Rabu, 27 Februari 2019

Guru Bimbingan Konseling Wajib Tahu Cara Tangani Siswa Penggunaan Narkoba

Targethukumonline. Pati - Guna menekan peredaran gelap narkoba dan penggunaan narkoba di kalangan pelajar Kabupaten Pati, BNK Pati mengundang para guru Bimbingan Konseling SMP Negeri maupun Swasta untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Teknis Konseling Pada Pecandu Narkoba, yang diselenggarakan di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Rabu tgl (27/02).

Narkoba telah menjadi ancaman yang masif kepada generasi muda Indonesia.

Masalah penyalahgunaan NAPZA atau lebih dikenal narkoba, saat ini sudah menjadi ancaman global dan sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. 

Karena penyalahgunaan narkoba saat ini, telah menjangkit para generasi muda penerus bangsa. 

Disebabkan oleh pergaulan pelajar yang semakin bebas dan faktor pencarian jati diri, menjadikan pelajar rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BNK Pati yang diwakilkan oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan  dan Kesra Edy Sulistiyono saat membuka kegiatan.

"Ini harus menjadi komitmen kita bersama, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah kewajiban kita semua seluruh elemen masyarakat. 

Yang paling utama dari dalam keluarga terlebih dahulu dan sekolah, bukan hanya dari BNK dan penegak Hukum saja", tegas Edy.

Melalui kegiatan ini, Edy berharap bisa menyamakan persepsi diantara guru BK tentang penanganan terbaik yang perlu dilakukan
di sekolah, apabila ada anak didik yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. 

"Untuk penanganan siswa yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, dengan hanya cara
dikeluarkan dari sekolah dipindahkan ke sekolah lain bukanlah penanganan yang tepat", ujarnya.

Lebih lanjut Edy menekankan, mengeluarkan atau memindah sekolah tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi akan menambah masalah, sebab mereka akan bertemu dengan temannya sesama pengguna atau pengedar. 

Namun Edy menggarisbawahi, untuk penjara juga bukan solusi, sebab hal tersebut tidak membuat jera bahkan mereka semakin pintar. 

" Untuk itu, jika ada siswa yang terindikasi menyalahgunakan narkoba mereka harus segera ditolong dengan cara bimbingan dan rehabilitasi. 

Dalam hal ini peranan guru bimbingan konseling yang selama ini menjadi konselor siswa disekolah sangatlah penting, dalam mengarahkan siswa yang terindikasi menyalahgunakanan narkoba melalui pendekatan personal, keluarga dan rehabilitasi," tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kepala Disdikbud Pati, AKP Puji Raharjo (Kasat narkoba) serta Siti Fatkhurohmah (psikolog RSUD Raa Soewondo Pati) dan Hargito (pengawas Disdikbud). (ROI/humas)
Share:

Selasa, 26 Februari 2019

Bupati Pati Bersama Kodim, Buka TMMD Sengkuyung Tahap 1 2019 di Desa Pakem Sukolilo

Targethukumonline. Pati - Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap I tahun anggaran 2019 resmi dibuka Bupati Pati Hariyanto di desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

TMMD Sengkuyung tahap 1 sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan yang ada.

Pembukan ditandai dengan penyematan tanda peserta dan penyerahan sarana kerja secara simbolis oleh Bupati kepada TNI, POLRI dan Linmas. Acara pembukaan tersebut, dihadiri oleh Forkompinda, Tim Penggerak PKK, Persit, Bhayangkari dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa tgl (26/02/19) waktu 09.00 WIB.

Pelaksanaaan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I TA. 2019 Kodim 0718/Pati mengangkat tema ” Melalui TMMD Kita Tingkatkan Kebersamaan Umat Serta Semangat Gotong Royong Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional ” di   Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan di hadiri kurang lebih 300 orang.  

Dalam sambutanya, Bupati Haryanto mengatakan,” bahwa pembukaan kegiatan TMMD ini sangat tepat, lantaran program ini dilaksanakan di wilayah pinggiran, salah satunya di Desa Pakem yang merupakan daerah perbatasan antara Sukolilo, Grobogan dan Kudus.   

Selain itu Desa Pakem, jumlah Dana Desanya mencapai lebih dari satu milyar. 

“Hal ini terbukti bahwa jalan kabupaten dibandingkan dengan jalan desa lebih bagus jalan desa. Meski demikian, ini merupakan wujud pemberdayaan maupun peningkatan ekonomi. 

Tujuanya agar kegiatan TMMD ini dilaksanakan sebaik mungkin sehingga perekonomian di Desa Pakem bisa meningkat dan berkembang untuk bisa dinikmati masyarakat secara luas ,”tuturnya.

Bupati Pati Haryanto berharap kegiatan ini bisa membantu pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pinggiran. 

Kegiatan ini dirasa baik lantaran dengan ini tidak ada perbedaan antara pembangunan di desa maupun kota. Ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperhatikan masyarakat. 

Pembangunan secara menyeluruh lanjutnya juga ditopang dengan adanya Dana Desa (DD).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Haryanto juga menyampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada TMMD kali ini yang mengangkat tema “Melalui TMMD Kita Tingkatkan Gotong-royong Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”, sebab menurut data BPS per bulan September 2018 jumlah penduduk miskin Jawa Tengah ada 3,87 juta orang (11,19%). 

Mayoritas berada di pedesaan yakni sebanyak 2,15 juta orang.

“Mari kita bangun sarana prasarana, fasilitas umum dan sosial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. 

Tidak hanya itu program ini juga harus diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan serta memantapkan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mencegah SARA, radikalisme, terorisme dan intoleransi”, ujarnya.

Dengan Semangat pembangunan, maka melalui TMMD ini kita gelorakan lagi semangat kolektifitas serta persatuan dan kesatuan semua elemen masyarakat yang ada. 

Tidak hanya itu program TMMD ini juga harus diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan dan memantapkan kerukuran antar umat beragama dalam rangka mencegah terjadinya konflik SARA, radikalisme, terorisme dan intoleransi.

Semoga dengan TMMD pembangunan di desa - desa di Jawa Tengah makin maju dan sejahtera dan tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokalnya. 

Desanya maju, fasilitasnya komplit , SDM makin berkualitas, mandiri, mempunyai spiritualitasnya tinggi, gak ada narkoba, kreatif dan inovatif serta mempunyai karakter kebangsaan yang kuat melalui pembangunan desa.

Melalui Bupati, gubernur Jateng (Ganjar Pranowo)  berharap, “TMMD kali ini bisa disisipkan program yang mengunggah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme. 

“Mengingat maraknya hoax, bully dan ujaran kebencian yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita dan berpotensi memecah belah bangsa”, pungkasnya.

Sementara itu, koordinator lapangan Dansatgas TMMD Sengkuyung tahap I Kapten ARH Sumariyono menyampaikan pelaksanaan TMMD sengkuyung tahap I tahun 2019 dimulai tanggal 26 Februari – 27 Maret 2019.   

Sasaran kegiatan fisik untuk Desa Pakem, yang pertama adalah betonisasi jalan desa ukuran 750 meter dengan lebar 3 meter dan ketinggian 0.15 meter, dengan sasaran tambahan tiga unit rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Kegiatan non fisik juga akan dilaksanakan di desa sasaran TMMD sebanyak 20 kegiatan yang bekerjasama dengan instansi jajaran pemerintah Kabupaten Pati yang meliputi pelayanan, penyuluhan dan sosialisasi. Dukungan dana untuk  desa sasaran TMMD bersumber dari APBD Provinsi Jateng, APBD Kabupaten Pati, dan Swadaya masyarakat, “tutupnya. ($.diman)
Share:

Ratusan Juta APBD Kabupaten Pati Dialokasikan Untuk TMMD Tahap I 2019

Targethukumonline. Pati - Ratusan Juta APBD Kabupaten Pati Dialokasikan Untuk TMMD Tahap I. 

TMMD menjadi prioritas utama desa pinggiran.

Hal itu terungkap saat Bupati Pati Haryanto, menghadiri Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap I Tahun 2019 untuk Desa Pakem, dan Desa Mojoluhur, Kecamatan Jaken, Selasa tgl (26/02/19).

Acara pembukaan yang berlangsung di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo tersebut, juga dihadiri oleh Forkompinda, Tim Penggerak PKK, Persit, Bhayangkari dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Haryanto juga mengatakan bahwa pembukaan kegiatan TMMD ini tepat lantaran dilaksanakan di wilayah pinggiran, salah satunya di Desa Pakem yang merupakan daerah  perbatasan antara Sukolilo, Grobogan dan Kudus.

Bupati Pati Haryanto berharap kegiatan ini bisa membantu pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pinggiran.

Kegiatan ini dirasa baik lantaran dengan ini tidak ada perbedaan antara pembangunan di desa maupun kota. Ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperhatikan masyarakat.

