Selasa, 07 Januari 2020

Warga Karangaji Adukan Kades AF ke Kejaksaan Terkait Dugaan Pungli PTSL

Targethukumonline. Jepara - Puluhan warga dan masyarakat geruduk Kantor Kejaksaan negeri Jepara, kembali di datangi warga senin pagi terkait dengan pengaduan warga Desa Karangaji RT 01 RW 01, RT 04 RW 02, RT 06 RW 02 atas dugaan pungli PTSL yang di lakukan oleh (AF) Petinggi Desa Karangaji Jepara, (07/01/20).

Kembali warga desa Karangaji geruduk kejaksaan negeri Jepara.

Saat di mintai keterangan para warga sepakat untuk melaporkan Petinggi mereka karena tarif PTSL yang sudah ditetapkan untuk wilayah Jawa dan Bali seharusnya Rp.150.000. menjadi bervariasi antara Rp 300.000-650.000 untuk sebidang tanah dan Rp.1.250.000 untuk sebidang sawah.

Warga mengeluhkan tarif yang seharusnya murah dan terjangkau bagi warga menjadi terasa berat bahkan pelaksanaannya pun terbilang menyalahi aturan karena tidak ada menurut warga tidak ada sosialisasi dari desa maupun panitia kepada Masyarakat Desa.
Semua proses pengerjaan di lakukan oleh aparat Desa pak, jadi kami di tawari oleh aparat desa (ZF) tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

Untuk saya sendiri awal mula membayar Rp.450.000 selang beberapa minggu ada pengukuran tanah dari perangkat Desa kami di pungut kembali Rp.200.000. dan untuk patok kami beli sendiri di toko bangunan senilai Rp.15.000/patok karena sebidang tanah membutuhkan 4 buah patok, kami sendiri yang beli pak," tutur pak Zen.

Lain lagi kisah yang di alami ibu Kholifah selain dipungut sebesar Rp.500.000. beliau juga di denda Rp.150.000 karena menghilangkan tupi pajak.

"Iya katanya itu sudah menjadi aturan Desa, saya tawar Rp.100.000. tetap tidak di kasih harus bayar 150.000. dulu".

Dan ada juga warga yang di pungut Rp.300.000. untuk sebidang tanah dan Rp.1.250.000 untuk sebidang sawah miliknya. 

"Jadi total saya bayar semuanya Rp. 1.550.000. saya angsur 2x itu pak kepada perangkat desa (S)," ungkap Kusnin.

Selanjutnya team dari awak media melakukan konfirmasi langsung kepada petinggi (AF) atas dugaan pungli yang di lakukan oleh para panitia maupun perangkat desanya.

Saat di wawancara petinggi (AF) menyatakan biaya yang di tetapkan dan pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Rp.100.000 untuk satu titik dari 10 titik PRONA NELAYAN dari Dinas Perikanan dan Rp.200.000 dari 250 titik untuk PTSL BPN .

Beliau menjelaskan ada 260 titik atau sertifikat yang di kerjakan semua sudah terealisasi dengan sukses dan sesuai prosedur.

"Kami malah senang dan dapat menjadi masukan bagi kami pak, apabila ada panitia atau perangkat desa atau pihak lain yang memungut lebih dari aturan yang ada," terang petinggi (AF).

Saat di temui perwakilan dari team media penjelasan dari kejaksaan sendiri di wakili oleh Kasintel Yoga SH menyatakan aduan warga tersebut sudah di respon dengan memanggil para pelapor pada tanggal 17 desember 2019 dan berikutnya akan segera memanggil terlapor atas dugaan pungli PTSL di desanya.

"Sudah berjalan mas, dan pihak kejaksaan Jepara sudah turun ke lapangan melakukan penyidikan terkait aduan tersebut," tutupnya. ($.aries)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Blog Archive