala Sekolah.

Sangat penting untuk generasi milineal sekarang ini agar lebih paham tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan sebagai sarana cinta tanah air dan Bangsa. (Roi)
Share:

Minggu, 20 Januari 2019

Tempati Peringkat Pertama Se- Jateng, Jadikan Pati Terpilih Untuk Acara Ini

Targethukumonline. Pati - Pengundian Kemilau Emas Pegadaian (KEP) Periode Agustus-Desember 2018 di Wilayah Jateng dan DIY berlangsung Sabtu malam (19/01) di Alun-alun Simpang Lima Pati.

Kemilau Emas Pegadaian di alun alun Pati.

Pemilihan Kabupaten Pati sebagai tempat terselenggaranya acara ini, rupanya karena ada alasan khusus. 

Terungkap dalam sambutan Bupati Pati Haryanto, Kabupaten Pati merupakan kota yang menempati peringkat pertama se Jawa Tengah dan peringkat ke empat se Indonesia, sebagai daerah dengan transaksi gadai nasabah tertinggi.

"Terima kasih pada PT Pegadaian yang menyelenggarakan Kemilau Emas Pegadaian di Kabupaten Pati dan memberikan hiburan bagi masyarakat," ujar Bupati.

Pada acara yang menampilkan artis Via Vallen ini, Bupati berharap agar Pegadaian semakin jaya dan selalu di hati masyarakat. 

"Pemilihan Kabupaten Pati sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat setia nasabah Pegadaian. 

Apalagi acara ini tidak diselenggarakan di semua daerah, hanya daerah tertentu yang terpilih untuk puncak pengundian seperti ini," jelasnya.

Pada acara yang dihadiri Bupati Pati, Wakil Bupati, Sekda, forkompinda, Kepala OPD, para camat, dan Ketua PKK Pati ini, menyedot perhatian ribuan pengunjung, yang tak hanya mengikuti jalannya pengundian namun juga menantikan tampilnya Via Vallen.

Pengundian ini merupakan akhir dari rangkaian Program Kemilau emas Pegadaian 2018 dilaksanakan serentak di 11 kota di Indonesia.

Mewakili 12 Kantor Wilayah Pegadaian, antara lain Bekasi, Pati, Balikpapan, Medan, Gorontalo, Surabaya, Pekanbaru, Bandung, Makassar, Palembang, dan Kupang.

Pimpinan Wilayah XI PT Pegadaian Semarang Mulyono menuturkan event ini bertujuan sebagai apresiasi perusahaan terhadap kesetiaan nasabah yang telah menggunakan produk Pegadaian.

"Ke depannya, Pegadaian akan selalu menjadi wadah masyarakat untuk melakukan investasi dan menjadi perusahaan tingkat nasional," pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Blog Archive