Pembangunan secara menyeluruh lanjutnya juga ditopang dengan adanya Dana Desa (DD).

Bupati Haryanto juga mengatakan untuk Desa Pakem, Dana Desanya mencapai lebih dari satu milyar.

"Hal ini terbukti bahwa jalan kabupaten dengan jalan desa bagus jalan desa. Meski demikian ini merupakan wujud  pemberdayaan maupun peningkatan ekonomi", tuturnya.

Bupati juga berharap agar kegiatan TMMD ini dilaksanakan sebaik mungkin sehingga perekonomian terlebih di Desa Pakem bisa berkembang dan dinikmati masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Haryanto juga menyampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada TMMD kali ini yang mengangkat tema "Melalui TMMD Kita Tingkatkan Gotong-royong Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional".

Sebab menurut data BPS per bulan September 2018 jumlah penduduk miskin Jawa Tengah ada 3,87 juta orang (11,19%). 

Mayoritas berada di pedesaan yakni sebanyak 2,15 juta orang.

"Mari kita bangun sarana prasarana, fasilitas umum dan sosial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. 

Tidak hanya itu program ini juga harus diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan serta memantapkan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mencegah SARA, radikalisme, terorisme dan intoleransi", ujarnya.

Bupati berharap TMMD kali ini bisa disisipkan program yang mengunggah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme.

"Mengingat maraknya hoax, bully dan ujaran kebencian yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita dan berpotensi memecah belah bangsa", lanjutnya.

Pemerintah, menurut Haryanto, ingin seluruh desa di Jateng semakin maju dan sejahtera dengan tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokal. 

Desa maju fasilitas pelayanan dasar masyarakat komplet, SDM nya semakin berkualitas unggul, mandiri, punya spiritualitas tinggi, ngak ada narkoba, kreatif dan inovatif serta mempunyai karakter kebangsaan yang kuat.

Sementara itu, koordinator lapangan Dansatgas TMMD Sengkuyung tahap I Kapten ARH Sumariyono menyampaikan pelaksanaan TMMD sengkuyung tahap I tahun 2019 dimulai tanggal 26 Februari - 27 Maret 2019.

Menurutnya, sasaran kegiatan fisik untuk Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, yang pertama ialah betonisasi jalan desa ukuran 750 meter dengan lebar 3 meter dan ketinggian 0.15 meter, dengan sasaran tambahan tiga unit rumah tidak layak huni.

Sedangkan untuk Desa Mojoluhur, Kecamatan Jaken sasaran pokoknya adalah makadam jalan desa dengan panjang 450 meter, dengan lebar 3 meter dan tinggi 0.25 meter dan pembuatan talud irigasi sepanjang 302 meter dengan lebar 1 meter dan tinggi 0.40 meter.

Sedangkan untuk sasaran tambahan, gorong-gorong ukuran 3x 2.5 meter serta rumah tidak layak huni tiga unit.

Kegiatan non fisik juga akan dilaksanakan di dua desa sasaran TMMD sebanyak 20 kegiatan yang bekerjasama dengan instansi jajaran pemerintah Kabupaten Pati yang meliputi pelayanan, penyuluhan dan sosialisasi.

Dukungan dana untuk dua desa sasaran TMMD bersumber dari APBD Provinsi Jateng 150 juta, APBD Kabupaten Pati Rp. 303.432.000 dan Swadaya masyarakat 75 juta dengan total Rp. 528.432.000. (ROI/humas)
Share:

Berbagi Pengalaman Jadi Peretail, Wabup Ungkap Rahasia Eksis di Dunia Usaha

Targethukumonline. Pati - Latar belakang Wakil Bupati Saiful Arifin sebagai pengusaha, menjadikannya kaya pengalaman dalam berbagai jenis usaha. Ia pun tak sungkan berbagi ilmu kepada peretail, yang menggeluti usaha dari bawah seperti yang dilakukan Wabup 21 tahun silam.

Wabup berbagi pengalaman dan ilmu ritail.

"Kalau kita bicara retail, saya sendiri pernah menjadi peretail, jadi sedikit banyak saya tahu. 

Saya mulai (usaha.red) dari tahun 1998 dan sampai sekarang masih berjalan," ungkap Wabup saat menghadiri launching aplikasi ayo SRC (Sampoerna Retail Community) di Plaza Pragola Pati, Selasa siang (26/02).

Dihadapan para peretail UKM di empat kabupaten eks karisidenan Pati yaitu Pati, Rembang, Kudus dan Jepara, Safin tak lupa memotivasi para peretail untuk tidak berhenti hanya sebagai pengecer saja. Ia yakin dengan tata kelola yang baik suatu usaha dapat berkembang.

"Yang paling penting jangan hanya jadi toko kelontong saja, jadi kita harus berfikir di era globalisasi ini kita harus berinovasi. 

Daya saing pelayanan, kelengkapan produk dan produk kekinian yang terus berkembang," jelas Wabup.

Ketika menyinggung tentang inovasi dari SRC ingin, Safin berharap adanya panduan, support dan dorongan dari SRC agar UMKM di Pati lebih maju.

"Pati bisa hebat karena UMKM yang berkembang dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua," jelas Safin.

Pada kesempatan ini Wakil Bupati juga sempat melakukan telekonferensi dengan Gubernur Ganjar Pranowo. 

Telekonferensi ini dilakukan serentak dengan kabupaten lain yang ada di Jawa tengah.

Sementara itu Novi Wididanarto supervisor PT HM Sampoerna area Pati menyampaikan bahwa SRC mempunyai binaan peretail yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. 

"Aplikasi ini menghubungkan transaksi antara mitra SRC yang telah ditunjuk dengan para grosir. Dan nantinya akan dilaunching juga aplikasi yang untuk konsumen," terangnya. (ROI/humas)
Share:

Dandim Pati Hadir Dalam Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I 2019

Targethukumonline. Pati - Memasuki awal tahun program TMMD mulai kembali dilaksanaaan, upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I  TA. 2019 Kodim 0718 Pati mengangkat tema " Melalui TMMD kita tingkatkan kebersamaan umat serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan Nasional " di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan di hadiri + 300 orang pada hari Selasa tgl (26/02/19).

Dandim Pati ; TMMD mengangkat perekonomian masyarakat setempat.

Gubernur Jawa Tengah dalam amanatnya yang dibacakan oleh Bupati Pati H. Haryanto ,SH. MM. M.Si mengucapkan Alhamdhulillah kepada Tuhan YME terus memberikan nikmat sehat, kekuatan dan semangat kepada kita semua dapat hadir disini meneguhkan komitmen dan terus mengabdikan diri demi kemajuan indonesia melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD ) Tahap I (Reguler 104 dan Sengkuyung I) Provinsi Jateng Tahun 2019.

Lebih lanjut mengatakan, merawat kebersamaan dan gotong royong untuk mengatasi persoalan bangsa sinergitas TNI manunggal dengan rakyat serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti ini menjadi kekuatan luar biasa untuk memajukan desa.

Sementara itu dengan melihat Data BPS perbulan September 2018 jumlah penduduk miskin Jateng sebesar 3,87 juta orang ( 11,19% ) mayoritas berada di pedesaan 2,15 juta orang.

Untuk itu harus memfokuskan  program penanggulangan kemiskinan dipedesaan dengan prinsip keroyokan melaui pendekatan holistik, integratif, tematik dan spesial.

TMMD kali ini mengangkat tema" Melalui TMMD Kita Tingkatkan Kebersamaan Umat Serta Semangat Gotong Royong dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Guna mewujudkan ketahanan Nasional".

Dengan Semangat pembangunan, maka melalui TMMD ini kita gelorakan lagi semangat kolektifitas serta persatuan dan kesatuan semua elemen masyarakat yang ada.

Tidak hanya itu program TMMD ini juga harus diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan dan memantapkan kerukuran antar umat beragama dalam rangka mencegah terjadinya konflik SARA, radikalisme, terorisme dan intoleransi.

Dengan momentum TMMD kali ini bisa disisipkan program yang menggugah wawasan kebangsaan dan nilai - nilai Nasionalisme.

Ini penting mengingat maraknya hoax, bully dan ujar kebencian yang muncul di tengah- tengah kehidupan kita dan berpotensi memecah belah bangsa.

Semoga dengan TMMD pembangunan di desa - desa di jawa tengah makin maju dan sejahtera dan tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokalnya.

Desanya maju, fasilitasnya komplit, SDM makin berkualitas, mandiri, mempunyai spiritualitasnya tinggi, tidak ada narkoba, kreatif dan inovatif serta mempunyai karakter kebangsaan yang kuat dalam sendi sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mari kita bangun indonesia melalui desa. ($.boy)
Share:

Konsisten Jaga Keutuhan NKRI, Wabup Upaya Ormas Islam Ini

Targethukumonline. Pati - Wakil Bupati Pati Saiful Arifin membuka bedah buku "Islam Agama Cinta Damai" dan Konferensi ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) ke 1 di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati pada Selasa tgl (26/02). 

Islam Agama Cinta Damai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Ketua PC ISNU Kabupaten Pati, Ketua PCNU Kabupaten Pati, dan perwakilan PW ISNU Jawa Tengah. 

Tak ketinggalan juga perwakilan dari Polres Pati dan Kodim 0718 Pati.
Ali Muhtarom Ketua PC ISNU Kabupaten Pati mengatakan, bedah buku ini sebetulnya hasil kerjasama PC ISNU Kabupaten Pati dengan Pemerintah Kabupaten Pati. 

Ia mengungkapkan alasan dibalik terselenggaranya bedah buku ini. 

"Banyak anak- anak SMA dan SMK yang terindikasi terkena paham paham radikalisme yang merongrong NKRI dan ini berdasarkan hasil survey dari kami. 

Maka dari itu, buku ini akan kami bagikan gratis kepada murid SMA dan SMK walaupun tidak semuanya karena keterbatasan biaya," jelasnya.

Wakil Ketua PC NU Kabupaten Pati dr. Khoiron menambahkan bahwa buku saku ini bisa menjadikan wawasan bagi anak- anak SMA dan SMK agar tidak terkontaminasi dengan paham paham yang merongrong NKRI. 

"Pada akhirnya anak anak nanti di perguruan tinggi tidak terperosok ke dalam paham radikal yang masuk ke perguruan tinggi," tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin) memberikan dukungannya pada kegiatan bedah buku kali ini. Ia mengungkapkan, NKRI bisa utuh saat ini karena ada campur tangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Nahdlatul Ulama. 

Menurutnya, Nahdlatul Ulama merupakan ormas yang sangat peduli terhadap keutuhan NKRI. 

"Dan saya mengapresiasi teman- teman Nahdlatul Ulama yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat bagus, agar keutuhan NKRI tetap terjaga," imbuhnya.

Wabup berharap adanya bedah buku dan konferensi ini dapat menggugah semangat membaca bagi para santri dan pelajar, serta menjadikan ISNU lebih solid dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, guna membawa masyarakat Pati yang rukun dan damai.

Di kesempatan yang sama, Safin tak lupa memberikan tips atau ide agar ISNU bisa mendirikan semacam lembaga keuangan yang bisa meniru BUMDes yang nantinya akan sangat dibutuhkan umat dan warga Nahdlatul Ulama tentunya agar bisa berdikari.

"Mari kita bekerja sama dan mari kita tumbuhkan UMKM, serta ISNU saya harap dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pati ini," pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Kolaborasi Puskesmas dan Karang Taruna, Satu Cara Tanggulangi Peredaran Narkoba di Pati

Targethukumonline. Pati - Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan terdekat dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di lingkungan sekitar, hal itu diungkapkan Wakil Bupati Saiful Arifin saat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah peredaran narkoba sejak dini.

Pembukaan Bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga teknis klinik narkoba puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pati, Selasa (26/02) di ruang Pragola Setda Kabupaten Pati.

Wabup yang akrab disapa Safin itu dalam sambutannya mengatakan, bahwa narkoba merupakan bahaya laten bagi generasi penerus dan narkoba ini penanganannya harus sedini mungkin dari keluarga, karena pengguna narkoba saat ini terus meningkat. 

"Disinilah peran Puskemas ini sangat dibutuhkan karena puskesmas dekat dengan masyarakat di desa dan teman - teman puskesmas mungkin bisa bekerjasama dengan karang taruna untuk menanggulangi dan pencegahan narkoba di tingkat desa," ungkapnya.

Kolaborasi antara puskesmas dan karang taruna ini perlu dilakukan, karena rata- rata pengguna narkoba ini cenderung kawula muda. Safin menekankan, senakal-nakalnya anak muda jangan sampai terjerumus kepada narkoba. 

"Kalau ada yang menginginkan konseling ya pihak puskesmas harus melayani. Dan orangtua mempunyai andil besar untuk mencegah putra putrinya agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba ini," tegasnya.

Di kesempatan itu Safin juga mengucapkan terimakasih pada peserta yang sudah tepat waktu.

"Karena apapun itu kalau tepat waktu maka hasilnya akan maksimal," ujarnya.

Sementara itu Heri Supriyono Kabag Kesra selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa bimtek bagi tenaga teknis narkoba puskesmas di Kabupaten Pati ini diikuti oleh 75 orang terdiri dari dokter di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pati. 

Tak hanya itu, sejumlah LSM peduli narkoba turut mengikuti bimtek yang menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kasat Narkoba Polres Pati AKP Puji Raharjo, dokter Yarmaji yang merupakan dokter spesialis kejiwaan dan Siti Fatkhurrohmah psikolog RSUD RAA Soewondo Pati. (ROI/humas)
Share:

Senin, 25 Februari 2019

Sosialisasi Advokasi dan KIE Dorong Kampung KB Beri Edukasi Maksimal Untuk Masyarakat Desa Sitirejo Tambakromo

Targethukumonline. Pati - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI kembali menggelar kegiatan sosialisasi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Sosialisasi kampung KB di Desa Sitirejo Tambakromo Pati.

Sosialisasi digelar di lapangan olah raga Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo, Jawa Tengah, Rabu tgl (20/02) pukul 13.00 WIB.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sekcam Tambakromo, dan diikuti oleh 250 masyarakat Desa Sitirejo dan perwakilan dari 18 desa lainya Se- Kecamatan Tambakromo.

Untuk membuka kegiatan sosialisasi oleh Camat Tambakromo Sudarto dan memberikan pesan bahwa,” kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kegiatan kampung KB.

Selain itu, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.

Adapun jumlah peserta di lokasi ini sebanyak 250 orang.

Diharapkan peserta yang hadir bisa  mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang memberikan materi soal pentingnya mengatur jarak kehamilan, mengatur jumlah kehamilan serta upaya untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang terbaik.

Sejumlah program Kampung KB di Desa Sitirejo itu cukup beragam, mulai dari program Bina Keluarga  Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Bina Keluarga  Balita (BKB). Menurutnya, semua  program KB disini cukup aktif, “ ujar camat.

Kepala Dinas P3AKB Propinsi Jawa Tengah dalam kesempatan itu mengajak masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam KB, terlebih ada banyak pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat.

Untuk pria, ada dua jenis metode KB yang bisa dipilih yaitu menggunakan kondom dan MOP atau Metode Operasi Pria.

Sementara untuk perempuan, mereka bisa memilih lima jenis KB, mulai dari metode pil, suntik, implan, IUD atau spiral serta MOW (Metode Operasi Wanita).

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, dalam sambutannya,” juga menekankan terkait pentingnya program KB bagi keluarga, karena dengan begitu, akan melahirkan generasi yang berkualitas. 

Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan melainkan juga pria, sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan.

Dengan perencanaan kehamilan maka setiap orang tua akan memberikan perawatan yang lebih sehingga melahirkan generasi yang diharapkan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN berpesan agar masyarakat tidak menikah di usia dini.

“Harus diupayakan agar jangan sampai anak yang menikah di usia 18 tahun ke bawah, karena masih berstatus anak anak. Menikahlah minimal di usia 21 tahun. 

Kita jadikan nol menikah muda di desa ini. Masa ideal pernikahan yang sudah diatur yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, sehingga pernikahan dini harus dicegah.

“Sudah diatur, kalau usia pernikahan untuk perempuan itu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun,” terangnya.

Masih Kepala BKKBN, “selain merencanakan kehamilan, para orang tua juga harus mengatur jarak kelahiran minimal tiga tahun.

Hal ini disebut sangat penting, agar anak bisa mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara lengkap yaitu selama dua tahun.

“Kalau jarak melahirkan tiga tahun, maka bisa memberikan ASI kepada anak dengan cukup,” jelasnya.

Selain itu, ia mengajak pasangan suami istri agar merencanakan kehamilan. 

Karena kehamilan yang terencana akan jauh lebih baik untuk keluarga. Mulai dari pemberian ASI yang optimal, hingga kesehatan ibu dan bayi yang terjaga.

Diterangkannya, dampak buruk dari pernikahan dini sangat banyak, salah satunya kesehatan reproduksi, selain itu, bisa meningkatkan angka perceraian.

Berdasarkan data yang dimiliki, dalam waktu satu menit terjadi perceraian di Indonesia. Tidak itu saja, anak yang menikah usia dini tidak bisa melaksanakan delapan fungsi keluarga dengan baik.

Adapun fungsi keluarga tersebut beberapa diantaranya fungsi ekonomi, sosial budaya, perlindungan, agama dan lingkungan hidup.

”Kalau menikah dini, maka akan memberikan kontribusi bagi setiap menit ada perceraian di Indonesia,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Ali Gufron dalam arahannya mengatakan, “luas pulau yang menjadi tempat tinggal tidak pernah bertambah, sementara jumlah penduduk terus bertambah.

Karena itulah BKKBN mengatur jumlah pertumbuhan penduduk ini.“ Kita perlu Kampung KB.

Kampung KB ini bertugas memberikan penjelasan dan edukasi tentang pengaturan kelahiran dan lain sebagainya,” katanya.

Gufron juga mengajak para remaja untuk tidak menikah di usia dini. Karena dampak buruknya banyak dirasakan oleh masyarakat.

Misalnya anak remaja cenderung belum bisa mendidik anak, dari segi kesehatan juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

Kenapa saya datang bersama BKKBN? karena ini tugas konstitusi saya. Saya tidak mau masyarakat tidak tahu bagaimana pengaturan pertumbuhan penduduk. Kita ingin kampung ini menjadi Kampung KB teladan,” harapnya.

Sementara itu, peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi dan KIE di Desa Sitirejo Tambakromo ini untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Pengendalian jumlah penduduk ini sangat penting karena bisa menimbulkan persoalan baru misalnya angka pengangguran, pernikahan dini dan juga kemiskinan.
 
Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB.
 
Gufron, juga menekankan hal yang sama yaitu pernikahan dini harus dicegah. 

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengawasi anak-anaknya. Sehingga tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena menikah usia dini.

Para peserta diharapkan bisa menyampaikan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini kepada orang lain, agar pernikahan ini bisa dicegah dengan bersama-sama.”

Kita harus sampaikan kepada keluarga, tentangga dan teman-teman tentang pernikahan dini dan pengendalian penduduk,” pungkasnya.

Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. 

Adapun hadiah yang disiapkaan seperti oven, kaos, rice cooker, sepeda gunung dan beberapa hadiah menarik lainnya.

Sementara untuk kampung KB di Desa Sitirejo mendapatkan satu unit TV LCD.

Dalam kesempatan tersebut Gufron menyerahkan beberapa hadiah  untuk kelompok kerja kampung KB.

Di akhir acara, masyarakat dimanjakan dengan aneka doorprize barang-barang elektronik. Bagi peserta yang beruntung, mereka mendapatkan undian barang elektronik seperti magic jar, kipas angin, kompor gas, oven, rice cooker dan lainnya. ($.diman)
Share:

Mandi Disungai Kedung Bendo Jenggot, Satu Anak Tewas Tenggelam di Dasar Sungai

Targethukumonline. Pati - Nasib naas yang dialami oleh seorang anak yang hendak mandi  di sungai dibawah grojogan air dam” kedung bendo jenggot” membuat satu anak tewas tenggelam didasar air.  

Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dasar sungai.

Korban diduga kehabisan nafas atau oksigen saat mandi di sungai (Bendo Jenggot) bersama dua temannya.

Korban di ketahui bernama Pasha Agustian (10) bin Sukayat, pelajar kelas 4 SD, Dukuh Krajan Rt 03 RW 01, Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Jumat tgl (22/02/19).

Sementara itu Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto, S.Ik , melalui Kapolsek Sukolilo AKP Supriyono S.H  saat di mintai keterangan mengatakan,” Jajaran Polsek Sukolilo (SPK, Reskrim, Intel dan Bhabinkamtibmas) dengan dipimpin oleh Kapolsek Sukolilo AKP Supriyono  yang mendapatkan laporan langsung segera melakukan tindakan dengan mendatangi dan mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Selanjutnya melakukan pencarian korban bersama warga setempat yang diduga meninggal dunia  karena tenggelam di kedung "Bendo Jenggot" desa Kedungwinong Kec. Sukolilo Kab. Pati tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Supriyono menambahkan,” Setelah melakukan pencarian lebih kurang selama satu jam, akhirnya korban di temukan pukul 14.00 WIB sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Selanjutnya korban di bawa kerumah keluarganya, dan meminta keterangan para saksi, serta menghubungi petugas Puskesmas Sukolilo 2, serta mendampingi petugas dari Puskesmas saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, ” bebernya.

Kejadian bermula ketika korban sedang  mandi di kedung bendo jenggot tak jauh dari rumah korban bersama dua orang temannya.
Selanjutnya korban berenang sendirian agak menjauh dari kedua temannya dengan mendekati grojogan air dam.

Saat berenang, korban tiba-tiba tidak kelihatan dan hilang saat mendekati grojogan air dam, lalu korban tidak muncul kepermukaan beberapa saat.

Setelah di ketahui bahwa korban tidak kelihatan , akhirnya kedua temannya ” AD ” dan ” SK ” meminta tolong kepada Riyanto (45 tahun) untuk ikut mencari keberadaan temannya yang tak kunjung terlihat kepermukaan.

Setelah dilakukan pencarian bersama warga, lebih kurang selama 1 jam, akhirnya korban dapat ditemukan di dasar air atau di bawah pondasi DAM.

Selanjutnya korban di angkat oleh warga tetapi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. 

Kemudian korban dibawa pulang dan serahkan kepada pihak keluarga korban.

Selanjutnya, di lakukan pemeriksaan oleh para medis, Dr. Abdul Wakhid dan Perawat Kiswanto dari Puskesmas Sukolilo 2, lalu menyimpulkan bahwa korban sudah meninggal dan tidak ada akan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Saat dimintai keterangan, Dr.Abdul Wakhid mengatakan,” dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban tidak di temukan tanda-tanda kekerasan, korban di duga gagal nafas atau kehabisan oksigen karena terlalu lama berada di air ” tuturnya Kepada awak media.

Atas kematian korban tersebut pihak keluarganya menerimakan bahwa diakibatkan karena kecelakaan (tenggelam) dan bukan disebabkan oleh perbuatan orang lain.

Selanjutnya membuat surat pernyataan yang diketahui Pemdes Kedungwinong,” pungkasnya. ($.diman)
Share:

Minggu, 24 Februari 2019

SikatWae Berantas Nyamuk Aedes Aegypti di Kecamatan Dukuhseti Pati

Targethukumonline. Pati - Masyarakat Kecamatan dukuhseti Kabupaten Pati Jawa Tengah (Jateng) melakukan kegiatan aksi serentak Siaga Masyarakat Dengan Waspada Aedes Aegypti (Sikat Wae) dengan cara melakukan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan secara serentak, Sabtu tgl (23/02/19).

Antisipasi demam berdarah'SikatWae lakukan pembersihan sarang nyamuk serentak.

Kegiatan yang dilakukan secara serentak melalui program PSN 3M itu melibatkan semua masyarakat di 12 desa Kecamatan Dukuhseti, pelajar, tim glatik atau pasukan melawan jentik sebanyak 120 orang dan unsure TNI/Polri.

"Kita bersama Muspika, melakukan monitoring kepada masyarakat yang melakukan kerja bhakti dalam rangka program Sikat Wae pemberantasan jentik nyamuk,"Ungkap Camat Dukuh Seti Wahyu Wuriyanto kepada wartawan kemarin. 

Menurutnya, Kegiatan ini dilaksanakan sesuai instruktur Bupati Pati Haryanto agar masyarakat di semua desa melakukan pembersihan sarang nyamuk secara serentak,"Ini instruktur dari Bupati agar masyarakat bisa melakukan pembersihan dengan melibatkan semua unsur," katanya. 

Di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Dukuhseti Santoso menjelaskan, Kasus Demam Berdarah (DB) di wilayah Dukuhseti di awal tahun 2018 terjadi peningkatan, dan itu harus dilakukan antisipasi pencegahan. 

Jumlah yang ada sendiri sesuai data ada sebanyak 15 sampai 20 kasus yang sudah di tangani, dan rata-rata terjadi pada anak-anak."Kasus DB ini rata-rata terjadi pada anak-anak yang virusnya rentan menyerang daya tahan tubuh,"Jelasnya. 

Sejauh ini, Kata dia, Tidak ada korban yang  meninggal akibat serangan nyamuk, sehingga harus dilakukan pencegahan dan antisipasi dengan cara melakukan pembersihan, sebab paradigma foging yang biasa dilakukan tidak bisa meminimalkan dan bukan upaya efektif untuk pemberantasan nyamuk,"Foging bukan upaya efektif, jadi harus ada kesadaran masyarakat langsung untuk melakukan pembersihan dan pemberantasan sarang nyamuk." Paparnya.

"Kesehatan mahal harganya, dan untuk menjangkau itu diperlukan kerjasama dan kesadaran masyarakat, cintai lingkungan, dan mulai hidup sehat," timpalnya. (Wiz)
Share:

Jumat, 22 Februari 2019

Gelar Seleksi Serentak Pemkab Pati Siap Rekrut 387 PPPK

Targethukumonline. Pati - Hari ini Pemkab Pati menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) di SMKN 1 Pati.

387 PPPJ siap direkrut.

Rekruitmen tahap awal ini difokuskan untuk  tenaga honorer di bidang pendidikan, kesehatan dan THL penyuluh pertanian.

"Sesuai surat edaran Menpan hari ini dilaksanakan seleksi perekutan PPPK secara serentak di seluruh Indonesia", terang Kabid Formasi dan Jabatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati Saiful Ikmal.

Untuk seleksi PPPK tahap awal ini, menurut Saiful Ikmal, ada 650 peserta yang akan mengikuti seleksi. 

"Untuk pelaksanakannya kami bagi dalam dua hari. Setiap harinya ada tiga sesi, setiap sesinya ada 120 peserta, serta ada empat kelas atau ruang, yang mana setiap kelasnya akan diisi 30 peserta", imbuhnya.

Kabid Formasi dan Jabatan BKPP pun menerangkan bahwa di tiap ruang terdapat 36 komputer, namun yang dipakai hanya 30 dan sisanya sebagai cadangan.

"Tes kali ini ada dua jenis tes, yang pertama tes seleksi kompetensi dan kedua adalah tes wawancara. Durasinya 120 menit untuk CAT", jelas Saiful Ikmal.

Ia pun menegaskan bahwa untuk peserta seleksi tahap awal PPPK  formasi guru dan tenaga kesehatan adalah eks tenaga honorer K2 sedangkan untuk penyuluh pertanian adalah formasi THL Kementerian Pertanian pusat.

"Adapun jumlah formasi yg dibutuhkan adalah 387 yang berasal dari tiga kategori tersebut", pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Harapan Sudarno SH Caleg DPRD Kab. Pati Dapil III

Targethukumonline. Pati -  Sebagai Caleg dari Dapil 3 dari Partai PDIP Sudarno, SH yang berangkat dari perangkat desa sebagai Kaur Pembangunan desa Kajar juga pernah mengemban sebagai Kepala Desa Kajar dua periode dan sekarang ikut menegakkan hukum sebagai Lawyer atau Advokat di wilayah NKRI dan berkantor di Jalan Raya KM 10 Desa Kajar RT 05 RW 01, jumatJ thl (22/02/19).

Maju bersama rakyat, membangun Negeri.

Adapun Beliau sekarang ada di pemilihan Dapil III Juwana, Trangkil, Batangan dan Wedarijaksa dengan nomer urut 7 DPRD Kabupaten Pati.

Menjadi sebuah kebanggaan Sudarno SH, beliau sebagai anak Bangsa mengharapkan kota Pati mempunyai sebuah Universitas Negeri untuk menjadi prioritas dalam mengembangkan dunia pendidikan, meningkatkan perekonomian rakyat, karena kota Pati sebagai daerah Agraris dilihat dari teritorial meliputi pertanian perkebunan dan kelautan juga menegakkan supremasi hukum yang ada di kabupaten Pati.

Kota Pati menjadi kota karisidenan sejak jaman administrasi Belanda yang membawahi kota Kudus, Jepara, Rembang, Blora dan Rembang dan Grobogan agar bisa lebih bersaing dengan kota kota lainnya.

Dengan harapan karisidenan Pati mempunyai Bandar Udara yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Pati. (Eko)
Share:

Kamis, 21 Februari 2019

Dandim Pati ; Dihari Peduli Sampah, Mari Budayakan Hidup Sehat dan Bersih

Targethukumonline. Pati - Peringati hari peduli sampah nasional tahun 2019, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) bersama Kapolres Pati, Dandim 0718 Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos, Persit KCK Cabang XXXIX, Bhayangkari Pati, DKP, Camat Juwana dan PPP Bajomulyo serta masyarakat mengadakan kegiatan pembersihan di sungai Silugonggo di Desa Bendar, Kecamatan Juwana. Kamis tgl (21/02/19).

Dandim Pati ; Mari budayakan hidup bersih dan sehat.

“Saya mengajak tiap-tiap warga untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing terlebih bagi warga Desa Bendar yang merupakan desa nelayan yang berhasil”, ujar Wabup.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk memulai kesadaran bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.

“Kenyataan Kabupaten Pati ini menjadi sentral nelayan nasional, perlu kita dukung dan support terus dari segala sisi terutama dari aspek kebersihan lingkungannya”, terangnya.

Wabup juga menegaskan bahwa jika hanya mengandalkan pemerintah tentunya tidak akan bisa. 

“Tetapi kalau kita bergotong-royong sama-sama dan ada kepedulian dari masing-masing keluarga dan lingkungan sekitar, tentunya akan lebih memberikan dampak yang lebih baik”, terangnya.

Komandan Kodim 0718/Pati dalam kesempatan tersebut menegaskan kembali agar masyarakat peduli dengan sampah, apalagi sampah plastik yang sukar diurai. 

"Untuk itu mari kita budayakan hidup bersih, sehat dan menjaga lingkungan kita dari sampah," Ujar Dandim. ($.boy)
Share:

Bupati Haryanto ; Menjadi Kades Tidak Hanya Cukup Bermodalkan Pengalaman

Targethukumonline. Pati - Bupati Pati Haryanto hari ini hadir dan menjadi narasumber Bimtek Kades. Para peserta merupakan Kepala Desa yang terpilih lewat Pilkades Serentak se-Kabupaten Pati tahun 2018, Kamis tgl (21/02/19).

Kepala Desa harus mengetahui regulasi yang ada, tidak hanya cukup pengalaman.

Pada kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Pati tersebut Bupati memberikan ceramah tentang pemerintahan, kepemimpinan, dan sedikit memberikan wawasan terkait permasalahan hukum.

"Bagaimanapun juga latar belakang Kades dari 61 desa ini beragam sehingga kami merasa perlu untuk memperkenalkan produk hukum pemerintahan kepada mereka", ujar Bupati.

Sehingga diharapkan mereka dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsinya secara normatif serta mampu mengimplementasikannya dengan tepat saat sudah terjun di lapangan.

"Selaku kepala desa jangan hanya mengandalkan pengalaman saja,  sebab selama ini masih ada saja kepala desa yang terjerat hukum karena tidak memahami dan mematuhi regulasi yang ada", tegas Bupati.

Karena itu, lanjut Haryanto, kepala desa juga butuh waktu untuk memahami regulasi pemerintahan.

"Maka dari itu, mulai hari ini sampai delapan hari ke depan, kami berikan bekal pemerintahan, keuangan, kemasyarakatan, kepemimpinan dan lain sebagainya. 

Dengan tujuan agar ketika Kades terpilih menjalankan roda pemerintahan desa, minimal sudah punya bekal untuk melaksanakan program", jelasnya.

Paling tidak, imbuh Bupati, untuk kepala desa yang pernah menjabat, tinggal menyesuaikan regulasi yang baru.

Sedangkan bagi yang baru menjabat dan tidak memiliki latar belakang pemerintahan, menurut Haryanto, masih butuh waktu penyesuaian satu sampai satu setengah tahun, itu pun harus sering membaca dan belajar serta mengimplementasikan program pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, hingga kecamatan.

"Ketika sering ngangsu kawruh, tidak akan terlalu lama untuk cepat memahami, yang terpenting adalah di bidang pemerintahan dan perencanaan anggaran. 

Karena, desa mengelola anggaran tidak sedikit dan nilainya milyaran. Jangan sampai menganggap anggaran itu miliknya,  karena sesungguhnya  anggaran itu milik masyarakat", tegas Bupati.

Bimtek yang dijadwalkan akan berlangsung selama delapan hari mulai 18 - 25 Februari
ini rencananya juga akan menghadirkan narasumber dari unsur Forkompimda serta dinas dan instansi yang membidangi. (ROI/humas)
Share:

Aplikasi "SiaPak" Jadi Juara I di Lomba Inovasi Satpol PP Jawa Tengah

Targethukumonline. Pati - Satu prestasi membanggakan kembali diraih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati. 

Inovasi SuaPak berhasil meraih juara I tingkat Jateng.

Kali ini, prestasi gemilang berhasil dipersembahkan Satpol PP Kabupaten Pati dengan memenangkan Juara I dalam Lomba Inovasi Satpol PP se Jawa Tengah melalui aplikasi SiaPak (Sistem Integrasi Aduan Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat).

SiaPak merupakan satu- satunya aplikasi pengaduan yang ikut dalam perlombaan inovasi Satpol PP tahun ini. Perlombaan ini merupakan bagian dari rangkaian puncak HUT Satpol PP ke-69 dan HUT ke-57 Linmas tingkat Jawa Tengah. 

Penyerahan piagam dan piala diberikan oleh Kepala Satpol PP Jawa Tengah Sinoeng N Rachmadi, dalam gelar pasukan Satpol PP dan Linmas di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, Kamis (21/02/19).

Menurut Kabid Tibumtranmas Satpol PP Kabupaten Pati, Udhi Harsilo Nugroho, Udhi mengatakan, SiaPak telah diluncurkan sejak 2018 lalu di PlayStore dan mendapat respon positif dari masyarakat.

"Sejak launching hingga saat ini, aplikasi SiaPak telah menerima sekitar seratusan aduan masyarakat terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," jelasnya.

Melalui aplikasi ini, masyarakat Pati dapat berpartisipasi dalam Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui aplikasi SIAPaK yang akan ditangani secara langsung oleh Satpol PP Pati.

Ke depan, Udhi mengungkapkan Satpol PP Pati akan mengadakan suatu sistem Command Center yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi termasuk SIAPaK juga.

"Selain itu, akan ada inovasi Satpoltik (Satpol PP cantik) yang dilengkapi dengan kendaraan segway," terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Hadi Santoso mengaku turut berbangga dengan prestasi yang diraih Satpol PP Kabupaten Pati. 

Ia berharap prestasi ini akan menjadi penyemangat bagi anggotanya untuk lebih berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pati. (ROI/humas)
Share:

Biaya Pra- Permohonan Paling Murah, Bupati Haryanto Himbau Desa Lain Bisa Seperti Kedungwinong Sukolilo

Targethukumonline. Pati - Sebanyak 750 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dibagikan  di Balai Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Kamis (21/02/19).

Biaya PTSL termurah se-Indonesia.

Pembagian sertifikat ini merupakan yang ketujuh kalinya usai pembagian di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Pucakwangi, dan Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Kayen.

Program PTSL, yang merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI dalam satu wilayah desa atau kelurahan maupun yang setingkat.

Namun ada yang unik di pembagian PTSL Desa Kedungwinong ini, Kades Kedungwinong Sriyatun mengungkapkan bahwa besaran biaya yang dikenakan bagi masyarakat penerima program ini hanya sebesar Rp 113.000,-

"Iya benar, biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 113 ribu rupiah. Dari biaya tersebut, hanya kita gunakan untuk membeli patok batas, materai serta biaya untuk pemberkasan", ungkapnya usai penyerahan sertifikat di Balai Desa.

Sriyatun menerangkan, dari 750 penerima program PTSL, 23 diantaranya ada yang terkena PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). 

Dia pun merasa peduli kepada 23 warganya tersebut, kemudian pihaknya memberikan blangko sehingga mereka dapat mengurus sertifikat secara gratis. 

Merasa paling murah dalam mengurus sertifikat PTSL ini, Sriyatun pun mengaku tidak khawatir akan mendapat protes maupun cibiran dari desa lain yang biayanya jauh di atas desa Kedungwinong.

"Ya kita kan punya rumah tangga sendiri - sendiri, dan mengurus pemerintahan sendiri - sendiri, terlebih desa Kedungwinong mempunyai prinsip meringankan beban masyarakat. 

Dan alhamdulillah, di tahun 2019 ini kita akan mendapat jatah program PTSL sebanyak 2.000 bidang, dengan biaya yang sama yakni 113 ribu", tegasnya.

Terkait biaya pengurusan sertifikat yang sangat murah tersebut, Bupati Pati Haryanto mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemdes Kedungwinong. 

Dia menyebut bahwa biaya mengurus sertifikat dengan biaya 113 ribu itu patut dicontoh oleh desa - desa yang lain.

"Baik itu, malah agar bisa dicontoh oleh desa maupun daerah yang lain. 

Sebab, tiap desa itu kan punya aturan maupun kebijakan sendiri yang mana tujuannya untuk meringankan masyarakatnya", jelasnya usai menyerahkan sertifikat kepada warga.

Terkait regulasi pembiayaan program PTSL ini, Bupati menyebut bahwa dari pemerintah kabupaten memang tidak ada regulasi yang mengaturnya.

Sebab regulasi tersebut adalah dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui surat edaran yang dikirimkan kepada tiap daerah se - Jawa Tengah.

“Program Prona ini biayanya ditanggung pemerintah pusat sehingga tidak ada biaya di BPN dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. 

Namun untuk tahap pra-permohonan diperlukan biaya pada tingkat kelurahan dan desa berupa biaya materai dan biaya patok", pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Peringati Hari Peduli Sampah, Safin Bersih Bersih di Sungai Silugonggo

Targethukumonline. Pati - Dalam rangka memperingati hari peduli sampah nasional tahun 2019, hari ini, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) bersama Kapolres, Dandim, Persit, Bhayangkari, DKP, Camat Juwana dan PPP Bajomulyo mengadakan kegiatan kebersihan di sungai silugonggo, tepatnya di desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kamis tgl (21/02/19).

Kebersihan menjadi hal penting dalam setiap lingkungan yang harus dijaga.

"Saya mengajak tiap-tiap warga  untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing terlebih bagi warga Desa Bendar yang merupakan desa nelayan yang berhasil", ujar Wabup.

Kegiatan seperti ini, lanjut Safin, diharapkan dapat menjadi contoh untuk memulai kesadaran bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.

"Kenyataan Kabupaten Pati ini menjadi sentral nelayan nasional, perlu kita dukung dan support terus dari segala sisi terutama dari aspek kebersihan lingkungannya", terang Safin.

Wabup juga menegaskan bahwa jika hanya mengandalkan pemerintah tentunya tidak akan bisa. 

"Tetapi kalau kita bergotong-royong sama-sama dan ada kepedulian dari masing-masing keluarga dan lingkungan sekitar, tentunya akan lebih memberikan dampak yang lebih baik", terangnya. (ROI/humas)
Share:

Rabu, 20 Februari 2019

Reuni Akbar "KAMENWA" 907 UNTAG SEMARANG

Targethukumonline. Semarang - Keluarga besar alumni Resimen Mahasiswa 907 UNTAG Semarang yakni dikomandoi oleh sang Ketum  H. Harsoyo juga menjabat sebagai PR III, mengadakan Musker/Rakor atau konsolidasi organisasi dengan tema "Menggalang Soliditas Menjaga NKRI" sebagai konsolidasi lintas Yudha saat ini, Kamis tgl (21/02/19).

Pasukan khusus 907 untag Semarang.

Adapun acara tersebut akan dilangsungkan di Villa Vanaprastha Gedong Songo Bandungan, dengan Dansatgas Seno Susanto ST beserta semua divisi yang sudah masuk dalam kepanitiaan.

Mengenang kebesaran Batalyon 907 yang sudah berdiri awal tahun 1963 yang sudah berkiprah sejak lama, bahkan jejak rekam YON 907 saat sebagai Satgas Timor Timor maupun sebagai Satgas Pasukan Pengamanan PBB menjadi track record bahwa Resimen Mahasiswa cukup mumpuni dalam pendidikan yang termaktub dalam UU Bela Negara sebagai CadNas sesuai dengan UUD'45 pasal 30 ayat 1.

Kolaborasi sesama anggota alumni inilah yang membuat dasar diadakannya "Reuni Lintas Yudha" yang tergabung dalam Satgas Soliditas Menjaga NKRI.

Pasukan khusus berani mati ini tidak pernah kendor dalam semangat membela Negara dalam sendi sendi bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara mencakup dalam semua aspek bidang pendidikan, hukum, ekonomi maupun kelola tata pemerintahan.

Adapun semangat itu masih terngiang dalam sebuah lagu mars kebesaran 907 ;

Tinggalkan Ayah Ibu, tinggalkan ayah tinggalkan ibu, ijinkan kami pergi berjuang, di bawah kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu...SERBU...tidak kembali pulang...

Sebelum kita yang menang..PASTI MENANG, walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa kami kan berjuang, maju ayo maju ayo terus maju, singkirkanlah dia..dia..dia.

Kikis habislah mereka musuh negara
Wahai kawanku resimen mahasiswa
Dimana engkau berada, teruskan perjuangan para pahlawan, demi bangsa kami kan berjuang.

Semangat Menwa di dalam pertempuran tidak pernah masuk koran, Mati dalam perang suatu kebanggaan, Komando baret ungu pasukan berani mati, Majulah ayo terus maju, Sampai titik darah penghabisan.

Suatu kebanggaan tersendiri bahwasanya seluruh anggota keluarga besar KAMENWA 907 UNTAG Semarang bisa hadir mewarnai reuni lintas Yudha ini, berharap berkumpul maupun mengenang kembali masa yang sudah lampau terlewati itu.

Konsolidasi lintas Yudha Alumni 907 UNTAG Semarang.

Kehadiran seluruh para Alumni 907 akan menjadi sebuah momentum dari sebuah sejarah besar yang akan dicatat oleh sejarawan bahwa eksistensi dan keberadaan "KAMENWA" 907 memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia. (Catur Yoga)
Share:

Masyarakat Petani Hutan Resah Diperlakukan Petugas Perhutani BKBH Regaloh Semena Mena

Targethukumonline. Pati - Kehidupan masyarakat desa Regaloh kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati dalam menjalani kehidupan bercocok tanam ketela dan jagung di petak 131, 170, 129 pangkuan RPH Regaloh BKBH KPH Pati mendekati panen raya, Kamis tgl (21/02/19).

Petak yang diduga dirusak oleh mandor hutan RPH Pasucen.

Kronologi pada saat itu petak 170 dan 131 akan dikerjasamakan dengan PG Rendeng Kudus namun saat itu dari PG Rendeng mendatangkan alat berat untuk pengolahan tanah dihadang masa sehingga urung atau gagal, masyarakat bersikeras lahan tetap dikelola oleh masyarakat Desa Regaloh.

Akhirnya dari PG Rendeng Kudus memutuskan kerjasama pengelolaan lahan tersebut karena takut akan berhadapan dengan masyarakat setempat, lahan akhirnya dibagi atau dikelola kembali oleh masyarakat Desa Regaloh ditanami ketela dan jagung.

Inilah bentuk kerukunan dan kekompakan masyarakat mempertahankan lahan pertanian yang sudah digarap atau dikelola selama ini.

Beberapa bulan lagi masyarakat Regaloh akan mengadakan panen raya baik lahan jagung maupun ketela di petak 13, 170 dan 129.

Tidak hanya lahan petak itu aja namun dipetak 129 yang dulunya kerjasama dengan Garuda Food sekarang diambil alih dan dikuasai oleh masyarakat Regaloh dengan ditanami baik tanaman ketela maupun jagung.

Kehidupan masyarakat dipetak 131, 170 dan 129 merasa bangga mendekati panen raya ketela dan jagung.

Masyarakat Petani disekitar hutan menuntut haknya.

Apa beda dengan yang dikeluhkan masyarakat Desa Tlogosari dan Desa Sumbermulyo kecamatan Tlogowungu diperlakukan tidak adil oleh Perhutani dalam hal ini petugas BKPH Regaloh sangat arogansi dengan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap penggarap yang dialami oleh petani Tlogosari dan Sumbermulyo.

Berawal dari petani menanam ketela dipetak 159 pangkuan LMDH desa Tlogosari dirusak oleh mandor hutan RPH Pasucen berinisial (KRS) dan (PR).

Inilah yang akhirnya membuat masyarakat tidak puas atas perlakuan yang semena-mena terhadap petani penggarap, akan ketidakadilan yang merata.

Masyarakat petani resah terhadap petugas Perhutani di BKBH Regaloh karena seringnya di intimidasi dengan merusak tanaman banggal ketela yang baru ditanam.

Intimidasi inilah yang nantinya membuat masyarakat menuntut rasa keadilan yang merata tanpa ada tebang pilih terhadap para petani disekitar hutan.

Sedangkan Perhutani membuat kerjasama dengan masyarakat akan mengikuti, kenapa harus dikerjasamakan oleh investor atau perusahaan. Itu berarti akan mengurangi perkembangan perekonomian masyarakat atau kesejahteraan petani penggarap di sekitar hutan.

Padahal saat Bupati Pati Haryanto hadir dalam tasyakuran di Sukobubuk pada tanggal (06/09/18)  atas terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial SK IPHPS selama 35 tahun dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan luas lahan 1.330 demi meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat, namun tetap harus menjaga kelestarian hutan tersebut. ($.boy)
Share:

Bupati Haryanto Ingatkan Pentingnya Legalitas Yang Jelas Dalam Berorganisasi

Targethukumonline. Pati - Deklarasi Forum Pemuda Pati (FPP) dilaksanakan di ruang Penjawi Setda Pati, dalam deklarasi tersebut Bupati Haryanto menghimbau, dimana organisasi sosial seperti Forum Pemuda Pati (FPP) memiliki legalitas yang jelas. 

Organisasi FPP Forum Pemuda Pati harus jelas badan hukumnya.

Dengan legalitas yang jelas, dimaksudkan untuk lebih dipercaya keberadaannya, Rabu tgl (20/02/19).

Bupati Haryanto yang didaulat sebagai Dewan Kehormatan dalam FPP menekankan, organisasi ini nantinya harus didaftarkan di Kantor Kesbangpol dan Kemenkumham. 

Menurut Bupati, dengan pendaftaran ini bila terjadi persoalan dapat mudah dikomunikasikan.

"Bila ada legalitas forum dan juga para anggota, sudah barang tentu kita harus sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya dimana sebagai organisasi sosial yang tidak mengejar finansial," tegas Bupati.

Tak cukup itu, selaku Dewan Kehormatan Bupati mengingatkan para pengurus, bahwa dalam mendirikan organisasi itu tak mudah, apalagi yang bergerak di bidang sosial. 

Oleh itu ia meminta seluruh pengurus dan anggota dapat saling menjaga dan merawat organisasi ini, walaupun saat ini masih menjadi organisasi kecil dan belum dilirik atau diketahui.

"Saat ini masih kecil dan belum diketahui banyak orang, sudah barang tentu tak ada yang peduli. 

Namun sebaliknya, nanti bila mana FPP besar, pasti menjadi rebutan banyak orang. 

Jangan hiraukan cemoohan orang, banyak contoh organisasi lainnya yang awal mula dihiraukan, saat ini menjadi rebutan," tandasnya. (ROI/humas)
Share:

Selasa, 19 Februari 2019

Hadiri Perayaan Cap Go Meh, Safin Harapkan Tionghoa Perantauan Tanamkan Investasi di Pati

Targethukumonline. Pati - Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin), Selasa malam (19/02), menghadiri Perayaan Cap Go Meh di Klenteng Hok Tik Bio Pati.

Cap Go Meh menjadi refleksi di tahun 2570 Cina.

"Inilah merupakan salah satu wujud sebenar - benarnya NKRI", cetus Wabup.

Ia pun mengungkapkan bahwa perayaan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada budaya Tionghoa yang patut untuk dijaga. 

"Serta seperti inilah kita bangsa Indonesia, negeri yang kita cintai", imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan kondusifitas Kabupaten Pati yang sampai saat ini sudah cukup baik, Safin mengajak warga Tionghoa yang telah merantau ke daerah lain, untuk berinventasi di Pati. 

"Mari kita bangun Kabupaten Pati", harapnya.

Wabup juga menerangkan bahwa kegiatan perayaan cap go meh seperti ini telah membudaya di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu Safin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut agar dapat mempertahankan budaya tersebut. 

"Karena ini adalah salah satu bentuk keragaman yang patut dilestarikan", imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Klenteng Eddy Siswanto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap masyarakat yang dari awal Tahun Baru Imlek 2570 hingga perayaan Cap Go Meh, senantiasa hadir dan menikmati berbagai hiburan dan suguhan yang tersedia di Klenteng Hok Tik Bio Pati.

"Cap Go artinya 15 sedangkan Me artinya adalah hari. Secara keseluruhan perayaan - perayaan jelang Imlek hingga 15 hari semua acara berakhir di Cap Go Meh ini", ujar Eddy Siswanto.

Ia pun mengajak segenap tamu undangan serta masyarakat yang hadir agar selalu berbuat kebaikan serta ikut berperan dalam membantu kerja pemerintah demi memajukan Kabupaten Pati. 

"Lebih-lebih dalam menjaga budaya dan kerukunan antar umat beragama", lanjutnya.

Ia juga berharap tahun baru Imlek mendatang dapat lebih baik serta semakin menjadi bukti bahwa perayaan seperti ini merupakan bagian dari budaya di Kabupaten Pati. (ROI/humas)
Share:

Pati Raih Penghargaan SAKIP Award 2018 dari Kemenpan RB

Targethukumonline. Pati - Kabupaten Pati hari ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), untuk laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 di Four Points Hotel, Makassar.

Bupati Haryanto bersyukur atase predikat B yang berhasil diraih oleh kab. Pati.

Bupati Pati Haryanto mengaku bersyukur atas predikat B yang berhasil diraih, Selasa tgl (19/02/19).

“Alhamdulillah Pati dapat nilai B, mudah-mudahan ini memacu kita untuk bisa terus meningkatkan kinerja kita," ujar Bupati.

Ia pun mengucapkan terima kasih pada semua jajaran pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan yang telah turut serta mendukung Pemkab hingga mampu meraih predikat B.

Menteri PAN-RB, Syafruddin, dalam kesempatan itu, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga memberikan apresiasi terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.  

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah. 

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen laporan kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. 

Syafruddin menambahkan apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka pada 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp 900 triliun.

Menteri juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.

Melalui penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran.

Sebut Syafruddin pula, SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan PengawasanKementerian PANRB M. 

Yusuf Ateh mengungkapkan, predikat “AA” diberikan kepada Pemerintah Daerah yang meraih nilai 90 – 100, sedangkan A dengan nilai 80 – 90, “BB” dengan nilai 70 – 80, “B” untuk yang nilainya 60 – 70, “CC” dengan nilai 50 – 60, sementara “C’ untuk yang nilainya 30 – 50, sedangkan yang nilainya kurang dari 30 predikatnya D.

Dikatakan, dalam evaluasi SAKIP Pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat :”A”, terdiri dari 4 pemerintah provinsi dan 9 kabupaten/kota. 

Sedangkan yang meraih predikat “BB” ada 46, terdiri dari 6 pemerintah provinsi dan 40 kabupeten/kota. 

Adapun yang meraih predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota. 

Untuk pemerintah provinsi, masih ada 5 yang predikatnya “CC”, sedangkan kabupaten/kota ada 162. 

Adapun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada 5 kabupaten/kota. (ROI/humas)
Share:

Cermin Prajurit TNI Bersahaja dan Tak Kenal Lelah, Lepas Tugas Mencari Rumput Untuk Ternak

Targethukumonline. Pati - Di era modern ini anak-anak muda sudah jarang mau mengerjakan berbagai hal yang berbau pertanian, Selasa tgl (19/02/19).

Sertu Sujadi Babinsa desa Kedungmulyo giate dalam berwirausaha.

Misalnya saja mencari rumput, beternak ayam, mencangkul di sawah dan lain sebagainya. Kemungkinan, mereka malu atau merasa nggak gaul jika melakukan kegiatan itu.

Namun, berbeda dengan anggota Koramil 05 Jakenan jajaran Kodim Pati, beliau memberi contoh kepada generasi muda agar tak malu melakukan kegiatan apa saja asal itu tak merugikan orang lain. 

Anggota TNI yang berseragam lengkap itu diketahui Sertu Sujadi Babinsa Desa Kedungmulyo wilayah Koramil Jakenan.

Terlepas dari perawakan tegap dan wajah tegasnya, sebenarnya anggota TNI  ini adalah manusia biasa, terlepas dari tugas/dinasnya menjadi masyarakat biasa, mereka juga masih memiliki keseharian yang sama seperti masyarakat biasa di luar tugasnya. 

Jadi jangan salah kalau misalnya kita melihat mereka membawa rumput /pakan yang disiapkan untuk ternaknya di rumah. ($.boy)
Share:

Senin, 18 Februari 2019

Caleg Dihimpun Jangan Melibatkan Anak Anak

Targethukumonline. Pati - Ketua Komnas Perlindungan Anak Pati Jateng A.S. Agus Samudra meyerukan kepada para kontestan Pemilu 2019 untuk tidak melibatkan anak-anak demi meraup suara.

A.S. Agus Samudra ketua Komnas Perlindungan Anak 

Himbauan ini  kami tujukan kepada para calon anggota legislatif (caleg) tingkat daerah, provinsi, RI, maupun senator DPD Hingga sampai capres dan cawapres 2019.

“Demi kepentingan terbaik anak, Komisi Nasional Perlindugan Anak Indonesia sebagai lembaga independen di bidang pembelaan dan perlindungan anak Indonesia mengajak semua calon legislatif, Untuk pendukung serta capres cawapres 2019 untuk tidak melibatkan anak-anak dalam segala bentuk kegiatan-kegiatan politik untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Agus ketua Komnas perlindungan Anak Pati Jateng mengatakan kepada awak media bahwa ha ini untuk menjaga melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk agar tidak ada ujaran kebencian selama proses kampanye di tahun politik 2019 ini.

“Dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak membenarkan itu, bahkan semangat internasional yang dituangkan dalam konvensi PBB tentang Hak Anak, anak-anak harus terbebas dari segala bentuk eksploitasi, kepentingan-kepentingan politik, Minggu (17/02).

Oleh karena itu, ketua Komnas Pati Jateng A.S Agus Samudra  juga mengajak para pelaku perlindungan anak dan lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia untuk mengawasi kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan anak-anak.

“Selama Dalam tahun politik 2019 mari kita selamatkan dan bebaskan anak dari segala bentuk kegiatan politik yang tidak bertalian dengan hak-hak anak.

Untuk itu Berhentilah melibatkan urusan ini agar tidak memanfaatkan demi mencapai tujuan,” kata ketua Komnas PA Pati Jateng A.S. Agus Samudra. ($.agus)
Share:

Delapan Hari Digembleng, Kades Terpilih Wajib Ikuti Bimtek Ini

Targethukumonline. Pati - Pembukaan Bimbingan Teknis (bimtek) untuk para calon kepala desa terpilih yang lolos dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2018, digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (18/02).

Bimtek untuk 61 Kades terpilih.

Kepala desa terpilih yang berjumlah 61 orang, memiliki latar belakang yang berbeda. 

Tidak semua memahami tentang pemerintahan, dimana dulunya ada sebagai masyarakat biasa dan kini menjadi kepala desa. 

Dengan itu, keberadaan bimtek ini berguna untuk memberi pemahaman tentang segala aturan dan kepemimpinan serta kewenangan dalam menjalankan pemerintahan desa. 

Hal itu diungkapkan Bupati Pati Haryanto saat memberikan sambutan pada pembukaan bimtek hari ini.

Bupati menuturkan, seorang kepala desa dituntut agar dapat mengetahui dan memahami segala hal, sebab lingkupnya adalah dari pemerintahan pusat bermuara ke desa - desa. 

Bagi kades yang pernah menjabat, tentunya tidak ada masalah karena sudah mendapat bekal di pengalaman sebelumnya. 

Namun bagi yang baru dan belum pernah menjabat, Bupati yakin mereka perlu mendapat bimbingan.

"Anda - anda semua nanti akan mendapat pembekalan mulai dari pemerintahan, keuangan, hukum, kepemimpinan, baris - berbaris dan masih banyak lagi, yang akan dilaksanakan selama 8 hari dan dimulai pada Senin 18 - 26 Februari, di Hotel Pati dan harus menginap," tegasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pembekalan serta penggemblengan harus dan memang diperlukan, agar nantinya 61 kepala desa sudah siap dan mampu ketika terbentur permasalahan secara hukum. 

Ia menjelaskan, pembekalan selama 8 hari hukumnya wajib, dengan pembekalan tersebut nantinya para calon kepala desa ini akan mendapatkan sertifikat dan pada 16 Maret akan dilantik.

"Hukumnya wajib, sebab pembekalan guna antisipasi agar para kades tak terkena dampak hukum di kemudian hari. 

Pokoknya ringan, tinggal berangkat saja ikuti, soal fasilitas menginap tak usah dipikir, gratis dibiayai oleh Pemkab," imbuh Haryanto.

Pada pembukaan bimtek ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati selaku Ketua Pelaksana Bimtek, Teguh Widyatmoko menambahkan, kegiatan ini tak lain untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi calon kades terpilih, guna melaksanakan sistem pemerintahan dalam desa. 

"Dan juga bertujuan untuk meningkatkan serta menambah pengetahuan tentang tata pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan," pungkasnya.

Dalam acara pembukaan Bimtek hari ini, turut hadir Forkompimda Kabupaten Pati serta OPD terkait. (ROI/humas)
Share:

Minggu, 17 Februari 2019

Bupati Haryanto Berangkatkan Kontingen Pergamanas

Targethukumonline. Pati -  Bupati Pati Haryanto hari ini memberangkatkan 46 anggota Kontingen Pramuka Perkemahan Regu Penggalang Ma'arif Nahdlatul Ulama Nasional (Pergamanas) tahun 2019 di Pendopo Kabupaten Pati, (18/02/19).

KontibgKo Pramuka berangkat Jambore Nasional di Cibubur.

Bupati Haryanto berpesan agar kontingen Pati dapat menyesuaikan diri saat mengikuti jambore yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta pada tanggal 19 - 23 Februari 2019.

Kontingen yang terdiri atas 46 orang peserta itu rencananya akan didampingi oleh enam orang pendamping, dua orang pembimbing kontingen cabang, dan pembina pendukung yang berjumlah tujuh orang.

Untuk Provinsi Jawa Tengah kabupaten yang mengikuti adalah Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Semarang dan Grobogan.

Bupati Haryanto berpesan agar pada acara Pergamanas 2019 kali ini para kontingen bisa menorehkan prestasi.
"Oleh karena itu tentunya kami selaku kepala daerah berharap jambore ini nanti dapat membuahkan prestasi", ujar Haryanto.

Bupati juga berharap para peserta tidak larut dengan euforia senang saja, yang terpenting adalah tujuan kegiatan ini untuk mencetak generasi penerus yang handal.

"Dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki kami berharap kontingen pulang bisa membawa prestasi tetapi kalau memang sudah maksimal  tidak membawa prestasi tentunya menjadi koreksi bagi kita", imbuh Bupati.

Para kontingen juga diharapkan berhati-hati karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur. 

"Sehingga para peserta kami harapkan juga tetap mempertimbangkan resiko yang akan diterima ketika akan melakukan kegiatan", pungkasnya. (ROI/humas)
Share:

Blog Archive